Haruskah Konsepsi Rostow Mengurbankan Kultural ?
Dengan mengamati dan meneliti secara seksama tulisan Mulya Lubis berjudul “Hak-hak Kultural dalam Proses Pertumbuhan Bangsa” pada Prisma No. 10, Oktober 1983 saya menangkap dan menyimpulkan suatu nilai kebenaran yaitu, kita mengambil konsepsi pembangunan dari teori Rostow. Sangat disesalkan, Mulya Lubis memaparkan konsepsi Rostow hanya sekilas pintas, sebab jika teori Rostow ditelusuri tidaklah sesederhana yang dikemukakan Mulya. Teori Rostow memiliki persyaratan multidimensi untuk diterapkan pada saat ini di negeri kita, yang nota bene masyarakatnya masih mencirikan kegotong-royongan. Sedang di negeri orang berkulit putih, ciri kegotong-royongan sudah tidak kita jumpai. Yang ada hanya individualisme.
Teori Rostow lahir sekitar tahun 1956 dengan nama The Stages of Economic Growth, berarti ketika teori Rostow lahir, negara-negara Barat sudah memasuki usia ratusan tahun. Negeri kita yang baru berusia 38 tahun sudah memakai konsepsi Rostow, apakah konsepsi itu sesuai dengan iklim negeri yang masih muda? Mampukah kacamata Rostow menilik Indonesia yang terdiri dari 13.000 pulau dan memiliki aneka ragam suku dan memberikan panduan sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah?
Rostow sendiri sebagai pencipta teori mengaku dengan jujur bahwa Pembangunan merupakan suatu proses yang akan menciptakan perombakan dalam kehidupan ekonomi, politik dan sosial masyarakat. Berarti apa yang tertuang dalam GBHN (Tap MPR No. 11/MPR/1983) memproyeksikan pembangunan ekonomi sebagai titik sentral dengan menganak-tirikan politik dan sosial masyarakat yang masih memiliki keorisinalan kultural.
Dapat ditarik kesimpulan bahwa antara kacamata Rostow dengan konsepsi pembangunan yang sedang dilaksanakan ada sedikit ketimpangan. Rostow menginginkan perombakan ekonomi politik dan sosial masyarakat harus beriring sejalan, atau pada moment yang sama. Ternyata apa yang tertuang dalam GBHN (Tap MPR No. 11/MPR/1983) didominasi oleh pembangunan ekonomi, sedang politik dan sosial masyarakat hanya sebagai pelengkap. Seandainya konsepsi yang diimport itu berhasil mencapai tujuannya dengan titik sentral pada dimensi ekonomi, apakah iklim politik dan sosial masyarakat masih bersedia dan sesuai untuk menerima keluaran (out-put) pembangunan ekonomi?
Menjawab pertanyaan ini masih sulit untuk menangkap kesimpulan dari apa yang diproyeksikan corak proses pembangunan negeri kita. Secara jujur harus kita akui bahwa masih terdapat suatu kekaburan model perekonomian. Konsepsi Rostow diciptakan di negeri yang beriklim kapitalis dan dipakai di negeri kapitalis. Jadi terdapat sinkronisasi. Apakah iklim perekonomian kita sesuai memakai konsepsi yang lahir dan berkembang dari negeri kapitalis?
Kacamata Rostow sendiri belum mampu menyatakan apakah konsepsinya mengandung kecenderungan optimis jika dipakai para penguasa sekarang. Tetapi melihat gelagat konsepsi pembangunan negeri kita ada kecenderungan bahwa model perekonomian kapitalis mulai memegang peranan, namun masih berbentuk kapitalisme terselubung alias konsep kapitalisme yang belum membengkak.
Kita lantas perlu bertanya benarkah konsepsi pembangunan yang kita laksanakan sekarang konsep pembangunan Barat yang diambil secara utuh dari teori Rostow? Pertanyaan ini sudah kita jawab pada alinea di atas.
Dalam teori Rostow pembangunan ekonomi dapat dibedakan dalam lima tahap yaitu: 1. Masyarakat tradisional; 2. Prasyarat untuk lepas landas; 3. Lepas landas (lepas landas); 4. Gerakan ke arah kedewasaan; 5. Masa konsumsi tinggi.
