Dalam rubrik Dialog kali ini, Prisma mendiskusikan buku berjudul Reclaiming the State: Overcoming Problems of Democracy in Post-Soeharto Indonesia, yang merangkum hasil penelitian Power, Wealth, and Democracy. Walaupun menyetujui temuan empirik yang mendasari penelitian tersebut, yakni proses demokratisasi liberal di Indonesia mengalami kemandekan dalam satu dekade terakhir pasca-Reformasi, selain karena merebaknya politik uang dan dominasi oligarki, juga karena aktor pro-demokrasi terus-menerus tercerai-berai serta lemahnya kemampuan aktor mengajukan alternatif dalam konteks kegagalan negara mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi serta memperluas kesejahteraan sosial.
Namun demikian, berseberangan dengan “pancingan” buku tersebut yang hendak “mendaku kembali negara”, benang merah dialog ini mengusulkan semacam politik umum untuk kembali ke (pengorganisasian) masyarakat sipil yang lebih luas dan tidak hanya bertumpu pada perjuangan kelas buruh, sebagaimana contoh keberhasilan advokasi berkepanjangan dalam memperjuangkan perubahan sistem jaminan sosial sejak 2004.
Dalam kerangka pikir tersebut, politik berbasis kepentingan dan konflik kelas ditekankan kembali oleh beberapa narasumber. Setidaknya, pengalaman historis menunjukkan bahwa perjuangan kelas tersebut tidak melulu harus dalam pengertian klasik yang diartikulasikan secara politik, melainkan juga bertumpu pada sebuah model gerakan sosial yang berwatak progresif. Pada instansi terakhir harus diakui bahwa gerakan sosial, atau setidaknya karakter gerakan protes, masih terpilah-pilah, baik secara geografis maupun kultural.
Resistansi masyarakat setempat dalam mempertahankan sumber daya, terutama lahan, sebagaimana kasus dramatis “Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa” atau perlawanan untuk penentuan nasib sendiri yang dimotori kelompok perlawanan generasi lebih muda di Papua, merupakan contoh kasus mutakhir di mana “mendaku kembali negara” berarti mengandaikan kapasitas rakyat untuk mengorganisasi diri, baik secara sosial-ekonomi maupun kultural. Dalam arti itu, klaim yang relevan bagi masa depan demokrasi dan gerakan sosial adalah “kembali ke masyarakat sipil.”
Dialog ini merangkum pertukaran pikiran bersama Tamrin Amal Tomagola (Profesor Sosiologi dari Universitas Indonesia), Lies Marcoes (peneliti masalah resistansi dan resiliansi perempuan), Rocky Gerung (peneliti di Perhimpunan Pendidikan Demokrasi), Muhammad Ridha (Asisten Pengajar Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia), Bonnie Setiawan (aktivis sosial), dan Usman Hamid (peneliti dan aktivis HAM). Diskusi dipandu AE Priyono dan Harry Wibowo.