Pengantar
Dalam masa tiga belas tahun belakangan ini, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak banyak memperhatikan kekuatan teknis persenjataan yang dimiliki. Bagaimana dengan pertahanan dan ketahanan nasional kita?
Jenderal TNI Purnawirawan Abdul Haris Nasution, bekas Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf ABRI dan Ketua MPRS (1967-1973) berpendapat, betapa pun tangguh serta moderennya angkatan perang, sistem pertahanan tidak akan sukses bila tidak didukung oleh ketahanan nasional. Ketahanan nasional itu akan efektif apabila rakyat merasa bahwa pemerintah adalah pemerintah miliknya dan angkatan perang adalah angkatan perang miliknya. Menurut Nasution, harus ada kekompakan batin pemerintah tentara rakyat.
Aspek ekonomi dalam masalah pertahanan ini adalah segi lain yang cukup menentukan. Jusuf Wanandi, Ketua Dewan Direktur Centre for Strategic and International Studies, Jakarta, berbicara tentang masalah itu. Untuk kawasan Asia Tenggara dia melihat peranan Jepang di sektor ini. Sedangkan Jenderal TNI Purnawirawan Sumitro, bekas Wakil Panglima ABRI dan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), membicarakan masalah ini dalam hubungannya dengan perimbangan kekuatan-kekuatan besar di dunia. Sumitro juga berpendapat bahwa teknis persenjataan moderen bukanlah jaminan tangguh untuk kekuatan pertahanan, dan dia pun melihat pembangunan ekonomi sebagai suatu yang perlu bagi ketahanan negara-negara sedang berkembang dan tidak selalu tergantung pada super power. Ketiga tokoh ini tampil dalam “Dialog” kali ini dan ketiganya sama-sama berpendapat bahwa ancaman dari dalam negeri perlu diperhatikan. Redaksi.
Dwi Fungsi ABRI: Pada Mulanya dan Kini, A H. Nasution, Jenderal TNI Purnawirawan.
Dalam membicarakan masalah ketahanan nasional, kita harus mendalami faktor-faktor dasar yang menentukan suatu sistem pertahanan. Perang Vietnam membuktikan, suatu angkatan perang moderen yang tidak merupakan kekuatan rakyat tidaklah bisa bertahan, walaupun ia unggul secara teknis dan kuantitas. Nasib yang sama juga dialami oleh angkatan perang Iran. Ia tidak merupakan kekuatan rakyat walaupun moderen, dan runtuh dalam waktu singkat karena perlawanan rakyat dari dalam.
Adanya kestabilan dalam pemerintahan, ekonomi dan keamanan belum dapat dijadikan jaminan. Cukup banyak diketahui bahwa kerakyatan telah dikorbankan untuk itu. Akibatnya, rakyat tidak mengidentifikasinya lagi sebagai pemerintahnya, sebagai kepentingannya dan tidak tertegaklah ketahanan-nasional yang sewajarnya.
Cukup banyak contoh sejarah tentang sukses serta gagalnya pertahanan nasional karena kompak atau tidak kompaknya batiniah pemerintah-tentara-rakyat. Di negeri kita, rakyat dan tentara meneruskan ketahanan efektif setelah pemerintahnya disisihkan musuh, setelah 19 Desember 1948. Yugoslavia dalam perang dunia pun demikian. Rakyat meneruskan perjuangan walaupun pemerintah dan tentaranya tersisihkan.
Asia Tenggara adalah medan yang membuktikan bahwa strategi adalah persoalan politik. Republik Demokrasi Vietnam adalah suatu contoh sejarah yang tepat tentang bangsa kecil yang sanggup membuat negara besar seperti Perancis dan kemudian Amerika Serikat jadi mengalah, walaupun dengan kekuatan militer yang secara kuantitas dan kualitas hanya kecil. Mereka menegakkan politik dan strategi yang tepat. Jadi, sistem pertahanan dengan angkatan perang moderen tidak akan pernah sukses bila tidak didukung oleh ketahanan nasional. Dan ketahanan nasional tidak akan efektif bila rakyat tidak mengidentifikasikan pemerintah dan angkatan perangnya sebagai kepentingan mereka sendiri.
Pembangunan Ekonomi: Suatu Jawaban, Jusuf Wanandi, Ketua Dewan Direktur Center for Strategic and International Studies (CSIS).
Walaupun media massa dan kalangan intelektual Amerika Serikat memperdebatkan perimbangan kekuatan militer antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, namun secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa dalam lapangan persenjataan strategis dan nuklir hingga saat ini masih terdapat keseimbangan antara kedua super power itu. Karena perang Vietnam, sejak 10 tahun terakhir ini, memang benar bahwa AS kurang memperhatikan atau tidak menambah secara drastis persenjataan militernya. Dalam periode itu Uni Soviet untuk masalah ini, meningkatkannya secara cepat.
Tetapi tidak berarti Uni Soviet telah menjadi demikian kuat melebihi AS. Kekhawatiran tentang akan terjadinya kerawanan-kerawanan dalam beberapa tahun mendatang karena perbaikan persenjataan strategis Soviet—yang diduga akan dapat menghancurkan kekuatan nuklir AS yang terutama masih didasarkan pada rudal pangkalan darat—memang ada. Karena itu pula AS kini memikirkan, bagaimana membuat sistem persenjataan yang lebih mobil, antara lain dengan MX missile. Bahkan sejak pemerintahan Carter, telah diusahakan mencari sistem baru yang memungkinkan mereka melakukan perang nuklir terbatas yang hanya menghancurkan pusat-pusat nuklir lawan tanpa menghancurkan rakyat seluruhnya.
