Pengantar
Kebijaksanaan yang ditempuh pemerintah dengan APBN yang merosot ialah menciutkan (scale down) pembangunan, lalu mengarahkan pembelanjaan ke daerah dengan meningkatkan proyek Instruksi Presiden (Inpres), kata Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Ekuin), Prof. Dr. Ali Wardhana. Ketika dialog Prisma dengan Ali Wardhana ini dilakukan, 6 Maret lalu, harga minyak bumi di pasar internasional sudah merosot tajam. Di Indonesia, ketika itu, mulai terasa demam memborong valuta asing, walau belum memuncak sebagaimana yang terjadi pada pertengahan Maret (ketika bursa valuta asing mencatat peredaran US$ 120,05 juta hanya dalam satu kali call saja).
Untuk wawancara dengan Menko Ekuin ini, Prisma dibantu oleh Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab Business News, Sanjoto Sastromihardjo. Ali Wardhana juga bicara soal devaluasi rupiah, pinjaman lunak, peranan swasta dan isyu industri yang memperoleh monopoli dan oligopoli.
Meningkatnya pembangunan Indonesia selama lima belas tahun terakhir ini memang meningkat. Dan ini menurut Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, telah mengubah struktur perekonomian Indonesia. Tapi penghapusan Sisa Anggaran Pembangunan (SIAP) pada APBN 1986/87 justeru berlawanan arah dengan suatu perekonomian yang butuh anggaran multi year. Selain menyoroti konservatisme dalam hal politik peminjaman, Wakil Kepala Bidang Penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM), Universitas Indonesia ini juga menyayangkan terlambatnya Indonesia menganekaragamkan sumber pendapatannya. Dalam situasi yang sulit ini sektor pemerintah harus menurunkan peranannya dan sektor swasta diberi kesempatan lebih luas lagi dalam mengembangkan usahanya.
Di tengah menurunnya dana pembangunan akibat susutnya APBN 1986/87, hanya sektor pembangunan daerah, desa dan kota yang meningkat. Realitas ini, menurut Dr. Iwan Jaya Azis, mencerminkan bahwa pemerintah memberikan prioritas pembangunan di daerah. Tapi bila pengeluaran pembangunan untuk prasarana turun, hal ini menunjukkan bahwa penajaman prioritas dalam APBN hanyalah bersifat jangka pendek saja. Kepala Jurusan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia ini juga mengingatkan tidak adanya satu kebijaksanaan ekonomi yang ampuh untuk mengatasi kesulitan ekonomi secara cepat.
Penajaman beberapa sektor pembangunan, menurut A. Baramuli SH, memang perlu dilakukan tapi tak usah diikuti revisi secara total terhadap APBN. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan anggota DPR-RI dari Fraksi Karya Pembangunan ini mengatakan tentang sukar dan lamanya menghitung anggaran belanja. Revisi baru dapat dilakukan pada akhir masa anggaran, namun dengan perbedaan tidak melebihi 20% dari nilai APBN itu.
Menghadapi kelesuan perekonomian, Ir. Siswono Yudo Husodo, mengusulkan agar pembangunan perumahan ditingkatkan untuk menutupi turunnya bisnis konstruksi. Kegiatan ini bisa menciptakan lapangan kerja dalam jumlah yang besar dan membangkitkan sampai delapan puluh jenis usaha yang sedang lesu. Untuk itulah suku bunga kredit pemilikan rumah hendaknya diturunkan agar terjangkau oleh kemampuan pembeli yang lebih banyak lagi.
Setelah ekspor minyak dan gas bumi (migas) turun, pencarian dana devisa ingin dipulihkan dengan mendorong ekspor komoditi nonmigas. Komoditi tradisional pertanian, kopi misalnya, memang dapat membantu pemasukan devisa sekitar US$ 1 milyar tahun ini. Menurut Ketua Umum Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI), Dharyono Kertosastro, peningkatan ekspor kopi berhasil karena kelompok ini telah melakukan efisiensi. Karena itu untuk mencapai hasil maksimal di sektor nonmigas semua pihak perlu bekerja secara efisien dan profesional.
Apakah pemerintah perlu melakukan revisi terhadap APBN dan target Repelita IV? Wakil Ketua Komisi APBN, DPR-RI, dan anggota Fraksi Persatuan Pembangunan, Hamzah Haz, mengajak semua pihak untuk bersikap realistis. Sistem anggaran berimbang memang tak dapat diganti dengan deficit financing, misalnya, sebab Garis-garis Besar Haluan Negara tak mungkin diremehkan. Tapi memperbaiki APBN masih mungkin dilakukan pada pertengahan tahun anggaran, tak usah menunggu sampai akhir tahun anggaran. Seraya mengingatkan akan hak anggaran DPR, dia juga mengharapkan adanya masukan-masukan baru kepada pemerintah, untuk membantu mengatasi kesulitan ekonomi sekarang.
Dialog Prisma kali ini membicarakan soal turunnya APBN akibat anjlognya harga minyak di pasar internasional, sistem anggaran berimbang, peranan swasta dan lain-lain. Redaksi
Pembelanjaan Pembangunan Diarahkan ke Daerah, Ali Wardhana, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dna Industri dan Pengawasan Pembangunan (Ekuin dan Wasbang)
Tanya: Penurunan harga minyak menyebabkan penurunan di dalam APBN 1986/87 dibandingkan dengan APBN 1985/86. Terutama anggaran pembangunan, akan turun 22,1 persen sedangkan anggaran pembangunan untuk departemen/lembaga negara akan dipotong dengan 45,2 persen. APBN 1986/87 disusun atas asumsi harga minyak turun dari US.$ 27 menjadi US $ 25 per barel sepanjang tahun. Dengan harga minyak yang sekarang sudah jauh di bawah harga yang dijadikan dasar perhitungan APBN 1986/87 itu, besar kemungkinan anggaran pembangunan akan lebih kecil lagi.
