Pengantar
Masyarakat adil dan makmur adalah cita-cita lubur bangsa Indonesia yang diperjuangkan oleh seluruh rakyat. Memang ideal sekali bila mendengar slogan “masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan.” Namun sampai sekarang cita-cita itu belum terwujud karena ternyata kesenjangan pendapatan masyarakat atau antargolongan penduduk tampaknya terasa makin melebar. Penduduk kategori miskin di Indonesia masih cukup besar: satu dari tujuh orang Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini terjadi karena tingkat pendapatan masyarakat berpenghasilan tinggi naik lebih cepat dibandingkan dengan kenaikan pendapatan kelompok penduduk berpenghasilan rendah, sehingga tingkat kesenjangan pendapatan antragolongan makin mencolok. Kenapa kecepatan pertumbuhan pendapatan antragolongan masyarakat berbeda? Siapa harus bertanggungjawab terhadap realitas tersebut? Memang jawaban paling gampang adalah mengajak semua orang untuk memikul tanggung jawab itu bersama-sama. Tetapi jawaban itu mungkin kurang adil karena pembangunan nasional sebenarnya dilakukan dan digarap bukan serba kebetulan melainkan dirancang oleh para perancang pembangunan nasional. Semua kebijakan pembangunan telah ditetapkan berdasarkan berbagai pertimbangan. Lalu apa yang harus dilakukan untuk mengarahkan pembangunan menuju cita-cita percepatan tercapainya masyarakat adil dan makmur? Dalam Dialog Prisma kali ini, Drs. Kwik Kian Gie, seorang pengamat ekonomi dan sekaligus pimpinan STIE IBII, dan Prof. Dr. Sam F. Poli, Kepala Lembaga Penelitian Universitas Kristen Indonesia, menyampaikan pendapat dan analisis mereka terhadap kesenjangan ekonomi dan distribusi pendapatan di Indonesia selama ini serta agenda yang harus dilakukan di masa depan. Inilah hasil wawancara lengkap dengan mereka.
Orientasi Keadilan Ekonomi dalam Pembangunan
Kwik Kian Gie lahir di Juwana-Jawa Tengah, 11 Januari 1935; Sarjana Ekonomi pada Nederlandsche Economische di Rotterdam (sekarang Erasmus Universiteit Rotterdam), Juli 1963; pendiri dan Ketua Dewan Direktur Stie-IBII; Ketua Balitbang/DPP-PDI.
Prisma: Keadaan ekonomi Indonesia sekarang merupakan hasil kerja yang panjang dari seluruh rakyat setelah Indonesia merebut kemerdekaan dari cengkeraman penjajah. Bagaimana refleksi Anda terhadap keadaan ekonomi selama setengah abad, baik pada masa pemerintahan Bung Karno maupun pada masa pemerintahan Pak Harto? Apakah ada ekses-ekses pembangunan ekonomi yang Anda lihat?
Kwik Kian Gie: Apakah perekonomian Indonesia dalam 25 tahun setelah kemerdekaan atau 20 tahun di bawah kepemimpinan Bung Karno tidak terlalu tertangani, hal ini merupakan sesuatu yang masih dapat diperdebatkan. Ada pendapat negatif mengatakan bahwa Bung Karno adalah seorang demagog yang tidak becus menangani dan mengurus negara. Rakyat terombang-ambing oleh pidato politiknya yang tidak karuan, sehingga pada akhir pemerintahannya keadaan ekonomi Indonesia morat-marit. Namun saya menganggap Bung Karno adalah seorang pemimpin yang mengerti persis panggilan zaman dan apa yang harus dilakukan. Bung Karno memang tidak punya waktu dan energi untuk berpikir selain politik, karena Indonesia baru saja merdeka dari belenggu penjajahan selama ratusan tahun. Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas dengan latar belakang budaya, bahasa, dan tata nilai yang sangat beragam.
Di sisi lain, sejarah Indonesia penuh dengan politik divide et impera yang memecah belah, bahkan sampai detik-detik terakhir masih berdiri negara federal. Seorang presiden yang menghadapi persoalan sebagai bangsa baru seperti itu pasti sudah bisa membayangkan bagaimana beratnya menempuh rakyatnya menjadi bangsa yang bersatu-padu. Itulah sebabnya pidato “indoktrinasi” politiknya tidak lain adalah pemberian pemahaman bahwa negara ini harus disusun sebagai negara kesatuan dengan Pancasila sebagai landasan dan ideologi negaranya.
