Seminar pola pendidikan wartawan
Departemen Penerangan bekerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) dan Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dari tanggal 10 sampai 13 Mei 1976 yang lalu di Jakarta mengadakan seminar Fasilitas, Pola Pendidikan dan Latihan Kewartawanan di Indonesia. Kegiatan tersebut bertujuan antara lain untuk mengadakan inventarisasi kwantitas dan kwalitas dari pendidikan dan latihan kewartawanan di Indonesia.
Dalam kesempatan itu telah diajukan enam kertas kerja, masing-masing: Sukarno SH (Deppen) tentang Kebijaksanaan Pemerintah dalam Pengembangan Pers dan Program Pendidikan serta Latihan, Zain Effendi SH (SPS) mengenai Perkembangan Pers dan Kebutuhan akan Pendidikan dan Latihan, Atang Ruswita (PWI) tentang Masalah Pokok dalam Merencanakan Program Pendidikan dan Latihan, Dr. Astrid S. Susanto (Bappenas) tentang Isi Kurikulum Pendidikan dan Latihan, Drs. Onong Uchjana Effendi MA (Unpad) tentang Pendidikan Formil dalam Komunikasi Massa dan M. Wonohito (Pers) tentang Pembinaan Sikap Mental Wartawan. Sebagai pembahas pada seminar itu adalah Jakob Utama, Sakti Alamsjah, Dja’far H. Assegaf, Ismid Hadad, H.A. Dahlan dan Oemarkatab.
Seminar antara lain mengemukakan perlunya didirikan sebuah lembaga badan pembina pendidikan dan latihan wartawan yang terintegrasi serta mencakup unsur-unsur pemerintah, organisasi pers dan lembaga lainnya yang banyak bergerak di bidang itu. Lembaga itu hendaknya berstatus semi semi berfungsi sebagai koordinator dan mencakup tugas-tugas pengumpulan data, perpustakaan, publikasi, konsultasi dan lain-lain.
Sebelum kegiatan seminar tersebut, pada bulan Desember 1975 yang lalu telah dilakukan pengumpulan data yang diselenggarakan LP3ES. Dua ratus sembilan puluh tujuh wartawan, 66 penerbitan pers dan 36 organisasi serta lembaga yang menyelenggarakan pendidikan serta latihan yang tersebar di Medan, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Ujung pandang ditetapkan sebagai sampel. Dari pengumpulan data itu diperoleh kenyataan bahwa jumlah wartawan yang memperoleh pendidikan formil (komunikasi massa) hanya sebesar 13%. Sedangkan sebagian besar (87%) mendapat ketrampilan melalui pendidikan non-formil (kursus, latihan, lokakarya, dan lain-lain). Penilaian penerbitan pers terhadap wartawan yang memperoleh pendidikan formil, 28% menyatakan “cukup memadai”. Tetapi ada juga yang menilai terlampau teoritis dan kurang inisiatif (22%).
Menurut catatan jumlah wartawan Indonesia kini sekitar 1.760 orang. Mereka bekerja di 250 penerbitan pers, baik suratkabar, kantor berita maupun majalah-majalah. Hasil seminar dan pengumpulan data tersebut akan merupakan bahan utama dalam agenda sidang Dewan Pers bulan Juni 1976 ini di Ambon.
Simposium tenaga peneliti
Simposium tentang “Kebutuhan serta Pengembangan Tenaga Ilmiah dan Peneliti Indonesia Menjelang Tahun 2000”, akan diselenggarakan oleh Menteri Negara Riset di Jakarta pada tanggal 2-5 Agustus mendatang. Simposium tersebut bertujuan antara lain untuk mendapatkan data yang lengkap mengenai tenaga ilmiah dan peneliti Indonesia, serta inventarisasi dan evaluasi berbagai masalah yang berkaitan dengan keadaan tenaga ilmiah dan peneliti tersebut. Dalam kesempatan itu antara lain akan dibahas proyeksi tenaga ilmiah dan peneliti menjelang tahun 2000 dan konstatasi spesifik masalah-masalah di sektor pertanian, pertambangan, industri dan prasarana pendukung. Mengenai hal ini akan menyampaikan prasaran antara lain Ir. Sadikin Sumintawikarta, Drs. Johannes, Ir. Benito Kodiyat, Dr. Harsya W. Bachtiar, Drs. Suhono Sumbaskoro dan Ir. Sunarjono Danujo. Prof. Dr. Achjani dan Dr. Peter D. Weldon akan mengulas mekanisme penyedia yang meliputi pendidikan, latihan dan sebagainya. Sedang aspek peningkatan administratif dan pembiayaan (ketenaga kerjaan, pembinaan karir, kelembagaan dan lain-lain) akan dibahas oleh Dr. S.B. Joedono, Dr. Awaluddin Djamin, Richard Patton, Prof. Dr. Didin S. Sastrapradja, dan Dr. Astrid S. Susanto. Panitia pengarah simposium terdiri dari Prof. Dr. Didin S. Sastrapradja (Ketua), Dr. Ir. I.N. Oka (Wakil Ketua), Ny. A. Luhulima (Sekretaris) Dr. Suwarto, Dr. Suryadi dan Drs. Waskito Tjiptosasmito sebagai anggota. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut akan diselenggarakan loka karya antara tanggal 5 sampai 7 Agustus yang akan datang.