Kekurangan di bidang konvensional
Persenjataan konvensional harus diperhatikan AS dan sekutu-sekutunya, karena justru dalam bidang ini masih terdapat kerawanan-kerawanan dan kelemahan mereka. Dilihat dari segi jumlah, terdapat ketidakseimbangan antara persenjataan Pakta Warsawa dengan persenjataan NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara), walaupun juga tidak berarti bahwa Pakta Warsawa lebih unggul dari NATO.
Di beberapa wilayah AS tampaknya kurang memperhatikan segi persenjataan konvensional ini. Misalnya di Teluk Persia dan Timur Tengah. Karena daerah itu dekat dengan wilayahnya Uni Soviet sangat beruntung, sedangkan AS jauh, sehingga posisinya sudah terbelakang karena letak geografisnya. Dan harus dicoba oleh AS untuk mengimbangi Uni Soviet di beberapa daerah/kawasan di mana mereka sangat ketinggalan dalam bidang perimbangan kekuatan militer konvensional.
Contoh yang paling menonjol adalah Timur Tengah dan Teluk Parsi tadi, di mana di tempat ini AS dalam 5 tahun yang akan datang mencoba untuk bisa mengimbangi Uni Soviet sekarang. Dari keseluruhan ini dapat disimpulkan bahwa:
Meskipun Uni Soviet menambah kekuatan militernya, sedangkan AS dalam 10 tahun ini tidak menambahnya seperti yang dilakukan Uni Soviet, dan malah menurunkan anggaran belanjanya untuk beberapa tahun setelah perang Vietnam, masih dapat dikatakan bahwa perimbangan itu tetap ada. Kekurangannya mungkin di kawasan Teluk Parsi dan Timur Tengah di mana kekuatan konvensional tidak seimbang berhubungan dengan letak dan kesiagaan.
Super Power dan Pertahanan di Asia Tenggara, Sumitro, Jenderal TNI, Purnawirawan bekas Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Ada tiga hal yang dapat dilihat dalam pemerintahan Amerika Serikat di bawah Reagan, berdasarkan terpilihnya Reagan sendiri, diangkatnya Jenderal Haig menjadi menteri luar negeri dan pengangkatan para anggota kabinet lainnya. Banyak di antaranya terdiri dari para pengusaha yang berhasil yang memiliki pengalaman dalam administrasi pemerintahan.
Reagan bukanlah tokoh yang brilian seperti Kennedy. Dia pun bukan seperti Nixon dengan segala kelemahannya. Kalau kita perhatikan, sejak Reagan memangku jabatan sebagai Gubernur Negara Bagian California, kita akan menyaksikan betapa dia pandai menciptakan suasana bekerjasama, termasuk dengan partai oposisi. Wajah Reagan sebetulnya adalah wajah demokratis. Dia tidak senang mempergunakan kekuasaan. Dalam cara bicaranya hal itu sudah kelihatan. Selain itu, mungkin Reagan akan mampu menciptakan kekompakan sebagai sebuah tim bagi kabinetnya. Ini berbeda dengan Carter, yang mana secara individual tokoh-tokoh kabinetnya pintar, tetapi tidak begitu kompak.
Hal lain adalah pengangkatan Haig menjadi menteri luar negeri. Haig punya pengalaman politik dan administrasi pemerintahan ketika di Gedung Putih. Dia pun bekas pimpinan NATO (pakta pertahanan Atlantik Utara). Haig merupakan jaminan untuk menciptakan keseimbangan serta interaksi positif antara diplomasi dan strategi militer. Dia akan mampu mencari keseimbangan dan harmoni. Selanjutnya-karena Haig seorang militer-yang akan diperhatikannya adalah soal intelijen. Dia akan mengembalikan kemampuan intelijen Amerika Serikat dalam dan luar negeri, dengan catatan, dia tidak akan mengulangi praktek-praktek intelijen seperti masa lalu, terutama untuk luar negeri. Dia tidak akan mencapuri politik dalam negeri negara lain, karena hal itu akan menimbulkan rasa tidak aman bagi sekutu-sekutunya.
Hal yang ketiga yang dapat kita bicarakan tentang pemerintahan Reagan adalah kepandaiannya dalam pengangkatan para menteri kabinet, yakni mereka yang sukses dalam bidang bisnis dan berpengalaman dalam bidang administrasi pemerintahan. Hal ini dapat kita hubungkan dengan masalah yang dihadapi negara-negara di dunia sekarang, yakni masalah ekonomi, energi, masalah bahan baku, yang semuanya itu akan menimbulkan gangguan terhadap moneter dan perdagangan internasional. Bahkan di sana-sini sudah mulai muncul proteksionisme. Semua itu pada akhirnya akan membawa akibat politik ke dalam negeri masing-masing negara. Jadi, negara-negara di atas bumi ini pada dasarnya menghadapi masalah dalam negeri mereka sendiri. Kekhawatiran yang dirasakan bukan soal ancaman dari luar. Hal itu terutama dirasakan oleh negara-negara kapitalis yang menganut demokrasi liberal. Mereka sebetulnya fighting menghadapi masalah dalam negeri, agar kemakmuran jangan terganggu. Kemakmuran yang terganggu akan memberikan implikasi politis, dan kekuatan-kekuatan ekstrim-kiri atau pun kanan-akan tumbuh. Para menteri ini akan membawa negerinya secara lincah dalam situasi seperti yang saya katakan itu. Pemecahan-pemecahan masalah ekonomi akan sangat membantu.
Inilah kemungkinan-kemungkinan yang saya lihat pada pemerintahan AS di bawah Reagan. Apakah semuanya itu benar? Marilah kita tunggu. Mungkin pula ada hal-hal lain yang akan timbul.
