Pengantar
RUBRIK “Dialog” kali ini menyajikan hasil wawancara dengan dua tokoh dengan dua posisi sosial yang berbeda: Ir. Sanyoto Sastrowardoyo, Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Dr. Mochtar Mas’oed, pengamat ekonomi-politik dan staf pengajar FISIPOL Universitas Gadjah Mada. Disederhanakan, pertanyaan yang menghubungkan kedua wawancara tersebut adalah: “Apa sebenarnya yang telah dihadirkan oleh deregulasi yang berkelanjutan selama ini?”
Dalam pandangan Sanyoto, paket-paket kebijaksanaan deregulasi telah menciptakan iklim investasi yang menggembirakan. Ia menunjuk adanya lonjakan penanaman modal, baik dalam maupun luar negeri, selama lima tahun terakhir. Bahkan seandainya nilai investasi total dijadikan pegangan, iklim investasi Indonesia jauh lebih mengesankan daripada negara-negara ASEAN lainnya; termasuk Muangthai, negara yang belakangan ini sering disebut-sebut sebagai calon termuda dari NIC.
Sementara Mochtar Mas’oed tidak memandang dengan kacamata serba optimis seperti itu. Ia melihat, kebijakan deregulasi Indonesia berorientasi kepada kepentingan investor. Persoalannya, bila para investor asing telah tertarik untuk berbondong-bondong masuk, bagaimana perimbangannya dengan perusahaan-perusahaan lokal. “Perusahaan-perusahaan Besar akan tetap survive, karena mereka sudah mapan, memiliki kerjasama dengan modal asing dan hubungan dengan birokrasi. Tetapi bagaimana dengan perusahaan-perusahaan kecil?” Sebuah pertanyaan yang lazim terdengar saat terjadi liberalisasi ekonomi.
Di sisi lain, Mas’oed juga berbicara tentang demokratisasi yang tidak perlu dipercaya dengan sendirinya akan hadir beriringan dengan deregulasi dan debirokratisasi. Masalahnya, “Obsesi demokratisasi bagi kelompok-kelompok bisnis, relatif variatif,'”; juga “Kelompok-kelompok yang selama ini menikmati privilege, akan bersikap curiga terhadap kecenderungan ke arah keterbukaan.”
Harus diakui, pembicaraan terasa tidak lengkap tanpa menyertakan wakil pengusaha swasta. Namun orang yang semula diharapkan dapat didengarkan pendapatnya untuk melengkapi dialog, sampai saat terakhir tidak berhasil diwawancarai. Sebagai catatan pula, jawaban Sanyoto yang tersaji ini pun, diberikan secara tertulis. Sehingga dapat dikatakan, barangkali, Dialog kali ini lebih berfungsi sebagai pengantar untuk diskusi-diskusi selanjutnya. Redaksi
Jelas Ada Lonjakan Investasi; Sanyoto Sastrowardoyo, Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
BILA diperhatikan secara teliti dan seksama, rangkaian paket deregulasi dan debirokratisasi yang dikeluarkan pemerintah selama ini memiliki satu alur yang saling menunjang. Tujuan rangkaian kebijaksanaan tersebut adalah untuk meningkatkan lebih cepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyederhanaan birokrasi, prosedur perizinan, menghilangkan persyaratan yang dirasakan kurang relevan dari segi Pemerintah, menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan menekan ongkos produksi yang kesemuanya diharapkan dapat menghilangkan high cost economy.
Yang Penting, yang Lokal Tetap Bertahan; Mochtar Mas’oed, FISIPOL, UGM.
ADANYA deregulasi, debirokratisasi dan desentralisasi yang sekarang sedang menghambat ini, tidak menjamin terwujudnya demokratisasi masyarakat yang lebih luas. Demikian pula peluang untuk partisipasi politik dan ekonomi, tampaknya masih akan dinikmati oleh kelompok terbatas. Di samping itu desakan-desakan dari golongan menengah – kalangan bisnis dan intelektual – bisa jadi tidak efektif karena setiap segmen dalam golongan menengah ini punya kepentingan sendiri-sendiri.
Ada beberapa alasan dapat ditunjuk. Di antaranya, kita harus mengamati, atau tepatnya memastikan, dari manakah asal mula munculnya kebijakan deregulasi, desentralisasi dan debirokratisasi itu. Kuat diduga, munculnya kebijakan ini berkaitan dengan menurunnya kemampuan pemerintah menyediakan dana pembangunan sendiri. Akibat merosotnya penerimaan dana pembangunan dari minyak, mau tidak mau pemerintah harus lebih memusatkan perhatian kepada sumber-sumber lainnya, baik di luar negeri maupun dalam negeri.
