Pengantar
Banyak pilihan sulit yang menyebabkan kita semakin hati-hati dalam kebijaksanaan ekonomi. Namun, pilihan itu semakin disadari kesulitannya dengan adanya apa yang disebut Kebijaksanaan Limabelas November. Kebijaksanaan tersebut merupakan titik baru bagi konstelasi ekonomi. Dan Pelita III pun segera menyusul setelah kebijaksanaan itu. Misalnya kebijaksanaan tersebut sebenarnya mau meningkatkan ekspor kita. Dengan demikian meningkatkan devisa luar negeri. Namun di pihak lain nilai hutang luar negeri kita diangkat tinggi-tinggi. Apa yang terjadi di bidang ini? Sudardji, Ketua Komisi VII DPR RI, mencoba memahami masalah ini. Kenop limabelas mau diterapkan sebagai terapi bagi penyakit kronis ekonomi kita. Akan tetapi banyak kalangan yang beranggapan dosis yang diberikan terlalu tinggi, sehingga malah menyebabkan kegoncangan baru. Seorang konsultan senior, K. Gunadi, yang aktif menggeluti bidang investasi dan ketenagakerjaan mengungkapkan implikasi moneter yang ditimbulkannya. Lantas teknologi jenis manakah yang paling tepat dipilih di dalam Pelita III nanti? Iskandar Alisjahbana, seorang guru besar ITB mencoba memberikan pandangannya. Namun pemecahan sang guru besar memunculkan dilema baru lagi. Katanya bukan soal teknologi tinggi, rendah atau madia. Lantas apa? Kalau sekiranya semuanya akan dilaksanakan di dalam Pelita III nanti, apakah yang kita pakai sebagai ukuran untuk menetapkan keberhasilan atau kegagalan kita? Marzuki Usman, Direktur Keuangan RI menelaah kembali ukuran pembangunan yang lebih realistis. Pertanyaan baru. Apakah yang bakal kita capai bilamana cuaca di Pelita III nanti seperti itu? Redaksi.
Sistem ekonomi, hutang luar negeri dan ekspor, Sudardji, Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat RI
Kebijaksanaan 15 November 1978 punya implikasi terhadap dunia usaha kita yang sebelum dikeluarkannya kebijaksanaan itu memikul beban berat akibat cekaman high cost economy. Akibat-akibat untuk beberapa segi cenderung positif. Berhasil atau tidaknya, marilah kita lihat. Tapi yang jelas, ia bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan mengalihkan pola konsumsi mewah ke konsumsi produksi dalam negeri. Dan kini memang jumlah orang yang berbelanja ke Singapura, turun 60 persen.
Selain itu, Kenop 15 juga menjadi andalan untuk rencana ekspor kita yang telah dituangkan dalam Pelita III, yang dalam tahun terakhir ditargetkan 14 milyar dollar AS. Tahun 1978, baru 8,1 milyar dollar AS. Pemerintah melihat bahwa pada tahun-tahun itulah nanti ekspor non-minyak bumi mencapai angka yang lebih besar dibandingkan dengan ekspor minyak bumi. Jadi, dalam hubungannya dengan Pelita III, Kenop 15 betul-betul diharapkan berhasil.
Kebijaksanaan itu juga akan membawa hasil baik untuk ekspor barang-barang pertanian tradisional seperti pala, cengkeh dan beberapa jenis palawija. Tapi ini hendaknya diikuti dengan kebijaksanaan pemerintah berupa ekspansi kredit buat sektor tersebut. Memang ada yang berpendapat bahwa kebijaksanaan itu tidak baik untuk sektor pertanian, misalnya buat petani padi, karena beras hanya diberi izin naik Rp 20 per kilo. Tapi kita tidak dapat mengatakan bahwa keadaan mereka menjadi lebih buruk, karena untuk ini kita serahkan pada kekuatan pasar : apakah kenaikan harga Rp 20 itu tadi dapat menciptakan kondisi baru atau tidak.
