PEMBANGUNAN Nasional yang sedang berjalan dewasa ini seringkali lebih didasarkan pada perhitungan-perhitungan kuantitatif dan asumsi-asumsi ekonomi yang rasional. Sehingga timbul kesan seluruh persoalan pembangunan bisa direduksi dalam pigura yang bersifat teknokratik dan atas dasar strategi “top-down” (atas-bawah), di mana negara memiliki peran yang dominan dalam seluruh aspek rekayasa Pembangunan Nasional. Harus diakui strategi seperti ini memang menghasilkan output pembangunan yang mengagumkan seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi, meningkatnya GNP dan berbagai kinerja ekonomi yang lain. Namun demikian, aspek partisipasi manusia dan masyarakat secara sosiologis dan politis serta kehidupan lingkungan secara ekologis, seringkali tercecer di belakang di dalam derunya pembangunan ekonomi. Dan bahkan seringkali mereka terkorbankan di dalamnya.
Dalam dialog Prisma kali ini, akan diungkapkan perlunya dimensi non-ekonomi dalam Pembangunan Nasional kita. Abdul Hakim G. Nusantara, Direktur LBHI, melihat pentingnya dimensi hak asasi sebagai kata kunci dalam pembangunan. Sementara itu, Rizal Mallarangeng, mengajukan usulan tentang pentingnya lembaga otonom di luar pemerintah dan kelompok industriawan, sebagai pengontrol dalam pembangunan. Dari penjelasan yang lain, Dipo Alam, Peneliti LIPI, merujuk pada manusianya sendiri sebagai subyek yang sadar IPTEK dan inovator teknologi, sedangkan Miftah Thoha, dosen Fisipol UGM, mengritik pembangunan kita yang lebih bersifat atas-bawah.