KAMPANYE Pemilu 1992 yang penuh dengan ‘hiruk-pikuk’ atau ‘hingar-bingar’nya baru saja berlalu. Masing-masing kontestan (baca: Organisasi Peserta Pemilu) selama kampanye unjuk diri dengan caranya, baik melalui isu-isu yang diangkat maupun janji-janji yang ditaburkan. Tidak lupa, masing-masing kontestan juga memperlihatkan jumlah massa mereka yang di ‘klaim’ sebagai pendukungnya, dan nantinya pada saat pemungutan suara sudah dipastikan mereka akan memilih partainya sehingga peningkatan perolehan suara akan terjadi.
Setelah itu semua usai, dan kemudian kita menarik jarak sesaat dengan apa yang baru saja lewat serta mempertimbangkan apa yang nantinya akan terjadi, maka kita pun tidak bisa menutup mata bahwa masih ada beberapa persoalan yang masih kita rasakan tidak terlalu pas dengan kehidupan demokrasi yang sesungguhnya, yang menjadi dambaan kita semua. Suasana hura-hura yang penuh dengan berbagai pertunjukan panggung, dan berbagai ekses negatif yang menyertainya lebih terasa dominan dibandingkan dengan esensi kampanye pemilu itu sendiri. Tidak mengherankan juga apabila banyak pengamat dan bahkan masyarakat umum sendiri, menilai bahwa tidak ada esensi atau kualitas yang berubah dari kampanye pemilu saat ini dibandingkan sebelumnya. Suasana “mobilisasi” lebih terasa dibandingkan “partisipasi” politik, menjual “slogan” lebih mengemuka dibandingkan mengajukan “program” yang rasional. Dan bahkan disadari atau tidak, direkayasa atau tidak, ada yang mengatakan bahwa ketiga kontestan lebih tampil sebagai pendukung status-quo daripada agen reformasi. Dan jika ada pertanyaan mengapa ini terjadi? Maka jawabannya bisa datang dari berbagai sudut yang kadangkala secara transparan kita sudah tahu jawabnya.
Ada tiga hal pokok yang sebetulnya sangat berkaitan dengan kampanye pemilu yang baru saja berlangsung yakni masalah suksesi kepemimpinan nasional, peranan lembaga perwakilan rakyat dan keberadaan partai politik dan organisasi massa. Tidak ada yang aneh atau baru di sini, karena memang ketiganya merupakan “bahan bakar” yang menentukan apakah kehidupan demokrasi itu berjalan dengan semestinya, atau ia hanya tampil dengan wajah yang parsial dan semu saja. Dari ketiga hal tersebut muaranya tetap sama yakni mempertanyakan atau menempatkan kembali kedaulatan rakyat sebagai pilar utama dari kehidupan demokrasi.
PRISMA nomor ini mencoba mengangkat ketiga hal pokok tersebut dengan menampilkan para intelektual yang akademisi yakni Riswandha Imawan, Amir Santoso dan Arbi Sanit. Disamping itu, jurnal ini juga dilengkapi dengan tulisan mengenai tokoh yang sudah relatif lama absen dalam rubrik di PRISMA. Dan kali ini menampilkan tokoh Ronggowarsito, sastrawan besar yang pernah dimiliki Indonesia. Tulisan dalam rubrik teori menampilkan salah seorang ekonom pemenang Nobel, W. Arthur Lewis. Dan seperti biasanya, tulisan mengenai tinjauan buku juga turut mengisi jurnal ini. Redaksi
Pemimpin Umum: Arselan Harahap; Pemimpin Redaksi: Ismid Hadad; Dewan Redaksi: Daniel Dhakidae (Ketua), Taufik Abdullah, Ismid Hadad, M. Dawam Rahardjo, Aswab Mahasin, Rizal Ramli, Didik J. Rachbini, Vedi R. Hadiz, Paulus Widiyanto; Redaktur Pelaksana: Paulus Widiyanto; Staf Redaksi: Nur Iman Subono, E. Dwi Arya Wisesa, Harry Wibowo; Sekretaris Redaksi: Tri Wijayati; Pemimpin Perusahaan: Maruto MD; Wakil Pemimpin Perusahaan: Arys Sutarman; Sirkulasi: M. Sholeh, Sukandar; Iklan: Arys Sutarman; Tata Usaha: Nina Herliana, Sunarwanto; Produksi: Awan Dewangga, Suradi Suprapto, Yahya Sukaria.
Penerbit: PT Pustaka LP3ES Indonesia, Anggota SPS. ISSN 0301 – 6269. SIUPP: No. 072/SK/MENPEN/SIUPP/D.I/1986, 4 Maret 1986. Alamat: Jl. S. Parman 81, Jakarta 11420; Telepon: 5663525, 5663527 (direct), 5667139, 5667141, 597211; Kotak Pos 6275/11062, Jakarta 11062. Bank: BUKOPIN, Cabang S. Parman, Jakarta, Nomor Rekening 004.0010.5; Pencetak: PT. Temprint.