Pengantar
Belakangan ini masalah kemiskinan kembali menghangat di kalangan masyarakat. Angka yang diumumkan oleh Biro Pusat Statistik bukanlah main-main. Dengan 27 juta penduduk Indonesia yang sampai tahun 1990 masih hidup di bawah garis kemiskinan, dan tersebar merata, mengharuskan semua pihak untuk bekerja keras mengangkat mereka ke kehidupan yang lebih “layak.” Walaupun beberapa tahun terakhir upaya-upaya penanggulangan kemiskinan telah diwujudkan dan dijalankan melalui berbagai program, baik sektoral maupun regional, namun belum jelas benar apakah pendekatan-pendekatan yang dipakai akan digunakan secara konsisten dalam pembangunan tahap berikutnya. Memang harus diakui masalah kemiskinan yang dihadapi bersifat kompleks dan sangat terkait dengan sendi-sendi kehidupan umat manusia yang telah berlangsung dalam tempo yang sangat lama. Di samping itu harus diakui pula masalah kemiskinan bersifat kontekstual dan mengalami perubahan secara perlahan-lahan baik kualitas maupun kuantitasnya seiring dengan kebutuhan dasar manusia, seperti pangan, dan tersedianya sumber daya dan lingkungan hidup.
Dialog kali ini menampilkan Prof. Dr. Ir. Sjarifudin Baharsjah, Menteri Pertanian Republik Indonesia, yang memimpin sebuah departemen yang mempunyai tanggung jawab mengupayakan pembangunan pertanian di pedesaan dan menanggulangi kemiskinan di wilayah pedesaan. Dia menjelaskan program-program yang telah ditempuh Departemen Pertanian dan arah kebijakan yang diharapkan pada pembangunan tahap berikutnya dalam penanggulangan kemiskinan di sektor pertanian. Dalam tinjauan keterkaitan kemiskinan dengan swasembada pangan serta persoalan gizi dibeberkan secara gamblang oleh Prof. Dr. Soekirman, Deputi Ketua Bappenas Bidang Sosial Budaya, salah seorang perencana program-program pengentasan penduduk miskin. Kebijaksanaan yang menyangkut pembangunan pertanian dan penanggulangan kemiskinan tampaknya telah memperhatikan prasyarat-prasyarat perbaikan gizi dan kesehatan masyarakat, meskipun di sana-sini masih perlu penyempurnaan dan semakin menuntut keterlibatan banyak pihak. Redaksi
Sinergi Antar Program Menanggulangi Kemiskinan, Sjarifudin Baharsjah, Menteri Pertanian RI
Tanya (T): Bagaimana keragaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di sektor pertanian yang telah dilakukan selama Pembangunan Jangka Panjang Tahap (PJPT) I
Jawab (J): Pembangunan pertanian berperan sangat dominan terhadap pertumbuhan perekonomian nasional dan pengurangan kemiskinan di pedesaan. Memang kemiskinan masih terkonsentrasi di pedesaan. Sekitar tiga perempat rumah tangga miskin memperoleh sumber pendapatan utama dari pertanian. Dengan demikian keberhasilan dalam pembangunan sektor pertanian selama PJPT I sangat berkaitan erat dengan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Selama PJPT I sektor pertanian tumbuh dengan laju sekitar 4,5 persen setahun. Pertumbuhan tersebut berdampak luas terhadap pertumbuhan perekonomian pedesaan melalui peningkatan pendapatan petani, peningkatan upah riil, peningkatan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Dengan dicapainya swasembada beras/padi tahun 1984, maka sebagian besar masalah pengadaan pangan telah dapat diatasi. Hasil studi menunjukkan jumlah anak di bawah tiga tahun yang kekurangan gizi turun drastis selama periode 1968-1989, di samping itu dalam kurun waktu yang sama jumlah kalori yang dikonsumsi rumah tangga berpendapatan terendah meningkat dengan nyata. Hal ini merupakan suatu indikasi bahwa secara umum kesejahteraan penduduk meningkat dari waktu ke waktu.
Program Departemen Pertanian
Kita mempunyai pandangan bahwa kemiskinan dan kantong-kantong kemiskinan adalah sasaran perhatian sejak semula. Seluruh upaya pembangunan pertanian diarahkan kepada pengentasan kemiskinan. Karena itu pencanangan swasembada beras bukan hanya diarahkan pada produksi yang cukup tapi juga pada peningkatan pendapatan petani. Pendapatan mereka yang terlibat dalam upaya swasembada melalui Bimas, yang kemudian menjadi Insus dan Supra Insus, naik. Sebelum secara serius menangani usaha swasembada, saya yakin sebagian dari mereka berada di bawah garis kemiskinan. Sekarang, pada lahan yang sama, bisa dihasilkan dua sampai tiga kali lipat lebih banyak. Kecuali ketika panen sangat besar, dapat dikatakan pada umumnya harga dasar dapat dipertahankan Bulog. Selain itu senantiasa diupayakan mempertahankan biaya-biaya produksi yang cukup rendah. Konversi dari kenaikan produksi menjadi kenaikan pendapatan itu, cukup berhasil.
