Sebuah wawancara dengan Prof. Dr. Sukadji Ranuwihardjo dikenal sebagai salah seorang dari beberapa ahli ekonomi industri yang tak banyak jumlahnya di negeri ini. Dilahirkan di Kesamben, Blitar, pada 9 November 1931, ia memulai studi ekonominya di Universitas California, Berkeley. Seminggu telah ulang tahunnya yang ke-38, ia mempertahankan disertasi mengenai ketegaran fungsi produksi dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan industri Indonesia, di depan Senat Guru Besar Universitas Gadjah Mada. Dan sejak itu, perhatiannya terhadap perkembangan industri di negara kita tak pernah usai. Tahun 1973 ia masih memimpin penelitian mengenai kapasitas potensial dan kapasitas riil beberapa industri besar, sedang dan kecil, serta kaitannya dengan masalah kesempatan kerja.
Di samping karir akademisnya di Universitas Gadjah Mada—Dosen Fakultas Ekonomi, Pembantu Rektor (1962-1964), Anggota Presidium (1967-1968) dan kini Rektor—ia pernah pula menjadi Anggota MPRS dan DPRGR (1968-1969). Perhatiannya yang luas dan mendalam mengenai industri di Indonesia telah mendorong Prisma untuk melakukan wawancara tunggal yang menyangkut filosofi dan strategi industrialisasi serta kaitannya dengan pembangunan ekonomi kita. Wawancara tunggal ini juga terjadi karena usaha untuk mewawancarai pula mereka yang secara jabatan berwenang menjawab soal-soal ini, ternyata tidak berhasil. Baik karena waktu yang sempit, kesibukan, atau mungkin juga karena ketidak siapan untuk menjawab. Red.—
Tanya: Menurut Repelita di antara tujuan pembangunan kita adalah “mengubah secara fundamental struktur ekonomi Indonesia, sehingga produksi nasional di luar pertanian akan merupakan bagian yang semakin besar dan industri menjadi tulang punggung ekonomi”. Menurut hemat anda, apakah ini berarti bahwa pembangunan ekonomi kita memang menempuh jalan industrialisasi”? Ataukah memang pembangunan ekonomi kita “identik” dengan industrialisasi?
Jawab: Saya tidak berpendapat seperti itu kalau kita kembali kepada filosofi industrialisasi. Kesan bahwa pembangunan identik dengan industrialisasi tidak selalu benar. Untuk memahami kita harus kembali ke tahun 1966. Pada waktu itu ekonomi kita dalam keadaan yang sangat runyam. Terutama ditinjau dari segi inflasi. Dalam Ketetapan MPRS No. 23/1966 dinyatakan bahwa pembangunan hanya bisa dimulai kalau inflasi berhasil dihentikan. Salah satu cara menghentikan inflasi adalah dengan menurunkan harga. Bagaimana caranya menurunkan harga? Tidak lain daripada memperbanyak aliran barang. Maka di sini diharapkan akan berlaku hukum-hukum ekonomi, bilamana aliran uang dan aliran barang seimbang, maka harga akan turun.
