Ilmu-ilmu Sosial yang Semakin Laris
Prisma No. 6 bulan Juni 1983 menurunkan suatu dialog keadaan ilmu-ilmu sosial di negeri kita, antara Selo Soemardjan dan Arief Budiman. Pernyataan kedua tokoh ini menimbulkan pertanyaan lantaran asumsinya tidak mengena.
Pertama, mengenai pendapat Selo yang menerangkan bahwa Ilmu itu netral dan ilmuwannya tidak boleh berpihak. Saya tidak tahu apakah hal ini karena salah ucap atau memang begitu terkatakan. Sebab sebetulnya sangatlah sederhana. Ilmu sebagai suatu disiplin epistemologis manusia dalam praksis yang memandang realitas manusia sebagai pribadi atau kelompok, dengan suatu cara analisa tertentu (metoda) menurut prosedur tertentu pula, tidak pernah meninggalkan realitas jauh di luarnya. Ilmu dengan ilmuwannya harus menyentuh bahkan masuk dalam realitas yang diamatinya. Namun itu tak berarti, dia terjerat dalam dependensi realitas obyektif itu. Sebaliknya, dia harus mampu membikin jarak (distansi) dengan realitas obyektif yang mau diteliti (mungkin dalam arti ini pengertian netral dari Selo dapat dimaklumi).
Setiap ilmuwan dengan ilmunya sebetulnya sudah melibatkan diri dengan realitas menurut patron sebagai interese yang memotivisir seluruh persepsinya. Sekurang-kurangnya ada semacam komitmen. Selebihnya seakan ada premis nilai yang diandaikan meskipun tidak selamanya dikatakan atau nampak secara eksplisit. Contoh, begitu larisnya ilmu-ilmu sosial sekarang ini untuk dikembangkan sudah mengandaikan suatu premis nilai bahwa keadaan masyarakat bangsa di dunia saat ini tidak bisa lagi diterangkan dengan atau hanya oleh psikologi, ekonomi, teknologi, industri, religi saja, melainkan juga oleh sosiologi”. Atau dengan kata lain, pembangunan, modernisasi tidak lagi dipandang sebagai realitas ekonomis, teknologi melulu, melainkan juga suatu kenyataan sosiologis yang secara struktural memiliki hukum dan interaksi korelatif tertentu. Kalau Amerika begitu gencar memperkembangkan ilmu sosial sekitar tahun 60-70-an, itu tidak mengherankan lantaran sekitar masa itu “pragmatisme” sebagai semacam ideologi masyarakat orang Amerika. Pragmatisme menjadi semacam “mode”. Suatu sosiologi pembangunan sesungguhnya sudah memiliki semacam komitmen sebelum terjadi apa-apa dengan ilmunya. Sebaliknya bila suatu ilmu cenderung untuk menjadikan dirinya semacam ideologi, maka perkara pihak-memihak memang menjadi urgen. Di sini sebetulnya kemendesakan ilmu untuk tetap “netral” adalah mutlak perlu, sebab ilmu yang jalan di bawah pengaruh suatu ideologi sudah tidak memiliki lagi kebebasan analisa, lantaran sudah dipojokkan “elan”-nya sebagai episteme.
Kedua, pandangan Arief Budiman mengenai ilmu yang tidak bisa tidak netral dapat dipahami. Juga tuduhannya mengenai sifat ilmu-ilmu sosial kita yang ahistoris. Kalau memang “sifat historis” ilmu dimaksudkan kecocokan antara ide dengan kenyataan empiris yang saling mengena, maka tuduhan barangkali tidak meleset. Namun terhadap tuduhan ini perlu dijernihkan beberapa hal: a. Sifat ahistorisnya ilmu-ilmu sosial kita di sini, justeru sungguh menunjukkan historisitas dari ilmu-ilmu sosial itu sendiri. Ilmu-ilmu sosial kita di sini sekarang, yang semakin laris, tidak lahir kemarin tetapi memiliki pra-sejarahnya, lepas dari soal apakah orang puas atau tidak dengan perkembangan semacam ini dari dahulu hingga sekarang. Bahwa kita bermula pada sistem pendidikan ilmu sosial di Belanda, ini juga suatu kenyataan sejarah yang tidak bisa dihapus. b. Sifat ahistoris-nya ilmu-ilmu sosial kita di sini, belum bisa dikonstatir begitu drastis lantaran baru saja mengembangkan dirinya. Maka, bukan tidak mustahil sifat ahistorisnya itu, — barangkali sekali lagi barangkali tidak mustahil — diakibatkan kurang lengkapnya perangkat ilmiah yang dimiliki untuk mengaplikasikan ilmu sosial itu dalam masyarakat pembangunan kita. Dalam hal ini sifat ahistoris diakibatkan oleh kekurangan atau kesalahan metodis namun tidak bisa disamakan sebagai suatu tendensi umum. c. Arief menolak pengamatan Koentjaraningrat sebagai ahistoris. Situasi mental rakyat yang tidak mendukung pembangunan adalah kenyataan sejarah juga. Tepatnya suatu kenyataan kultural. Sebetulnya apa yang dibuat Koentjaraningrat tidak bisa ditampik begitu saja sebagai ahistoris. Sebab dengan begitu kita sebetulnya sudah menampik suatu kenyataan historis entah yang rudimenter atau elementer. Itu mengandaikan bahwa kita apriori seakan sudah memiliki ide historis yang sifatnya inate dan dipaksakan untuk klop dengan realitas obyektif keseharian. Mentalitas yang menghambat pembangunannya Koentjaraningrat adalah kenyataan historis, biarpun separuh atau di permukaan sekali pun. Hanya yang mungkin dikritik sebagai ahistoris bahwa kenyataan di historis yang bersifat di permukaan itu perlu ditempatkan dalam konteks historis yang lebih struktural dan integral. Dengan begitu sejarah tidak dipotong-potong melainkan kontinyu dengan melahirkan berbagai aneka variasi data-data empiris.
Akhirnya dialog ini memperlihatkan bahwa peranan ilmu-ilmu sosial kita di sini rupanya semakin laris. Sebab ilmu-ilmu sosial juga bisa menyumbang banyak untuk pembangunan manusia. Mengapa tidak ! Hendrik Berybe Wisma Sang Penebus Nandan, Tromol Pos 61, Yogyakarta.