Dunia Bisnis : Mencari Akar Masalah
Betapa rapuhnya struktur bisnis di negeri kita yang akibatnya pasar dalam negeri lekas jenuh. Untuk menjangkau pasar di luar negeri kita masih dibatasi oleh ketidakmampuan mengkaitkan produksi dalam negeri dalam menciptakan pendapatan masyarakat pembeli di luar negeri. Padahal pola yang selama ini berjalan ditandai dengan peranan pemerintah dalam produksi dan pembentukan kelas konsumen di dalam negeri. Ini jelas dapat dilihat dari pesatnya perkembangan industri substitusi impor di dalam negeri kita.
Kalau pemerintah, kini, mengharapkan agar perannya itu digantikan oleh swasta domestik, maka peluang untuk aliansi modal swasta domestik dan asing pun harus dibuka lebar-lebar. Ini berarti kita tinggal menunggu semakin ramainya beroperasinya MNC yang kemungkinan akan semakin mematikan usaha kecil dalam negeri. Belum lagi peran politik yang dimainkan MNC ini (lihat Herbert Feith, “Rezim-rezim Developmentalis Represif di Asia: Kekuatan Lama, Kerawanan Baru”, Prisma 11, November 1980. Itulah beberapa hal yang bisa saya tangkap dari tulisan M. Dawam Rahardjo (“Dunia Bisnis di Persimpangan Jalan”, Prisma 7, Juli 1983). Dari sini pula saya meragukan kesimpulan yang ditarik Ismid Hadad, “Akar Swasta: Di mana?”, dalam edisi yang sama. Ismid menulis, “Sayangnya, sejarah seringkali menunjukkan bahwa swasta domestik yang jadi besar karena arus fasilitas dan gandulan politik itu pun kelak akan rontok juga setelah pejabat gandulannya diganti atau jika situasi politik berubah lagi.” Yang saya ragukan bukan kesimpulannya itu, melainkan kemungkinan terjadinya pergantian pejabat dan perubahan situasi politik serta korelasi positifnya dengan kerontokan swasta domestik itu. Dan ini, sebenarnya, sama halnya dengan perdebatan yang muncul di kalangan pengamat politik negara-negara sedang berkembang tentang kaitan antara politik dan ekonomi. Apakah politik yang menjadi sebab dan sumber kekuasaan ekonomi atau sebaliknya ekonomi merupakan sumber kekuasaan politik.
Saya pikir untuk negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, masalah ini haruslah dikaji kasus per kasus. Untuk Indonesia kecenderungan yang tampak adalah kekuasaan politik menimbulkan kemakmuran ekonomi. Ini jelas dari apa yang dipaparkan Dawam bahwa pertumbuhan pesat usaha swasta domestik yang mengarah pada pembentukan imperium usaha berskala raksasa lebih disebabkan oleh kedekatannya dengan para elite politik atau pengambil keputusan dengan memberinya berbagai fasilitas, proteksi dan subsidi. Tapi sampai pada tingkat perkembangan tertentu yang terjadi justeru bisa sebaliknya, yakni kemakmuran ekonomi itu akan digunakan untuk mendapatkan kekuasaan politik. Ini tercermin dari peranan yang dilakukan MNC untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik di dalam negeri. Dengan kata lain, kekuasaan ekonomi itu tidak tinggal statis melainkan dinamis untuk digunakan mendapatkan kekuasaan politik.
Lalu dari mana kita harus mulai menggunting lingkaran setan ini? Dawam tak memberi jalan ke luarnya, bahkan menunjukkan akar masalah pun tidak. Hanya di salah satu bagian dari tulisannya ia sebutkan bahwa sasaran dekat dari kebijaksanaan ekonomi Orde Baru, awalnya, ialah memulihkan produksi. Tapi ketika itu modal minim. Maka tahun 1967 pintu modal asing dibuka, begitu pula halnya dengan impor untuk memenuhi salah satu dari TRITURA dengan segala kemudahannya.
Setelah berjalan satu setengah dasawarsa ini, apakah tidak pernah ada satu titik di mana produksi sudah dapat dianggap pulih? Atau dengan kata lain perekonomian bisa digerakkan dengan swadaya? Banyak pengamat berpendapat bahwa momentum untuk ini sesungguhnya pernah terjadi antara tahun 1970-1973 dan tahun 1979-1980, ketika harga minyak melonjak naik. Tapi mengapa ini tak digunakan? Barangkali elite politik yang berkuasa dalam kurun waktu itu telah semakin jauh terjerat ke dalam jaringan ekonomi internasional yang semakin memperkukuh ketergantungan hingga kata “berdaulat” dalam menentukan kebijaksanaan ekonomi terasa asing. Masalahnya, bagaimana persisnya gambaran dari ketergantungan itu? Di sinilah, saya pikir, akar masalahnya.
Selain itu, saya sungguh menyesalkan Prisma memuat tulisan Prijono Tjiptoherijanto (“MNC Jepang dan Perusahaan Negara di Asia Tenggara”) dalam edisi yang sama. Lebih menyesali lagi integritas Prijono sebagai seorang intelektual. Tulisan itu sebagian besar sama dengan tulisannya di Prisma 11, November 1981 (“Penanaman Modal Jepang di Asia Tenggara”). Yang berbeda secara prinsipil hanyalah penambahan tiga sub judul baru dan menghilangkan beberapa bagian dari tulisan yang sama. Mengapa tak menulis baru saja? Malas? Sebagai latar belakang boleh saja, tapi tak perlu mengulang begitu banyak. Dan ada kesan mengelabui dengan mengubah beberapa kata yang sinonim, misalnya kecaman diubah jadi kritik, sejauh mana jadi sampai seberapa jauh, dan seterusnya. Barangkali Prisma sudah saatnya menerbitkan indeks lagi. Prijono kasih lebih dulu agar tak lupa lagi? Iskandar Siahaan Mhs. FH—UKI Jakarta Jl. Diponegoro 86