Studi pedesaan daerah pantai
Studi pedesaan daerah pantai Sulawesi Selatan telah diselenggarakan oleh Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan Direktorat Jendral Pembangunan Masyarakat Desa Departemen Dalam Negeri. Kegiatan yang diadakan pada bulan Februari sampai Mei 1976 tersebut, bertujuan antara lain untuk mendapatkan informasi tentang ciri-ciri, tahap-tahap perkembangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan desa-desa pantai. Studi ini merupakan langkah pertama dari studi tentang pedesaan di kawasan Indonesia bagian Timur.
Dua puluh desa yang tersebar di 14 kecamatan Sulawesi Selatan diambil sebagai sampel, dan lima desa pedalaman dipilih sebagai desa pembanding. Menurut penelitian Dirjen Pembangunan Masyarakat Desa tahun 1972 yang lalu, desa-desa pantai di Sulawesi Selatan ternyata lamban perkembangan yang jika dibandingkan dengan desa-desa pedalaman. Dari 272 desa pantai di daerah tersebut, hanya dua desa yang taraf perkembangan yang telah mencapai tingkat swa sembada. Sedang sisanya masih berada pada tingkat swakarya dan swadaya. Padahal di antara 865 desa pedalaman terdapat 99 desa yang telah capai tingkat swasembada.
Simposium pengelolaan daerah pesisir
Pertemuan III Simposium Pendekatan Ekologis Untuk Pengelolaan Daerah Pesisir telah diselenggarakan di Jakarta tanggal 24-25 Mei 1976 yang lalu. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian terakhir dari dua simposium terdahulu yang dilaksanakan di Bandung (Januari 1976) dan Cibogo (Maret 1976). Menurut hasil simposium tersebut, usaha pencegahan pencemaran daerah pesisir seyogyanya dilakukan melalui pendidikan-baik formil maupun non-formil-penyuluhan dan undang-undang. Khusus mengenai aspek terakhir ini bagi penyusunannya diperlukan data teknis (standar) untuk menentukan apakah lingkungan penerima itu tercemar atau tidak. Namun kesulitannya adalah adanya dilemma yang terjadi: bila diterapkan standar yang baik, industri kecil akan terpaksa gulung tikal. Khusus dalam usaha penanggulangan pencemaran laut di Selat Malaka dan Singapura telah disepakati perlunya PROTAP (Prosedur Pelaksanaan Tetap), yang dilola oleh Departemen Perhubungan, Pertambangan dan Dalam Negeri, sebelum rencana undang-undang tentang ini diterima oleh DPR. Pada kesempatan itu telah disampaikan lima kertas kerja yakni “Pengembangan Daerah Pesisir Secara Integral” oleh Ir. Bambang B. Soedjito MRP, “Masalah Kelembagaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Daerah Pesisir” oleh Drs. Kamarsyah, “Pola Pemukiman di Daerah Pesisir” oleh Ir. W.J. Wawoeroentoe M.Sc, “Sikap Mental Manusia Indonesia terhadap Pembangunan” oleh Prof. Dr. Koentjaraningrat, dan “Aspek Hukum dalam Pengelolaan dan Pengembangan Daerah Pesisir” oleh Dimjati Hartono SH. Rangkaian simposium tersebut dilaksanakan oleh Proyek Penelitian Masalah Pengebangan Sumber Daya Laut dan Pencemarannya bekerja sama dengan Lembaga Oseanologi Nasional—LIPI dan Proyek Pendidikan dan Penelitian Lingkungan, Institut Pertanian Bogor. Pertemuan diikuti oleh 32 peserta dari berbagai kalangan Perguruan Tinggi, Departemen, Bappenas dan lembaga-lembaga lainnya.
Penelitian folklore di DKI Jaya
Dinas Kebudayaan DKI Jaya bersama Fakultas Sastra Universitas Indonesia telah berhasil mengumpulkan 550 item folklore lisan, 364 setengah lisan dan 444 bukan lisan. Kegiatan yang diselenggarakan tahun 1975 yang lalu itu bertujuan antara lain untuk mencari data lengkap tentang folklore di DKI Jaya. Usaha menggali dan meneliti salah satu jenis peninggalan kebudayaan daerah ini kelak akan dimanfaatkan sebagai bahan dalam menentukan kebijaksanaan pembinaan seni dan budaya nasional. Bentuk-bentuk folklore jenis lisan meliputi bahasa rakyat, ungkapan tradisional, teka-teki, puisi rakyat dan prosa. Sedang jenis setengah lisan meliputi kepercayaan, perupacara-upacara serta pesta-pesta. Jenis bukan lisan terbagi atas dua sub-golongan, materiil dan bukan materiil. Yang pertama antara lain meliputi arsitektur rakyat, pakaian, obat-obatan, makanan dan minuman, alat-alat musik, peralatan, senjata serta mainan. Sedang jenis bukan materiil meliputi bahasa isyarat dan musik.
Folklore merupakan salah satu cabang kebudayaan yang tersebar dan diwariskan turun temurun secara tradisional di antara anggota kelompok masyarakat. Ini diwujudkan dalam versi yang berbeda-beda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh perbuatan. Lokasi dari penelitian folklore itu meliputi lima wilayah DKI Jaya yakni Jakarta Pusat, Barat, Timur, Utara dan Selatan. Responden terdiri dari pemuka masyarakat baik formil maupun nonformil dan orang-orang yang tahu benar tentang itu (key informan). Penelitian dipimpin oleh Drs. Budiaman dari Dinas Kebudayaan DKI Jaya dan Drs. Singgih Wibisono dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia.