Pengantar
Masalah pangan adalah persoalan penting karena merupakan kebutuhan pokok yang pemenuhannya tidak dapat ditunda. Jika kebutuhan pangan tidak terpenuhi maka timbul berbagai masalah, baik terhadap perekonomian maupun ketenteraman masyarakat. Mengengingat Indonesia adalah negara berpenduduk 188 juta yang tersebar di ribuan pulau maka persoalan pangan tidak bisa diserahkan kepada mekanisme pasar semata-mata. Masalah pangan makin penting untuk ditangani secara lebih baik melalui koordinasi dalam menjalankan roda sistem pangan nasional.
Dalam Kabinet Pembangunan VI Presiden Soeharto telah menunjuk Prof. Dr. H. Ibrahim Hasan MBA sebagai Menteri Negara Urusan Pangan merangkap Kepala BULOG. Sesuai Keputusan Presiden No. 44/1993 Menpangan memiliki tugas pokok untuk menangani hal-hal yang berhubungan dengan pangan. Ada 4 (empat) fungsi Menpangan yaitu merumuskan kebijaksanaan pangan, merencanakan pelaksanaan dalam penyusunan program pangan, mengkoordinasikan kegiatan dengan instansi terkait dan BULOG, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ketersediaan pangan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Organisasi dan Tata Kerja Staf Menpangan telah ditetapkan yaitu Sekretaris Menteri, empat Asisten Menteri dan lima Staf Ahli. Cakupan bidang-bidang tugas As-Menpangan antara lain Ketersediaan Pangan, Stabilisasi Harga Pangan dan Peningkatan Mutu Pangan.
Dilahirkan di Lampoh Weng, Sigli (Aceh), 16 Maret 1935, H. Ibrahim Hasan memang memiliki banyak pengetahuan tentang pangan. Setelah tamat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1961), penghuni asrama UI Daksinapati Rawamangun ini (juga asrama Pegangsaan Timur) melanjutkan studi ke Syracuse University, Amerika Serikat (MBA, 1965) dan meraih gelar Doktor dalam Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia (1976) dengan disertasi “Rice Marketing In Aceh: A Regional Analysis.” Sejak 1976-1986 dia bekerja di lingkungan BULOG (sebagai Staf Ahli dan Deputi Pengadaan dan Penyaluran); pernah menjadi Ketua BAPPEDA (1974-1982) dan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh (1986-1993). Selain berkecimpung di pemerintahan dia pernah pula menjabat Dekan Fakultas Ekonomi (1966-1975) dan Rektor (1973-1982) Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Selain telah mempersiapkan jawaban tertulis, selama 90 menit Menteri Negara Urusan Pangan/Kabulog Prof. Dr. H. Ibrahim Hasan MBA, menerima Paulus Widiyanto dan E. Dwi Arya Wisesa untuk berwawancara di lantai XV Gedung BULOG, Jakarta. Dalam Dialog ini dipaparkan seluk beluk tentang pangan dan strategi penganekaragaman pangan serta “impiannya” tentang makanan khas Indonesia. Redaksi
Tanya: Apa Persoalan pokok di bidang pangan yang dihadapi Indonesia?
Jawab: Masalah pokok yang dihadapi Indonesia di bidang pangan tidak dapat dilepaskan dari ciri pangan di Indonesia yang secara potensial mengandung berbagai ketimpangan baik dari sisi produksi maupun sisi permintaan yang berdimensi waktu dan tempat. Produksi pangan tergantung pada musim, sedangkan konsumsi berlangsung secara terus-menerus. Produksi pangan juga masih belum merata penyebarannya, baik sebagai akibat faktor kesuburan tanah atau faktor sosial ekonomi lainnya, sementara konsumsi pangan terjadi di semua daerah.
Selain itu, pasar pangan juga tidak sempurna sehingga tidak mungkin diharapkan pemenuhan pangan bagi semua penduduk yang tersebar di seluruh wilayah nusantara diserahkan kepada mekanisme pasar bebas, terutama di daerah terpencil yang sulit transportasinya. Peranan pemerintah, dengan demikian tidak dapat dihindari dalam rangka menjaga dan mengendalikan stabilitas harga pangan.
Masalah lain adalah bahwa penyediaan pangan secara agregat, dilihat dari segi kebutuhan kalori sebenarnya sudah mencukupi. Namun komposisi pangan masyarakat yang terlalu dominan kepada beras perlu lebih dikendalikan untuk menuju pola pangan harapan yang menekankan pada keseimbangan jenis dan mutu pangan yang dikonsumsi masyarakat, seperti meningkatkan konsumsi sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, daging, telur dan susu. Namun hal inipun juga tidaklah mudah karena ada kecenderungan harga pangan nonberas naik lebih cepat daripada harga beras. Untuk itu pengendalian harga pangan nonberas yang semakin baik, melalui efisiensi produksi dan pemasaran sangat penting untuk memperbaiki keseimbangan antarharga pangan.
