Pengantar
Dua kondisi obyektif yang perlu diperhatikan dalam menyusun program pendidikan adalah keadaan/sifat geografis dan demografi Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K), Prof. Dr. Fuad Hassan berpendapat, banyak variasi kekhususan daerah yang mesti dipertahankan kelestariannya, bahkan sepantasnya dikembangkan di wilayah-wilayah tertentu. Kemahiran dan keterampilan masyarakat lokal yang bersifat tradisional, katanya, diturunkan kepada anak-anak didik untuk ditingkatkan menjadi sesuatu yang moderen. Upaya pendidikan demikian, akan menjamin keterkaitan subyek-didik dengan lingkungannya; mereka tidak terasing dari lingkungannya.
Kurikulum pendidikan yang berorientasi kepada masyarakat ini mengandung “muatan lokal” demi kepentingan regenerasi. Tapi sifat manusia yang ingin bergerak melintasi wilayah di Indonesia juga tak boleh diabaikan. Karena itu kurikulum inti yang bersifat nasional harus tetap ada, sehingga anak-didik tak dirugikan seandainya mereka harus pindah ke sekolah di provinsi lain. Menteri P dan K Fuad Hassan, yang dilantik pada tanggal 30 Juli 1985 menggantikan (Alm.) Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, memperkirakan kurikulum inti akan lebih besar daripada muatan lokalnya. Mencegah kemungkinan terasingnya subyek-didik dengan lingkungannya dan larinya tenaga-tenaga terdidik dari suatu wilayah tertentu, ini memang memiliki alasan dan pertimbangan strategis keamanan.
Prof. Fuad Hassan sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri RI (1980-1985), Dutabesar RI untuk Mesir merangkap Sudan, Somalia dan Djibouti (1976-1980); Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia merangkap Direktur Lembaga Studi Strategi Dewan Pertahanan Keamanan Nasional (1972-1976). “Dialog” Prisma dengan Menteri P dan K ini membicarakan pula pendidikan universitas, kualifikasi lulusan madrasah dan lain-lain. Di samping itu, masalah kebudayaan yang berkaitan dengan pendidikan nasional ini pun diamati secara cermat. Redaksi