Moneter, K. Gunadi, Konsultan Investasi dan Tenaga Kerja
Kenop 15, 1978 mempunyai ciri khusus, yakni terlepasnya kaitan rupiah kita dengan dollar AS. Mulai hari itu rupiah kita dikaitkan dengan sejumlah mata uang asing. Jika tidak salah, seperti yang sering disebut dalam laporan Bank Indonesia ialah dengan: poundsterling, dollar Australia, DM, gulden Belanda (Nf), franc Perancis, yen, dollar Hongkong, dollar Singapura dan dollar Amerika sendiri. Dengan perubahan ini berarti rupiah tidak lagi tergantung pada fluktuasi dolar AS saja di pasaran dunia, dan diharapkan nilai tukarnya terhadap matauang-matauang asing lainnya menjadi lebih stabil. Ini berarti pula kurs rupiah terhadap dollar AS tidak lagi menjadi konstan, tetap dapat juga berubah seperti matauang-matauang asing lainnya. Namun, demikian perubahan-perubahan tersebut diharapkan tidak bersifat drastis. Hal ini dimungkinkan karena setiap perubahan yang terjadi selalu diawasi oleh Bank Indonesia yang bersedia membeli dan menjual matauang asing dengan nilai tukar yang ditetapkannya. Oleh sebab inilah maka timbul istilah managed-floating yang berlaku bagi rupiah. Ciri lain dari Kenop 15 ialah berubahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Sebelumnya per dolar AS sama dengan Rp 415. Sekarang menjadi Rp 625. Ini berarti, terjadi devaluasi sebesar 50,6%. Kebijaksanaan moneter yang seperti ini terang mempunyai banyak efek. Salah satu akibat yang jelas terjadi ialah kenaikan harga di Indonesia bagi barang-barang impor. Untuk ini agar barang-barang produksi dalam negeri yang menggunakan komponen impor tetap dapat bersaing, maka diadakan pembebasan bea masuk dan pajak penjualan sebesar 50%. Di samping ini juga diadakan penurunan MPO dari 9,2% menjadi 6%. Suatu hal yang menggoda kita ialah: bagaimana pemerintah mendapatkan angka Rp 625 untuk setiap dolar AS tersebut. Menurut perkiraan beberapa ahli ekonomi asing mungkin diperoleh dari teori Gustav Cassel. Cassel yang pernah mempelajari inflasi di Indonesia (terkenal dengan teori Purchasing Parity) menunjukkan bahwa semenjak tahun 1972 nilai rupiah adalah terlalu tinggi (over valued), sampai tanggal 15 November 1978. Padahal nilai tukar suatu matauang banyak dipengaruhi oleh perbedaan tingkat inflasi di berbagai negara, posisi neraca pembayaran, penyelundupan, peredaran uang dan faktor-faktor lainnya (termasuk kebijaksanaan pemerintah).
Dengan melihat indeks inflasi negara-negara maju serta menggunakan tahun 1971 sebagai tahun keseimbangan di mana nilai US dollar = Rp 415, beberapa ahli moneter memperkirakan semestinya nilai tukar rupiah didevaluasi menjadi sekitar Rp 700 per dolar AS. Namun, rupanya pemerintah kita mengambil tahun 1973 sebagai tahun keseimbangan. Dengan perkiraan tingkat inflasi untuk Indonesia sebesar 10% dan negara-negara maju 8%, diketemukanlah angka Rp 623 per dollar AS. Bilamana ditaksir nilai jualnya Rp 627, maka akhirnya diperoleh nilai rata-rata Rp 625 per dolar AS.
Teknologi, Iskandar Alisjahbana, Guru Besar ITB
Dialektika mengatakan bahwa penyelesaian persoalan membawa bibit-bibit persoalan baru. Setiap perkembangan atau kemajuan di dalamnya senantiasa terkandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan kemunduran atau kerugian baru. Hukum dialektika ini merupakan landasan saya dalam melihat masalah penggunaan teknologi, termasuk kaitannya dengan pemerataan pendapatan masyarakat. Di dalam setiap tingkat penggunaan teknologi selalu ada kemajuan, tetapi kemudian timbul kemunduran. Kemunduran ini harus ditanggulangi dengan teknologi yang memiliki dasar pemikiran yang lebih baik, yang tidak selalu berarti lebih moderen, sehingga kita dalam jangka panjang tetap dapat mempertahankan adanya kemajuan. Bagi saya tidak mudah untuk mengatakan bahwa kita harus mempergunakan teknologi madia yang padat karya dan menghindari penggunaan teknologi moderen yang padat modal.
