Penelitian peradilan administrasi negara
Suatu peradilan administrasi negara perlu didirikan untuk menghindari penerapan hukum yang salah serta ketidak adilan yang timbul sebagai akibat perbuatan aparat pemerintah. Demikian antara lain kesimpulan hasil penelitian yang dilaksanakan Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran bekerja sama dengan Badan Pengembangan Hukum Nasional (BPHN) tahun 1975 yang lalu. Kesimpulan ini didasarkan atas jawaban 93,4% responden yang menyatakan bahwa kadang kala pejabat pemerintahan atau penguasa sering melampaui batas wewenangnya dengan menyalah gunakan kekuasaan atau melakukan onrechtmatige overheidsdaad.
Selanjutnya, penelitian itu menyarankan agar peradilan administrasi tersebut hendaknya berdiri sendiri, lepas dari badan pengadilan umum (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi). Tingkat organisasi peradilan tersebut seyogyanya sederajat dengan peradilan umum, karena peradilan administrasi negara merupakan peradilan juga. Hanya saja mempunyai sifat khusus. Bentuk demikian akan memudahkan prosedur appel dan kasasi. Namun menjadi pertanyaan apakah hakim peradilan tersebut dapat dimasukkan ke dalam rechterlijke macht atau tidak?
Penelitian mengenai peradilan tersebut dimaksudkan dan bertujuan antara lain untuk mengumpulkan bahan dan data bagi penyempurnaan hukum nasional serta mencari bentuk dan isi peradilan administrasi negara. Sejalan dengan itu telah diinventarisir beberapa peristilahan, wewenang hukum serta komposisi hakim dari peradilan tersebut. Penelitian mengambil 112 responden yang meliputi perseorangan, lembaga ilmiah dan non-ilmiah serta kalangan profesi hukum, yang tersebar di kota-kota Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Ujung Pandang, Medan dan Padang.
Sikap masyarakat desa Jawa Barat terhadap tabungan
Sikap masyarakat pedesaan Jawa Barat terhadap tabungan masih dalam taraf tradisional dan belum selaras dengan kebijaksanaan makro pemerintah. Demikian antara lain kesimpulan penelitian tentang “Sikap Masyarakat Desa Jawa Barat terhadap Tabungan” yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Universitas Katolik Parahyangan tahun 1975 yang lalu. Menurut penelitian itu rendahnya tingkat pendapatan rakyat pedesaan diakibatkan sempitnya tanah garapan (jumlah pembayar wajib pajak tanah sebagian besar di bawah Rp 300,-) menyebabkan mereka mengambil sikap demikian. Ditambah lagi kekurangan informasi tentang fungsi bank yang dianggapnya hanya sebagai lembaga pemberi kredit belaka.
Walau demikian, sebenarnya potensi menabung dalam masyarakat tersebut cukup ada. Misalnya untuk petani yang meliputi 60% dari responden (N = 600), pendapatannya rata-rata sebulan Rp 20.500,- dan potensi untuk menabung sekitar Rp 3.600,-. Pedagang (24%) pendapatannya Rp 41.000,- potensinya Rp 2.700,-. Pegawai negeri (16%) penghasilannya Rp 30.700,- potensinya Rp 6.400,-. Namun yang jadi pemikiran kadangkala potensi tersebut diserap untuk hal-hal yang kurang produktif seperti berjudi, pungutan, sumbangan dan lain-lain. Penelitian tersebut mengambil lokasi di enam kabupaten Jawa Barat yang meliputi Tasikmalaya, Karawang, Cianjur, Garut, Majalengka, dan Sumedang. Penelitian bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai potensi serta faktor penghambat dan pelancar dari gerakan tabungan. Selain tiga jenis responden di atas, juga dipilih lembaga penyelenggara tabungan (bank, koperasi, dan lain-lain) serta pemimpin formil setempat. Penelitian dipimpin oleh Drs. Hasan Sidik dari Universitas Parahyangan dan dibantu kalangan ahli dari Universitas Padjadjaran serta IKIP Bandung.
Simposium aspek strukturil dan kelembagaan di pedesaan.
Suatu simposium yang membahas masalah aspek-aspek strukturil dan kelembagaan pembangunan pertanian dan pedesaan akan diselenggarakan oleh Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) pada bulan Juli 1976 mendatang di Semarang. Tujuan dari simposium tersebut antara lain untuk mengupas gejala timbulnya overorganizing dari lembaga-lembaga pemerintah yang bergerak dalam pembangunan sektor pertanian dan pedesaan.