Selanjutnya, untuk mendorong penyediaan pangan yang semakin merata dan beragam, dengan harga yang terjangkau dan kontinyu maka kebijaksanaan penganekaragaman pangan sejak dari
produksi, industri, pemasaran dan konsumsinya sangat penting. Untuk ini rangsangan ekonomi terhadap produksi pangan yang semakin beragam, pengembangan investasi industri pangan dan pemasarannya sangat penting. Pengembangan tersebut mengacu kepada sumberdaya pangan setempat sehingga pengembangannya dapat memberi manfaat bagi pertumbuhan ekonomi, khususnya di pedesaan.
T: Bagaimana usaha mempertemukan kepentingan-kepentingan masyarakat Indonesia, antara harga pangan di tangan konsumen yang stabil/wajar dan pendapatan petani produsen yang meningkat?
J: Pengendalian stabilitas harga dilakukan melalui penetapan harga dasar dan harga batas tertinggi, khususnya untuk komoditi beras. Hal ini ditujukan untuk melindungi produsen dari harga yang rendah di bawah dasar, dan melindungi konsumen agar tingkat harga yang terjadi tetap wajar dan terjangkau daya belinya. Dengan demikian harga diberikan kebebasan untuk bergerak (naik-turun) selama masih berada pada dua batas harga tersebut. Perbedaan harga antar-waktu dan antartempat dijaga sehingga memberi peluang bagi swasta untuk memperoleh keuntungan yang wajar dalam melakukan perdagangan antartaktu dan antartempat.
Mengangkat Cita Rasa Makanan Khas Indonesia
Badan Urusan Logistik (BULOG) didirikan sejak awal sebagai lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam stabilisasi harga bahan pangan pokok melalui penguasaan stok pangan nasional. Pengertian logistik dan penguasaan terdengar lebih berkonotasi “suasana perang.” Hal ini memang sulit dihindari mengingat keadaan pangan, terutama beras, pada awal Orde Baru amat memprihatinkan. Masyarakat harus antri untuk mendapatkan beras. Usaha memerangi kekurangan beras dan mencukupi kebutuhan pangan masyarakat dalam tingkat harga yang terjangkau merupakan tugas yang amat berat.
Setelah swasembada beras tercapai, orientasi pendekatan BULOG berubah dari kekurangan ke kebanyakan, atau dari penjatahan ke pemasaran. Kenaikan pendapatan masyarakat juga telah mengubah pola konsumsi masyarakat dari pemakan beras menjadi beraneka ragam pangan, meskipun kebutuhan absolut terhadap beras tetap tinggi (sekitar 25 juta ton setahun). Orang tidak lagi makan sebanyak-banyaknya (kuantitas) namun mulai memilih makanan bergizi (kualitas). Untuk mengantisipasi perubahan orientasi dari beras ke pangan, apalagi Garis-Garis Besar Haluan Negara mengamanatkan pentingnya peningkatan Sumberdaya Manusia, maka kekuatan lembaga yang mengurusi persoalan pangan ditingkatkan.
Berdasarkan alasan rasional dan operasional praktis maka pengurusan pangan nasional dikoordinasikan oleh Menteri Negara Urusan Pangan merangkap Kepala BULOG. “Payung” Menpangan menjadi lebih kuat sehingga dapat menjangkau ke Pemerintah Daerah dan mengait dengan departemen-departemen teknis lainnya. Pengorganisasian BULOG pun ditata ulang sealur dengan rencana pelembagaan Kantor Menteri Urusan Pangan.
Program Pangan nasional bukan semata-mata urusan Menpangan tetapi terkait dengan departemen-departemen lain. Menyangkut jumlah dan jenis komoditi produksi pangan terkait dengan Departemen Pertanian; berkaitan dengan masalah gizi, Departemen Kesehatan berperan; menyangkut pengolahan pangan, ini menjadi bagian tugas Departemen Perindustrian. Departemen Perdagangan mengurus tata niaga pangan dan masalah pengangkutan terkait dengan Departemen Perhubungan dan Pekerjaan Umum. Minimal ada 8 departemen yang terkait dalam Koordinasi Menpangan.
Tatakala pangan telah dipanen petani maka Menpangan mengaturnya sampai bisa dikonsumsi masyarakat dengan aman. Komoditi pangan yang dibutuhkan masyarakat makin diperjelas; jenis pangan apa yang bergizi lebih diangkat ke permukaan. Beberapa aspek yang berkaitan dengan pangan senantiasa diperhatikan, seperti aspek-aspek ketersediaan pangan, stabilitas harga pangan, keamanan pangan dan mutu pangan.