Ukuran pembangunan, Marzuki Usman, Direktur Investasi dan Kekayaan Negara Departemen Keuangan RI
Pada dasarnya bila kita kembali pada urutan UUD 1945 dan GBHN yang perumusannya kwalitatif dan penuangannya ke dalam Pelita serta APBN yang kwantitatif, maka sebenarnya pola pembangunan yang ada itu telah ditentukan dalam GBHN. Seiring dengan horison waktu pembangunan dilakukan untuk mencapai sasaran masyarakat yang adil dan makmur, yang kita cantumkan secara kwalitatif. Hanya persoalannya di sini bila dikaitkan dengan periode waktu, ukuran kemakmuran inilah yang relatif. Sekarang dipergunakan ukuran pendapatan per kapita. Tetapi nanti kita kurang tahu ukuran apa yang akan dipakai. Sebab saya lihat dunia mulai berubah. Artinya, di dalam masyarakat telah terjadi suatu pergeseran nilai. Orang mulai banyak yang senang pada hal-hal yang immaterial. Sebelum James Cook datang di Hawaii, keadaan aman tenteram dan damai, dalam pengertian hidupnya tidak dicemari dan sebagainya. Tetapi kemudian orang-orang Barat datang. Mereka katakan bahwa orang-orang pribumi biadab. Dan mereka menganggap dirinyalah yang berbudaya, sehingga mereka pun mulai memberi injeksi ide-ide baru. Kemudian didatangkanlah barang-barang. Di sinilah polusi mulai terjadi. Pendapatan per kapita mulai naik. GNP, GDP serta pertumbuhan yang tinggi dipamerkan sebagai ukuran kemakmuran. Tetapi apakah itu yang kita cari, kalau semuanya menghasilkan bencana bagi masyarakat itu sendiri? New York misalnya. Karena kemajuannya, bila dibangun gedung semacam Sarinah dalam waktu dua bulan kalau kita tidak lewat di sana sudah diganti dengan bangunan baru.
Namun, apakah hal yang seperti ini yang kita inginkan? Dulu transpor yang paling lama dijumpai manusia hanyalah kuda atau onta. Baru ribuan tahun kemudian ditemukan roda. Itu masih ribuan tahun lagi, dari 1500 SM sampai abad ke-16 diketemukan oleh James Watt mesin uap. Tetapi setelah itu dari mesin uap ke mobil tidak dibutuhkan waktu ribuan tahun. Dari mobil ke pesawat terbang bahkan hanya puluhan tahun saja. Kemudian dari pesawat terbang ke sputnik tidak lagi puluhan tahun, sampai pada supersonik yang makin lama makin cepat. Demikian pula halnya dengan teknologi pembangunan yang berjalan juga dengan cepatnya. Tetapi kemudian orang mulai berpikir apakah dengan pertumbuhan yang cepat pembangunan itu diukur. Alfin Toffler dalam bukunya Future Schock mengatakan bahwa sebenarnya manusia itu tidak mampu untuk mengadopsi sedemikian cepat.
Sekarang saja dapat dilihat kemajuan komunikasi sampai ke desa-desa. Dalam waktu semalam cara berpikir orang bisa berubah. Persis seperti orang-orang pribumi di Irian Jaya yang dulu tidak kenal apa-apa, tiba-tiba ada free-port tembaga, langsung mereka bisa menggunakan cek. Dari yang sama sekali tidak pernah menggunakan uang perubahan ini cepat sekali. Kelihatannya sebegitu jauh mereka bisa menyesuaikan diri, walaupun kalau pulang ke kampungnya masih ada juga yang memakai koteka. Atas dasar itulah maka golongan konservatif menganggap bahwa ukuran pembangunan itu bukanlah atas dasar hal-hal yang material saja.