Deklarasi Roma untuk memperingati Hari Pangan Sedunia Kedua (Oktober 1982) menyerukan diakhirinya kelaparan di seluruh dunia pada tahun 2000 melalui pengurangan pembelian senjata dan peningkatan kerjasama internasional. Anehkah seruan itu? Agaknya tidak. Sebab, sekalipun produksi pangan dan pertanian dunia meningkat terus, tapi lebih dari 500 juta ummat manusia berada dalam tingkat kemiskinan absolut, dan lebih separuh dari 83 negara-negara sedang berkembang dewasa ini mengalami kegawatan suplai pangan dan berada di bawah persyaratan gizi yang diperlukan. Sungguh ironis bahwa negara-negara agraris Dunia Ketiga yang dalam dasawarsa 1950 dan 1960-an berjuang untuk kemerdekaan bangsanya serta mengisi kemerdekaan itu dengan industrialisasi, namun dalam dasawarsa 1980-an ini berhadapan dengan kenyataan bahwa isi perut rakyat negara-negara itu justeru tergantung pada kiriman pangan negara-negara kaya yang pernah menjajah Dunia Ketiga. Meskipun banyak negara yang berhasil melancarkan pembangunan ekonomi, sayang hanya sedikit saja yang berhasil mencukupi pangan rakyat dari hasil pertaniannya sendiri. Pada saat ini negara-negara sedang berkembang di Asia, Afrika dan Amerika Latin ternyata banyak berperan sebagai pengimpor beras dan gandum terbesar di dunia, sementara negara-negara industri di Amerika Utara, Eropa Barat dan Australia justeru merupakan eksportir terbesar bahan pangan ke negara-negara agraris tadi. Inilah ironi terbesar dunia dalam memasuki dekade pembangunan ketiga dewasa ini.
Namun, ironi yang lebih besar, sebenarnya tercermin dalam dilanjutkannya kebijakan yang tetap menganggap bahaya kelaparan dan krisis pangan itu sebagai masalah teknis-ekonomis belaka. Di mana-mana, pemerintah dan para perencana terus saja berbicara soal kelangkaan pangan maupun lahan pertanian, dan kemudian hanya sibuk mengejar angka-angka peningkatan produksi dan perluasan areal tanaman. Mereka seolah-olah belum juga belajar dari pengalaman “revolusi hijau”, yang sekalipun berhasil melipat-gandakan panen dan hasil-hasil pertanian secara kuantitatif, namun pemecahan teknologis itu banyak membawa akibat-akibat sosial yang berat. Lalu, ditudinglah meningkatnya jumlah penduduk miskin yang membanjiri daerah pedesaan Dunia Ketiga sebagai sumber kerawanan pangan dunia. Dengan dalih bahwa pertanian pangan tradisional tidak mampu lagi menyerap pesatnya laju angkatan kerja di pedesaan, maka ditawarkanlah resep kaum pemilik modal untuk membangun industri moderen di kota-kota besar Dunia Ketiga. Begitulah, harapan suksesnya pembangunan ekonomi Dunia Ketiga telah beralih dari pertanian pangan kepada pertanian komersial untuk pasaran ekspor di mana untuk komoditi tertentu negara yang satu memiliki “keunggulan alamiah” terhadap negara yang lain—dan dapat menggunakan pendapatan devisanya untuk mengimpor pangan dan barang-barang modal yang diperlukan bagi industrialisasi Dunia Ketiga tadi. Bagaimana hasilnya? Cukup mencengangkan: industri moderen itu tidak juga mampu menyerap angkatan kerja pedesaan, hasil pertanian ekspor terombang-ambing pasaran dunia, sedangkan perut rakyat juga terpaksa selalu menunggu disuapi beras impor!
Jadi sebenarnya kita tak perlu terlalu heran menyaksikan dunia begitu mudah dilanda krisis pangan, dan betapa rakyat Dunia Ketiga jualah yang pertama terpukul. Hal ini terlihat sejak sepuluh tahun yang lalu, ketika AS mau meningkatkan volume dan harga ekspor komoditi pertaniannya dengan cara memotong suplai pangannya untuk Dunia Ketiga. Maka, seperti halnya “kekuatan minyak” OPEC yang dianggap bisa menguasai “energi” dunia Barat, sejak 1972-73 itu juga terasa adanya “kekuatan pangan” AS dalam menguasai “perut” Dunia Ketiga. Kalau demikian halnya, mungkinkah bahaya kelaparan di Dunia Ketiga diatasi dengan sekedar usaha peningkatan produksi atau membagi-bagikan pangan buat si miskin? Seruan untuk mengurangi pembelian senjata memang penting, namun pada akhirnya bukankah perlu diteliti siapa yang mengendalikan sumber-sumber produksi dan distribusi pangan yang justeru membawa kerawanan pangan selama ini?