Perubahan selera makan masyarakat juga tidak terlepas dari pantauan Kantor Menpangan. Masuknya minat masyarakat terhadap makanan asing (Amerika Serikat, Eropa, Cina, Jepang dan negara lain) yang menjamur di kota besar cukup merisaukannya. Prof.Dr.H. Ibrahim Hasan lebih prihatin terhadap impor cita rasa makanan asing daripada mendatangkan bahan pangan dari luar negeri ke Indonesia yang memang kekurangan. Memang sulit menepis selera masyarakat terhadap makanan asing sehingga mereka lebih ingin mengangkat makanan lokal atau makanan khas ke pentas nasional.
Pada peringatan Hari Pangan Sedunia ke-XIII, 16 Oktober 1993 Ibu Tien Soeharto menandatangani prasasti Gerakan Massal untuk mengajak masyarakat Indonesia agar lebih mencintai makanan khas Indonesia. Gerakan massal ini bermotto “Aku Cinta Makanan khas Indonesia.” Berikut petikan wawancara tentang makanan lokal khas Indonesia.
Tanya: Banyak makanan khas daerah yang telah meluas pemasarannya di samping ada pula yang masih sulit dicari di pasar nasional. Bagaimana mengantisipasi berbagai selera masyarakat Indonesia?
Jawab: Makanan khas Indonesia memang menjadi perhatian Kantor Menteri Pangan. Kami membaca selera masyarakat yang beranekaragam. Pendekatan terhadap konsumen dan pasar kini lebih ditekankan. Sebenarnya kita kurang memperhatikan nuansa makanan lokal/ daerah (etnic food). Setiap etnis di Indonesia memiliki budaya makan tersendiri, adat istiadat masyarakat selalu dikaitkan dengan budaya makan. Hampir di seluruh suku di Indonesia pada upacara adat selalu dikaitkan dengan upacara makan. Misalnya dalam upacara perkawinan suku Jawa, Sunda, Aceh, Minang, Banjar, Bali, Maluku dan daerah lain selalu menampilkan makanan adat yang khas. Ini menunjukkan bahwa ada budaya makan tradisional atau khas daerah. Ini semua kami pantau dan catat sebagai makanan yang perlu dikembangkan.
Memang secara global terjadi pengaruh mempengaruhi selera makanan. Di tingkat nasional sekarang masuk budaya makan internasional. Di tingat daerah/lokal juga sudah dimasuki oleh makanan internasional seperti hamburger dan Kentucky Fried Chicken, padahal di Yogya ada ayam Mbok Berek dan Bu Suharti. Di masa depan barangkali makanan-makanan internasional akan disantap oleh orang-orang daerah dan mendesak makanan lokal. Mungkin saja makanan lokal akan kalah bersaing dengan makanan internasional.
Nasi Gudeg sebenarnya adalah selera nasional (national taste). Jenis masakan ini perlu sedikit sentuhan teknologi supaya dapat berkembang. Masakan Padang sudah tersebar ke seluruh penjuru tanah air. Jamu Gendongan pun ada di Aceh. Makanan ini mempunyai potensi berkembang secara nasional. Pada hari-hari yang sangat khusus misalnya hari lebaran, masyarakat merindukan makanan tradisional namun kini muncul keengganan untuk menghidangkan karena sulit mengolahnya. Masyarakat yang cenderung ingin mendapatkan makanan secara lebih cepat kurang sabar untuk menunggu pengolahan makanan lokal. Perubahan selera ini memang terkait dengan kehidupan masyarakat yang ingin serba cepat.
Menpangan hanya mampu menganjurkan agar pemerintah daerah mengembangkan makanan lokal yang tidak mesti berasal dari beras. Bahan baku makanan lokal perlu diperhatikan dan diolah menjadi makanan tradisional. Tatkala saya masih menjabat Gubernur Aceh, saya senantiasa menghidangkan makanan khas Aceh seperti cane, martabak sampai pada minuman tape. Orang-orang asing pun menyukai bahkan melahap tape sampai habis karena ada sedikit mengandung alkohol.
Gerakan sadar pangan dan sadar gizi dalam keanekaragaman pangan perlu dipacu. Saya ingin mengembangkan motto: “tiada hari tanpa prestasi, tiada prestasi tanpa gizi.” Sedangkan Ibu Tien Soeharto akan menggerakkan kegiatan mencintai makanan daerah dengan motto: “Aku cinta makanan khas Indonesia.”