Konservatisme dalam Anggaran dan Pinjaman, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Wakil Kepala bidang penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM), Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
Selama lima belas tahun terakhir, dilihat dari laju pertumbuhannya, pembangunan Indonesia memang meningkat. Terjadi perubahan struktural dalam perekonomian. Peranan sektor moderen makin besar. Perubahan ini membutuhkan prasyarat yang lain dalam hal anggaran. Justeru kalau sektor moderen membesar dan proyek-proyeknya tidak musiman seperti sektor pertanian, maka sektor itu membutuhkan proyek yang sifatnya multi year. Seharusnya budget yang berkaitan dengan proyek besar yang tak dapat diselesaikan dalam setahun, demi penghematan biaya birokrasi, justeru anggaran yang multi year itulah yang dikehendaki. Dengan demikian bila proyek ini disetujui, otomatis untuk tahun-tahun berikutnya, anggaran proyek tersebut tak usah diperbarui lagi permintaannya. Jadi, terjadi pola kumulatif pada perkembangan anggaran belanja.
Laju Pertumbuhan Tahun 1986 Bisa Negatif, Iwan Jaya Azis, Kepala Jurusan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
Pengeluaran pembangunan dalam APBN 1986/87 turun dibandingkan dengan APBN 1985/86, dan perbedaan antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan makin melebar. Bila pada APBN tahun lalu perbandingannya adalah Rp 12 trilyun dan Rp 10 trilyun, maka pada APBN sekarang perbandingannya menjadi Rp 13 trilyun dan Rp 8 trilyun. Selain pengeluaran pembangunan turun secara absolut, dana itu berkurang pula secara sektoral, kecuali sektor pembangunan daerah, desa dan kota.
Yang Penting, Menggalakkan Perekonomian Desa, A. Baramuli, Ketua Komisi III bidang Hukum DPR-RI, Wakil Ketua Kadin, serta Pengamat Politik dan Ekonomi
Saya melihat ada 7 keunikan APBN 1986/87 dibandingkan dengan APBN sebelumnya. Pertama, baru kali ini jumlah APBN lebih kecil dari tahun sebelumnya: turun sekitar 7%. Kedua, semua biaya pembangunan turun, tapi di daerah malah naik sekitar 8%. Sebelumnya tidak begitu. Ketiga, tiga bidang yang mendapat prioritas adalah pendidikan, pekerjaan umum dan pertanian. Tetapi untuk APBD bidang-bidang itu menempati bidang kelima dan keenam melalui Inpres. Keempat, pendapatan negara dari minyak dan gas bumi (migas) sebesar 60% sampai 70% tetap diandalkan dalam APBN 1986/87 dengan estimasi harga US$ 25 per barel. Sekarang harga telah turun jauh di bawah perkiraan. Kelima, APBN tetap dalam anggaran berimbang. Keenam, Sejak dulu APBN memiliki SIAP (sisa anggaran pembangunan) yang cukup besar; sekitar 30%. SIAP ini yang akan diandalkan untuk menangkal penurunan pendapatan akibat merosotnya harga minyak bumi. Ketujuh, pendapatan daerah dalam APBD hanya 30%, sisanya disubsidi oleh Pemerintah Pusat yang diperoleh dari pendapatan luar negeri, yakni pendapatan dari minyak bumi. Jadi, baik APBN maupun APBD mengandalkan pendapatan luar negeri, bukan dari dalam negeri.
Pembangunan Perumahan sebagai “Penolong”, Siswono Yudo Husodo, Ketua Real Estate Indonesia (REI) dan Wakil Ketua Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI).
Dana pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) turun sekitar 20%, yang bila dilihat dengan ditiadakannya sisa anggaran pembangunan (SIAP), realisasi sebenarnya akan berada jauh di bawah tahun sebelumnya. Cuma, itu pun belum tentu bisa dihabiskan, yang berarti pemakaian sebenarnya turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tetapi ada hal yang menggembirakan, yakni terdapatnya kecenderungan meningkatnya anggaran pembangunan di Daerah Tingkat I dan II pada umumnya, termasuk DKI.
Profesionalisasi dan Efisiensi akan Meningkatkan Pendapatan dari Non Migas, Dharyono Kertosastro, Ketua Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI).
Kita perlu melakukan tindakan efisiensi di segala bidang untuk meningkatkan pendapatan dari nonmigas dalam menjawab menurunnya penerimaan negara akibat merosotnya harga minyak bumi di pasar internasional. Efisiensi yang dilakukan secara terpadu akan bisa diandalkan untuk menutupi kekurangan penerimaan dari minyak bumi itu. Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia adalah salah satu yang sudah melakukan efisiensi, sehingga dapat meningkatkan ekspornya dari tahun ke tahun.
Revisi, Mungkin pada Pertengahan Tahun Anggaran, Hamzah Haz, anggota Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) dan Wakil Ketua Komisi APBN, DPR-RI.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dianut, sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), adalah anggaran belanja berimbang, tetapi dengan tekanan adanya sifat dinamis dalam anggaran tersebut. Ini berarti APBN itu tidak kaku melihat perubahan yang terjadi pada waktu tertentu. Berimbangnya anggaran itu sebenarnya disangga oleh dana atau pinjaman luar negeri.
