Pengantar
Dengan posisinya sebagai ibukota negara, kota kebudayaan, kota industri, kota pariwisata, kota perdagangan, Jakarta menampung masalah-masalah rumit. Warga kotanya berasal dari pelbagai macam suku, berbagai tingkat pendidikan, beragam tingkat penghasilan dan profesi serta latar belakang lainnya. Karena itu pengelolaan kota metropolitan seperti Jakarta hampir tidak dapat diperbandingkan dengan kota-kota lainnya.
Di tengah kerumitan tersebut Jakarta menampilkan seorang gubernur yang kontroversiil. Dia keras, kadang-kadang seperti bertanganbesi tapi punya kelunakan hati untuk dicintai waragakotanya. Dia seorang militer yang penuh disiplin, tetapi diapun Maecenas pencinta kelembutan kesenian. Dalam semuanya dia memiliki corak dan gaya kepemimpinan yang unik.
Dalam sejarah Jakarta Ali Sadikin berhasil mengelola Jakarta. Di mana kunci keberhasilannya? Iklim kehidupan kota jenis mana yang memungkinkan keberhasilannya?
Wawancara Prisma dengan Sang Gubernur Ali Sadikin diharapkan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Sebagai seorang yang pernah menjadi Gubernur, Soemarno akan mengungkapkan pengalamannya serta wawasan yang mungkin berguna untuk dicamkan kembali.
Apakah mungkin kota seperti Jakarta dilola oleh seorang yang bukan militer? Pertanyaan bisa dirumuskan terbalik. Mengapa Ali Sadikin yang militer berhasil mengelola Jakarta? Letnan Jenderal Darjatmo selaku Kepala Staf Kekaryaan Hankam akan mengemukakan latarbelakangnya. Dengan gaya hidup seperti Jakarta apakah pengaruhnya bagi orang-orang Jakarta dalam kehidupan kulturalnya dan khususnya bagi budayawan-budayawannya? Sardono W. Kusumo, seniman dan dosen seni tari LPKJ akan meninjaunya dari segi kebudayaan.
Serba macam kehidupan kota yang rumit tidak mungkin tercakup di dalam beberapa lembaran wawancara. Namun wawancara ini telah memenuhi tujuannya bilamana dalam ulang tahun Jakarta yang ke-450 bisa digugah suatu kesadaran kehidupan kota yang segar kalau bukannya suatu kesadaran baru. Red.-
Saya mendapatkan kepuasan bati, Ali Sadikin, Pejabat Gubernur DKI Jaya
Saya ini orang militer. Dan sebagai orang militer, tentu saja dalam banyak hal saya doktriner. Doktrin mengajarkan kepada saya bahwa untuk memangku suatu tugas, saya harus mengenal medan. Dan itulah yang pertama-tama saya lakukan ketika saya harus memangku jabatan Gubernur DKI Jaya.
Ada dua masalah pokok yang saya hadapi waktu itu. Pertama, kondisi pemerintahan daerah—baik dari segi susunan organisasi, mutu dan jumlah pegawai serta tata kerjanya—tidak memungkinkan orang untuk menangani masalah-masalah besar yang dihadapi ibukota pada saat itu. Kedua, rasa tanggungjawab masyarakat terhadap pemeliharaan kondisi kota boleh dikatakan kurang.
Untuk mengatasi semua kekurangan itu, saya menggariskan strategi penanganan yang meliputi 5 pokok kebijaksanaan. Pertama, memperbaiki iklim hubungan kerja antara perangkat eksekutif dengan DPRD. Kedua, melakukan perombakan susunan organisasi pemerintahan daerah ke arah peningkatan dayaguna dan hasilguna missi pelayanan. Ketiga, peningkatan sistem dan prosedur kerja—termasuk tertib administrasi, pembagian dan perincian kerja serta penyusunan prosedur tetap untuk berbagai missi pelayanan. Keempat, penyusunan kerangka kerja yang berencana dengan menetapkan rencana induk sebagai pedoman dasar bagi berbagai kegiatan pemerintahan daerah. Kelima, menggerakkan partisipasi masyarakat.