Saat ini memang ada kantong-kantong kemiskinan yang tidak terjangkau oleh upaya-upaya yang ada. Misalnya, di antara syarat-syarat agar intensifikasi penanaman padi itu berhasil adalah tersedianya air. Dengan sendirinya mereka yang berada di lahan-lahan kering, lahan marjinal, tentu tidak tersentuh. Angkatan kerja di sektor pertanian terlihat masih mempunyai dampak sangat banyak terhadap peningkatan produktivitas per angkatan kerja. Artinya, sulit untuk terus menerus meningkatkan pendapatan per angkatan kerja meskipun pendapatan sudah naik karena produktivitas lahan. Selain mereka di lahan marjinal ada pula sejumlah besar buruh tani dan para petani yang lahannya begitu sempit.
Dari Kemiskinan Absolut Ke Kemiskinan Relatif, Soekirman, Deputi Ketua Bappenas Bidang Sosial Budaya
T: Swasembada beras merupakan “necessary condition” bagi penanggulangan kemiskinan. Bagaimana pendapat anda?
J: Swasembada pangan dalam arti pengamanan persediaan pangan penduduknya, memang merupakan prasyarat bagi upaya penanggulangan kemiskinan absolut. Karena bahan pangan pokok sebagian besar penduduk Indonesia adalah beras maka swasembada pangan saat ini masih identik dengan swasembada beras.
Swasembada beras masih merupakan prasyarat utama penanggulangan kemiskinan karena, kriteria kemiskinan (absolut) sebagian besar bertitik tolak pada pemenuhan kebutuhan pokok terutama pangan yang diukur dengan jumlah energi atau kalori yang dikonsumsi rata-rata penduduk per-hari. Untuk Indonesia, menurut para ahli gizi, kecukupan kalori rata-rata adalah 2.100 kalori. Angka rata-rata ini adalah untuk kelompok penduduk, bukan angka untuk perorangan. Kelompok penduduk yang rata-rata tidak mencapai jumlah kalori yang dibutuhkan tersebut dapat dipastikan tergolong miskin.
Sumber kalori utama (60-70%) dari makanan penduduk Indonesia adalah beras. Karena itu definisi kemiskinan yang terkenal pada tahun 1970-an adalah definisi Sajogjo dari IPB yang menggunakan pengeluaran rumah tangga untuk beras menjadi ukuran kemiskinan. Rumah tangga dikatakan miskin apabila pengeluaran untuk beras kurang dari 240 kg beras per kapita per tahun. Di perkotaan batasnya 320 kg. Pada masyarakat Jawa umumnya, pengertian kehidupan rumah tangga yang cukup biasanya diukur dengan cukup-tidaknya persediaan beras.
Diperlukan Persediaan Pangan yang Cukup
Dari pengertian tersebut keamanan pangan dalam arti swasembada beras sebagai ukuran adalah penting dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Saya hanya mempersoalkan swasembada dalam arti food security. Swasembada beras itu tetap mengharuskan ada pangan untuk rakyat, dan kecukupan pangan harus dipertahankan. Antara beras dan nonberas yang untuk sumber kalori, sebagian besar berasal dari beras, tapi nanti akan berkembang. Karena itu definisinya kemudian bukan lagi swasembada beras tapi swasembada pangan. Sebenarnya ada potensi pangan non-beras. Kalau ditingkatkan maka kita betul-betul optimis akan swasembada pangan.
Perubahan konsumsi makanan sumber kalori erat kaitannya dengan naik turunnya pendapatan. Angka rata-rata kecukupan kalori di atas kebutuhan rata-rata nasional belum mengartikan tidak adanya kemiskinan; masih tergantung bagaimana distribusinya, sebagaimana halnya income. Tetapi perubahan angka rata- rata yang bergeser ke kiri (berkurang) atau ke kanan (meningkat) menggambarkan adanya pergeseran pendapatan rata-rata penduduk. Pergeseran ke kanan menandakan adanya perbaikan pendapatan kelompok miskin karena kelompok inilah yang elastisitas pendapatannya akan kalori positif dan mendekati satu. Artinya, dibandingkan dengan kelompok berpendapatan tinggi, maka porsi terbesar dari kenaikan pendapatan golongan miskin akan dibelanjakan untuk makanan pokok sumber kalori. Sebaliknya apabila angka rata-rata bergeser ke kiri, konsumsi kalori rata-rata menurun, berarti kemiskinan makin meningkat.