Menurut Perhepi gejala tersebut sering nampak akhir-akhir ini baik pada masa sekarang maupun sebelum Pelita. Misalnya saja pemerintah sering memprakarsai pembentukan berbagai macam kelembagaan pedesaan, yang akhirnya mengalami nasib “mati tidak, hiduppun segan”. Menurut pengamatan Perhepi, hal tersebut merupakan akibat tiadanya landasan pranata-sosial yang sudah berakar di desa dalam lembaga-lembaga yang dibentuk itu. Ini menimbulkan keperluan untuk menelaah proses “pelembagaan” dari organisasi-organisasi tersebut. Penelaahan ini pada dasarnya merupakan tinjauan tentang timbulnya pranata sosial baru di pedesaan, dan kaitannya dengan pranata sosial tradisionil.
Dalam kesempatan tersebut dua kertas kerja utama akan dibahas masing-masing oleh Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo dan Dr. A.T.Birowo. Direncanakan dalam simposium itu akan hadir unsur-unsur pemerintahan, universitas dan fihak-fihak yang bertanggung jawab dalam soal-soal keamanan. Sebagai panitia pengarah adalah Herman Soewardi (Perhepi), Rudolf Sinaga (Perhepi), Sumitro Maskun (Departemen Dalam Negeri) dan Ace Partadireja (Universitas Gajah Mada).
Penelitian Biro Audit Sirkulasi Penerbitan Indonesia
Departemen Penerangan bekerjasama dengan Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1975 yang lalu mengadakan penelitian tentang biro audit sirkulasi penerbitan di Indonesia. Penelitian tersebut bertujuan untuk menjajaki kemungkinan didirikannya biro tersebut di Indonesia.
Penelitian mengumpulkan antara lain, bahwa ada sikap positif dari responden mengenai kemungkinan pendirian Biro Audit Sirkulasi Penerbitan di Indonesia. Sikap ini tercermin pada pendapat ±90% responden yang mengatakan pendirian biro tersebut akan memberi manfaat besar dan mereka bersedia menggunakan jasanya. Bentuk organisasi yang dikehendaki adalah suatu badan yang dibentuk bersama antara perusahaan penerbitan, agen periklanan dan pemasang iklan. Hal ini karena biro tersebut mencerminkan kesadaran dan kejujuran antara tiga fihak tersebut.
Mengenai metode dan cara kerja, 75% responden mengusulkan hendaknya biro tersebut melakukan penelitian sirkulasi secara berkala terhadap perusahaan penerbitan. Data yang harus dicari dalam penelitian itu antara lain rata-rata peredaran, daerah, saluran distribusi, harga, cara pembayaran dan sebagainya. Kesulitan yang mungkin dihadapi, salah satu di antaranya ialah kejujuran dari penerbit untuk memberikan data yang akurat. Karena jika faktor kejujuran ini kurang, maka timbullah praktek-praktek tidak sehat yang akan menghilangkan manfaat dari biro tersebut.
Penelitian tersebut mengambil lokasi di Jakarta, Surabaya dan Medan, dengan 136 responden yang terdiri dari penerbit, biro iklan dan pemasang iklan. Menurut sejarah biro audit sirkulasi yang pertama didirikan tahun 1914, di Amerika Serikat. Kini biro tersebut mempunyai 4.100 anggota, di mana 70% penerbit dan sisanya pemasang serta biro iklan.
Sanggar kerja politik bahasa nasional.
Sanggar kerja politik bahasa nasional telah diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dari tanggal 24-27 Maret 1976 yang lalu. Tujuan sanggar kerja tersebut, untuk merumuskan perincian, garis pelaksanaan serta program politik bahasa nasional. Kegiatan tersebut diikuti 103 peserta dari kalangan ahli bahasa, sastrawan dan tokoh kemasyarakatan.
Hasil-hasil yang telah dirumuskan dalam kesempatan itu antara lain, tujuan pembinaan bahasa Indonesia adalah untuk memelihara kedudukan dan fungsi bahasa itu sendiri agar lebih bermutu dan meluas di kalangan masyarakat. Sedangkan pengembangannya mengarah bagi terciptanya bahasa Indonesia yang lebih maju sehingga memiliki kemampuan untuk mengungkapkan konsep-konsep ilmu, teknologi dan seni budaya dengan cermat.
Telah disimpulkan juga arah peningkatan mutu pemakaian bahasa daerah dan pengajaran bahasa asing. Untuk bahasa daerah yang telah berkembang perlu diberi prioritas hingga dapat berfungsi sebagai sarana ekspresi dan komunikasi dalam kehidupan modern. Mengenai bahasa asing, dalam sistem pengajarannya baik di dalam maupun di luar sekolah hendaknya sejalan dengan tujuan pendidikan nasional.
Lain dari itu digariskan perumusan mengenai penelitian, penterjemahan, pembakuan istilah dan lain-lain, baik dalam bidang bahasa Indonesia maupun bahasa daerah dan asing. Dalam pertemuan itu telah disajikan 19 kertas kerja, antara lain dari Amran Halim, S. Effendi, I. Gusti Ngurah Oka, Anton M. Muliono, Sapardi Djoko Damono, dan sebagainya.