Pengantar
Salah satu pertimbangan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tentang penyusunan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), menyebutkan bahwa pokok-pokok penyusunan dan penuangan GBHN itu haruslah mampu memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan. Disebutkan pula bahwa GBHN sebagai pola umum pembangunan nasional yang merupakan rangkaian program pembangunan yang berlangsung terus-menerus untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD’45.
Kini rancangan ketetapan tentang GBHN yang baru sedang disusun di MPR. Lalu bagaimana pandangan masyarakat sendiri mengenai GBHN tersebut?
Rubrik “Dialog” Prisma kali ini menampilkan beberapa tokoh masyarakat dari latar belakang yang berbeda-beda yang memberikan penilaian, gagasan maupun harapan-harapannya tentang apa yang seharusnya menjadi isi GBHN yang akan datang itu. Mereka adalah Letnan Jenderal TNI (Purn.) Sutopo Yuwono, Gubernur LEMHANAS; Ridwan Saidi, anggota DPR-RI dari Fraksi Persatuan Pembangunan; K.H. E.Z. Muttaqien, Rektor Universitas Islam Bandung dan Ketua Majelis Ulama Indonesia serta S.A.E. Nababan, Sekretaris Umum Dewan Gereja Indonesia (DGI).
Keempat tokoh ini berbicara tentang berbagai hal, mulai dari peranan ABRI, sistem pendidikan nasional, peranan agama sampai kepada masalah partai politik dan kehidupan politik pada umumnya. Redaksi.
Peranan dan Batas Dwi Fungsi ABRI, Sutopo Yuwono, Gubernur LEMHANAS
Ada suatu hal penting yang ingin saya kemukakan di sini yaitu timbulnya kesan pada masyarakat tentang peranan militer yang begitu besar di Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru. Bahkan seakan-akan tidak lagi memberikan harapan kepada kekuatan sosial politik lain untuk menjalankan kepemimpinan di negara ini.
Posisi Partai Semakin Sulit, Ridwan Saidi, Anggota DPR—RI
Menurut saya GBHN 1973, 1978 dan Rancangan Ketetapan (Rantap) GBHN 1983 1983 itu berada dalam satu paket dan iramanya pasti. Bahkan dalam realitanya tidak ada nada sumbang antara konsep di satu pihak dan aktualisasi politik di pihak lain. Mulai dari tahun 1973 sampai tahun 1983 ini dapat dikatakan pembangunan politik dalam pengertian penataan organisasi struktural sudah selesai. Kita lihat setelah GBHN 1973 terjadi penyederhanaan jumlah partai dari sembilan menjadi dua partai dan Golongan Karya. Kemudian dalam tahun 1983 ini ketiganya nampaknya memiliki aktivitas yang sama. Jadi dalam rangka pembangunan struktur politik ini, sistem kepartaian seperti apa yang akan muncul atau yang akan dihasilkan, saya kira memang bukan dwi partai sistem atau multi partai sistem atau mono partai sistem, tetapi elemen-elemen yang dianggap positif dari ketiga sistem kepartaian itu diramu begitu rupa sehingga menjelma menjadi satu sistem kepartaian tersendiri yang khas Indonesia.
Pendidikan, Prioritas Utama, K.H.E.Z. Muttaqien, Rektor UNISBA dan Ketua MUI, Jawa Barat.
GBHN sebagai garis besar haluan negara selama ini lebih banyak menitikberatkan pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional. Pemerintah dalam melaksanakan GBHN seperti yang tersurat sudah cukup baik. Tapi kita juga tahu bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi dari masyarakat tidak selalu memungkinkan GBHN dapat memberikan hasil tepat menurut cara yang telah digariskan. Pelaksanaan pembangunan selalu dihadapkan oleh umpamanya kebocoran-kebocoran material dan ketinggalan-ketinggalan di bidang idiil yaitu ketidakmampuan dalam menyerap makna idealisme bangsa yang diabstraksikan dalam UUD’45 dan Pancasila. Kita masih melihat sikap para pejabat yang tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD’45 tersebut.
Pembangunan Sebagai Penghayatan Pancasila, S.A.E. Nababan, Sekretaris Umum Dewan Gereja Indonesia.
Kami dari golongan agama tentu melihat sumbangan kita terhadap penyusunan GBHN itu lain daripada sumbangan Partai Politik atau Golkar. Kami menyuarakan dengan jelas tanpa memiliki interes politik praktis langsung. Itu harus jelas, sebab kami yakin bahwa kita sebagian dari masyarakat itu memiliki tanggungjawab untuk memberikan sumbangan pemikiran yang menyangkut kepentingan dan kesejahteraan semua penduduk. Sumbangan pikiran itu diberikan bukan untuk kepentingan golongan Kristen Protestan atau untuk kepentingan Kristen Katolik. Pertama-tama kami berikan untuk masa depan bersama dari bangsa kita. Itu titik tolak kami yang sangat hakiki.
