Pengantar
Di tengah kemajuan teknologi persenjataan yang begitu spektakuler dalam beberapa dasawarsa terakhir ini, nampaknya pilihan yang paling tepat bagi negara-negara berkembang untuk merumuskan sistem pertahanannya adalah sistem yang berpijak atas kekuatan rakyat. Perang Vietnam, misalnya, telah membuktikan bahwa betapa pun hebat sistem persenjataan moderennya, Amerika Serikat akhirnya porak poranda oleh kekuatan rakyat yang bermodalkan persenjataan seadanya.
Oleh karena masih “miskinnya” persenjataan kita dan terbatasnya dana, maka strategi mendasar ketahanan nasional kita menganut sistem pertahanan teritorial. Inti sebenarnya bertumpu pada kekuatan potensi rakyat dengan mengisi pengawasan keamanan pada jalur-jalur pelosok di seluruh kepulauan Indonesia ini.
Kalau semua yang disebut di atas dianggap sistem dan juga sudah menjadi doktrin pertahanan kita, maka masalahnya tidak berhenti di sana. Bagaimana melaksanakan doktrin semacam itu dalam kebijaksanaan pertahanan yang sebenarnya? Kalau rakyat dan kemampuan teritorial yang diandalkan, bagaimana meningkatkan kemampuan rakyat dan bagaimana meningkatkan kemampuan teritorial? Dalam hubungan dengan itu, maka diskusi juga beralih kepada sistem sosial ekonomi pada umumnya dengan pertanyaan apakah sistem ekonomi mendukung doktrin pertahanan semacam itu?
Prisma mengundang beberapa tokoh militer dan pemikir dalam diskusi terbatas tentang sistem pertahanan kita. Di antara tokoh-tokoh tersebut adalah, antara lain, Jenderal TNI (Purnawirawan) Soemitro, bekas Wakil Panglima ABRI dan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib); Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan) Soetopo Yuwono, bekas Gubernur Lemhanas (Lembaga Pertahanan Nasional); Doktor Dorodjatun Kuntjorojakti,Dosen dan Research Associate pada Lembaga Penyelidik Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia; Abdurrahman Wahid, kolumnis dan tokoh pesantren; Ignas Kleden, kandidat doktor dalam filsafat sosial, Abdurrachman Surjomihardjo, sejarawan LRKN LIPI. Sebagian inti pembicaraan dalam diskusi tersebut dapat diikuti dalam penyajian di bawah ini. Redaksi.
Sistem dan Doktrin Pertahanan
Abdurrahman Wahid Kalau berbicara tentang soal sistem pertahanan, wawasan saya sebenarnya sangat sempit. Tapi walaupun demikian, kita menyadari bahwa masalah sistem pertahanan adalah masalah kita bersama.
Suatu sistem tentunya memiliki keunikan sendiri. Sistem pertahanan kita adalah doktrin kemiliteran wilayah. Misalnya ikutsertanya angkatan bersenjata dalam politik menjadikan dia berpindah dari profesi militer ke profesi lain. Doktrin-doktrin yang menunjang pertahanan kita sebenarnya sudah baku, minimal yang diprodusir oleh Lamhanas. Namun belum ada satu overview tentang itu. Jadi sangat diperlukan semacam tinjauan umum yang baik untuk publik. Terus terang saja, semuanya masih gelap bagi saya sampai hari ini.
Strategi Besar: Wawasan Nusantara
Ismid Hadad
Masih tentang Hankamrata. Beberapa prinsip dasarnya sudah disebutkan tadi, dan kita setuju itu merupakan ciri khas Indonesia. Walaupun di dalamnya ada unsur pembinaan teritorial, natural resources dan sebagainya, tapi kesan yang menonjol dari sistem Hankamrata itu adalah pertahanan yang berlandaskan kekuatan rakyat. Pertanyaan saya ialah, pada waktu penyusunan doktrin tersebut, bagaimana asumsi yang dipakai tentang peranan negara? Sebab melihat pola hubungan antara negara dan masyarakat itu penting sekali dalam setiap sistem pertahanan nasional.
Teori Konflik dan Ideologi
Soetopo Yuwono Perkembangan perang sekarang ini sudah sedemikian rupa berubah mengikuti perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi membuat kekuatan militer itu hanya menjadi sebagian saja dari apa yang sekarang dikatakan perang. Sesudah Perang Dunia II pengertian perang membingungkan. Dikatakan ada perang dingin, perang terbatas, bahkan yang juga agak aneh yang dikatakan proxy war atau perang yang diwakilkan. Ini menggambarkan bahwa perbedaan antara yang dikatakan perang dengan yang bukan perang sudah sangat kabur. Maka pengertian perang sekarang ini sebetulnya sudah sama dengan konflik dengan menggunakan kekerasan. Sudah tidak ada sebutan militer lagi. Militer itu hanya sebagian saja. Dalam arti itu bisa kita pertanyakan apa sebenarnya pertikaian OPEC itu, kalau bukan perang? Di dalam pengertian Utara-Selatan yang dikasih bedak dengan dialog utara-selatan sebetulnya tidak lain daripada konflik. Sekarang ini setiap manusia harus bersiap, apakah dia seorang ekonom, atau seorang budayawan, karena segala kekerasan dapat muncul secara tidak menentu di segala bidang, bahkan kadangkala faktor militer ditinggalkan sama sekali. Inilah perkembangan yang ada.
Ignas Kleden Saya ingin mengemukakan: Pertama, tentang kegunaan suatu proyeksi, baik tentang jenis perang maupun tentang skala perang. Seberapa jauh dapat disusun proyeksi-proyeksi tanpa sekaligus membuat prediksi yang bersifat self-fulfilling? Artinya, apakah kita justeru tidak menimbulkan dan melembagakan ketakutan yang diciptakan oleh prediksi-prediksi itu sendiri?