Jakarta bukan hanya bagi yang berduit, Soemarno Sosroatmodjo, bekas Gubernur KDH DKI Jaya
Problem pokok yang saya hadapi ketika mulai memangku jabatan sebagai Gubernur DKI, Februari 1960, adalah bagaimana mengerem alam liberal yang diakibatkan sistem politik yang kita anut pada periode UUDS 1950.
Waktu itu orang sangat bebas berbicara, dan kadang-kadang seolah-olah dia juga ikut memerintah. Demonstrasi waktu itu sering terjadi. Ini menyulitkan. Sedangkan untuk menaikkan pajak bensin 5 sen per liter saja susah sekali. Partai politik dan DPRD menjalankan kontrol yang terlalu ketat. Setiap kenaikan pajak selalu menimbulkan demonstrasi. Inilah yang sangat menyulitkan, dan akibat yang paling saya rasakan, adalah tidak adanya ketenangan dalam bekerja. Akibat situasi pengganyangan imperialisme adalah, jika dengan meminjam dana atau modal kita terikat, lantas kita katakan, “Pergilah ke neraka dengan bantuanmu.” Waktu itu kemampuan pemerintah daerah menyerap dana yang cukup untuk membangun Jakarta belum memadai.
Langkah yang diambil
Saya berfikir waktu itu, bahwa saya harus mendapat sokongan dari rakyat. Kita harus bergerak langsung dengan masyarakat, karena kemampuan keuangan kita terbatas. Dan pembangunan tidak mungkin tanpa masyarakat. Oleh karena itu yang pertama-tama saya garap adalah Rukun Tetangga dan Rukun Kampung (sekarang RW). Karena sistem liberal begitu dominan pengaruhnya pada rakyat maka melalui RT dan RK saya meminta kepercayaan. Untuk itu saya harus membuktikan bahwa saya bekerja untuk mereka. Mereka harus disadarkan bahwa kita bekerja untuk mereka, dan pemerintah adalah pemerintahan mereka. Dan kalau saya berbicara, masyarakat saya harapkan yakin bahwa “jika Pak Marno yang bicara, bisa dipercaya.”
Pada masa itu masalah banjir dan kebakaran cukup menonjol. Kebetulan pada saat saya dilantik terjadi banjir besar. Di daerah Grogol di mana terdapat rumah-rumah baru para anggota parlemen banjirnya hebat sekali. Bahkan di kampung-kampung sekitarnya banjir sampai ke atap rumah penduduk; itu terjadi sekitar bulan Februari dan Maret 1960. Karena itulah saya mengutamakan penanggulangan banjir dan kebakaran pada tahap permulaan. Pak Sudiro, sebelum saya, sudah punya rencana untuk membuat danau buatan di Pluit untuk menarik air ke sana. Rencana ini saya golkan untuk mendapat anggaran, dan dalam hal ini saya adalah pelaksana dari rencana Pak Diro.
Untuk mengatasi kebakaran saya membentuk team anti kebakaran yang terdiri dari rakyat kampung sendiri. Mereka kebanyakan adalah pemuda-pemuda yang kemudian mendapat latihan dari Dinas Pemadam Kebakaran. Di tiap tempat bekas kebakaran tanahnya saya atur. Kalau ada kebakaran, rakyat yang terkena tak usah digeser, tetapi dibangunkan rumah-rumah minimum buat mereka. Rumah minimum adalah rumah papan berlantai dua, dibangun di atas tanah 100 meter persegi, dan untuk rumah itu sendiri terpakai 25 meter persegi. Fondasinya dibikin kuat, sehingga kalau yang menempatinya memiliki uang ada kemungkinan rumah itu dirubahnya menjadi rumah batu.
Ali Sadikin sukses melaksanakan missi kekaryaannya, Letjen. Darjatmo, Kepala Staf Kekaryaan Departemen Hankam
Saya melihat beberapa faktor yang menonjol yang menyebabkan pembangunan Jakarta begitu pesat. Faktor-faktor ini adalah: leadership, menejemen, sarana dan iklim.
Dalam segala hal, yang memegang peranan adalah the man behind the gun, dan untuk ini tentunya yang memimpin pembangunan Jakarta, yakni gubernur DKI yang disertai para wakil gubernur dan stafnya. Di samping itu, faktor menejemen—yang mengatur perencanaan, pengorganisasian serta pelaksanaannya—juga penting. Bagaimanapun kuatnya pemimpin, tetapi faktor menejemen tetap menentukan. Faktor sarana pun demikian, karena walau bagaimana pun pandainya kita mengatur, tanpa sarana yang baik tentunya tidak mungkin. Dalam hal ini termasuk subsidi Pemerintah Pusat untuk DKI yang demikian besarnya. Dan yang terakhir, faktor iklim, yakni stabilitas ekonomi dan stabilitas politik.