Negara semuda Indonesia, ditinjau dari sudut persatuan dan kesatuan, ternyata lebih kokoh dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Tahun 1950-an masih terjadi bunuh-membunuh antarbangsa Belgia karena perbedaan bahasa. Begitu pula dengan Propinsi Quebec di Canada yang mau merdeka sendiri karena alasan bahasa. Belum lagi kalau kita melihat perbedaan agama di Irlandia yang menjurus pertumpahan darah. Contoh yang sangat jelas beberapa waktu yang lalu adalah negara federasi Uni Soviet dan Yugoslavia yang mengalami konflik hebat lalu berakhir dengan perpecahan membentuk negara-negara baru. Meskipun Islam adalah agama anutan mayoritas rakyat Indonesia, toh terjadi toleransi beragama terhadap agama-agama lain sehingga Indonesia tetap menjadi negara kesatuan.
Bung Karno berhasil gilang-gemilang menjadikan bangsa ini kokoh. Bahkan bisa dikatakan tanpa Bung Karno mungkin Pak Harto sulit atau bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. Andaikata Soekarno tidak berhasil membangun kesatuan dan persatuan bangsa ini. Suharto pasti akan menghadapi bangsa yang terus-menerus ricuh karena tidak ada landasan yang kuat untuk membangun.
Konsep Adil dan Makmur
Ketimpangan Distribusi Pendapatan?
Sam F. Poli lahir di Alor, 6 Desember 1932, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (1964), gelar Doktor bidang Ilmu Ekonomi (1983) serta Professor (1985) dari Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang; sebelumnya pernah meraih gelar M.A. di University of Philippines (1977); kini Kepala Lembaga Penelitian Universitas Kristen Indonesia.
MASYARAKAT yang adil dan makmur bukan hanya menjadi tujuan Indonesia tetapi juga tujuan negara-negara lain di dunia. Pengertian adil dan makmur sebenarnya berkaitan dengan konsep pertumbuhan dan pemerataan. Simon Kuznets adalah ekonom yang pertama kali membahas konsep pertumbuhan dan pemerataan. Dia mengatakan bahwa pada awal tahap pembangunan dari setiap negara, pertumbuhan pendapatan selalu diikuti oleh ketimpangan. Contoh sederhana adalah bila dua orang yang sama-sama bertani membuat sawah dengan teknologi yang sama. Jika orang pertama mendapat inovasi teknologi penggunaan bibit unggul, pupuk dan pestisida, pasti produksinya akan lebih banyak. Semula kalau penduduk negara tersebut hanya 2 orang, maka yang satu memperoleh 50%, yang satu lagi mendapatkan 50%. Tetapi selanjutnya orang pertama tadi, dengan inovasi teknologi, sudah meraih persentase pendapatan yang lebih besar. Kita katakan adil kalau 50% orang mendapat 50% hasil. Tetapi dengan penemuan teknologi baru, penduduk yang pertama bisa meraih pendapatan yang lebih besar dan itu mengubah persentase pendapatan sehingga terjadi kesenjangan. Dalam pembangunan Indonesia di semua sektor terjadi kesenjangan.
Contoh lain adalah nelayan-nelayan yang semula bekerja menangkap ikan pakai sampan. Sekarang ada yang pakai motor. Selanjutnya nelayan yang satu untung sedangkan nelayan lain menjadi buntung. Atau orang-orang yang semula menjadi penarik becak, lalu ada yang menjadi pengemudi mikrolet atau bajaj. Atau yang dulu menenun pakaian dengan memakai Alat Tenun Bukan Mesin, sekarang pabrik tekstil sudah menggunakan alat tenun mesin. Memang pembangunan meningkatkan produksi secara keseluruhan tetapi menimbulkan kesenjangan dalam distribusi pendapatan di antara golongan masyarakat.
Konsep pendapatan adalah konsep flow, misalnya pendapatan per minggu, pendapatan per tahun. Sedangkan kekayaan adalah konsep stock, misalnya kekayaan hari ini. Jadi pendapatan dikurangi dengan bagian dari pendapatan yang digunakan untuk konsumsi adalah bagian dari pendapatan yang ditabung. Tabungan diinvestasikan, tabungan ditumpuk-tumpuk, inilah kekayaan pada titik tertentu. Sedang pendapatan berlangsung pada jangka waktu tertentu. Pemupukan tabungan dari pendapatan yang lebih akibat peningkatan pendapatan karena produksi meningkat kemudian menjadikan kesenjangan dalam distribusi kekayaan. Kalau hal itu diakumulasikan dengan sumber daya manusia dan tanah, maka 4 faktor sudah berada di kelompok yang kecil yaitu modal, sumber daya manusia, teknologi, dan tanah yang terkonsentrasi pada kelompok kecil. Ini akan membuat perimbangan di dalam penggarapan lahan usaha.