Manfaat untuk rakyat kecil
Memang ada orang yang mengatakan bahwa pembangunan Jakarta hanya menguntungkan sebagian kecil orang saja. Pendapat ini tentunya bertolak dari sudut pandangannya sendiri. Tetapi saya melihatnya dari sudut lain. Bagi saya, dengan adanya pembangunan Jakarta, ternyata banyak rakyat kecil seperti tukang batu, tukang kayu, tukang sayur dan sebagainya mendapat pekerjaan.
Kalau ada satu dua orang yang semakin kaya karena dia mendapatkan borongan-borongan, hal ini barangkali memang suatu hal yang mungkin. Saya rasa yang seperti ini akan ada di mana saja. Di Rusia sendiripun akan terjadi begitu. Saya tidak sepenuhnya setuju dengan pendapat yang mengatakan, pembangunan Jakarta membuat yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin. Sebaiknya masalah ini kita cek dulu, dan harus kita lihat datanya. Perlu kita teliti gambaran yang demikian.
Soal pembangunan yang dikatakan hanya dinikmati sebagian kecil orang yang mampu saja, dan yang kurang mampu semakin terdesak, juga demikian halnya. Belum ada kriteria yang dipakai untuk mengukur golongan mampu dan yang tidak mampu ini. Sepintas lalu, tentunya golongan yang tidak mampu terlihat lebih banyak dari yang mampu. Bahwa golongan yang tidak punya semakin hari semakin terdesak ke pinggir, juga harus kita lihat dari segi yang lain.
Lantas bukan menjadi tujuan kita membuat perumahan rakyat di dekat Sarinah atau dekat Lapangan Gambir, dan mendirikan gedung-gedung besar di pinggir kota. Kita harus menyadari, bahwa dalam menejemen suatu kota harus ada perencanaan. Dan saya rasa, perencanaan menghendaki penertiban, sebab keadaan Jakarta 20 tahun yang lalu tidak sama dengan keadaan Jakarta sekarang. Jakarta sekarang sudah berubah ke arah yang lebih maju, lebih sesuai dan lebih serasi serta lebih tertib.
Di Jakarta, kita menjadi manusia proyek, Sardono W. Kusumo, Dosen tetap Akademi Tari LPKJ
Orang katakan, pusat kebudayaan telah beranjak pindah dari pusat-pusat kebudayaan tradisionil menuju Jakarta. Yogyakarta, Solo, yang dulunya menjadi penentu perkembangan kebudayaan kini ditinggalkan, dan Jakarta mengambil alih peranan sebagai pusat perkembangan kebudayaan. Saya kira itu hanyalah kesan selintas karena menurut hemat saya tidaklah bisa dikatakan bahwa suatu kebudayaan itu pindah. Ada beberapa hal yang menurut saya akan menjelaskan masalah tersebut. Kebudayaan yang dibawa oleh mereka yang pindah ke Jakarta sudah merupakan suatu distorsi, yang kemudian akan menjadi lain wataknya dari kebudayaan di Jawa sendiri. Orang Jawa di sini yang kebetulan mendapatkan posisi dan menjadi orang-orang yang menentukan dalam pengambilan keputusan sudah menjadi priyayi yang sama sekali lain dari ideal priyayi di Jawa sendiri. Selain itu banyak sekali, orang yang dulunya sebenarnya justru berada di luar lingkungan keraton. Mereka yang berada dalam lingkungan keraton yang sebenarnya di sana, tidak akan cepat berubah, sedangkan orang-orang yang berasal dari luar, akan sangat cepat berubah. No, bilamana orang semacam ini mendapatkan posisi, mungkin saja dia seolah-olah mengalami sebuah kejutan kebudayaan. Dan dia akan membentuk suatu lingkungan keraton sendiri yang malah keterlaluan. Kita lihat saja pesta nikah yang dirayakan dengan upacara tradisionil oleh orang Jakarta.