Salah satu ciri “gerakan ke arah kedewasaan” yang bukan bersifat ekonomis dikatakan: masyarakat secara keseluruhan merasa bosan dengan keajaiban yang diciptakan industrialisasi dan kritik-kritik kepada industrialisasi mulai timbul.
Kita sekarang sedang membenahi diri dengan aneka ragam pembangunan menuju dan berada di ambang posisi tahap lepas landas. Berarti satu tahap lagi kita akan memasuki tahap “gerakan ke arah kedewasaan.” Sampai di tahap ini, sudahkah kita mampu dan bersedia menerima kenyataan dengan lapang dada melihat salah satu ciri tahap “gerakan ke arah kedewasaan” seperti di atas? Bagaimana sikap dan tindakan kita jika pembangunan industrialisasi sudah selesai (berjalan) ternyata kita akan memasuki “gerakan ke arah kedewasaan?” Apakah elemen-elemen industri hanya kita fungsikan selama satu tahap yaitu hanya pada tahap “lepas landas” sedang pada tahap “gerakan ke arah kedewasaan” kita harus membesi-tuakan elemen-elemen industri tersebut? Rostow tidak memberi suatu pernyataan yang tegas dalam materinya, sampai berapa tahun perbedaan antara satu tahap dengan tahap lainnya. Rostow tidak memberi keterangan angka yang kongkrit.
Tulisan ini bukan bermaksud mengecam konsepsi Rostow, melainkan memproyeksikan sebagian dari konsepsi Rostow sebagai bahan pelengkap tulisan Mulya Lubis yang dimuat pada Prisma 10, Oktober 1983. Buat Mulya Lubis, sebagai akhir kata dari tulisan ini saya titipkan; pada umumnya perencanaan pembangunan dilakukan ahli-ahli ekonomi, tetapi pelaksanaan pembangunan dilaksanakan oleh aparat-aparat pemerintah, pengusaha swasta maupun individu-individu dalam masyarakat. Eddie Polo Tampubolon, Mahasiswa F.E. Universitas Nomensen Jl. Sutomo 4A Medan.
Pors Politik Etnis Cina
T. Mulya Lubis dalam tulisannya “Hakhak Kultural dalam Proses Pertumbuhan Bangsa” (Prisma no. 10, Juli 1983) mengemukakan, bahwa beberapa kelompok minoritas merasa ada perlakuan diskriminatif dalam kehidupan sosial politik. Saya tidak meragukan pernyataan tersebut, tetapi apakah benar kelompok etnis Cina lebih banyak memusatkan perhatiannya di bidang ekonomi karena perlakuan diskriminatif dalam kehidupan sosial politik seperti yang tertulis dalam catatan kaki no. 21.
Bila kita perhatikan, memang keadaan ekonomi kelompok etnis Cina pada umumnya dapat dikatakan kuat, kalau tidak dikatakan menguasai jalur lalulintas perekonomian Indonesia. Dalam konteks ini ada asumsi bahwa elite politik cenderung menjadi elite ekonomi; demikian pula sebaliknya, elite ekonomi cenderung menjadi elite politik. Dalam hal ini bisa jadi etnis Cina—sebagai elite ekonomi—tidak memiliki political curiosity dan terjun di dalamnya. Atau mungkin ada sebab lain mengapa etnis Cina tidak menjadi elite politik; bukan karena semata-mata hak politiknya dikebiri. Misalnya dilihat dari latar belakang historis seperti yang dikemukakan Ismid Hadad dalam Prisma no. 7, Juli 1983, bahwa sejak zaman Portugis dan zaman kolonialis Belanda, struktur perekonomian Indonesia dikuasai modal dan kekuatan asing, di mana bidang perdagangan dan distribusi penguasa kolonialis Belanda diserahkan kepada pengusaha etnis Cina.
Latar belakang historis inilah yang lebih relevan—walaupun menurut pengakuan mereka terjadi perlakuan diskriminatif dalam kehidupan sosial politik—hingga secara turun-temurun hanya menekuni bidang perekonomian dengan berbagai fasilitas baik sejak penguasa kolonialis Belanda maupun pada masa sekarang—sehingga mereka terlanjur merasa confort dalam jalur perekonomian (dalam hal ini perdagangan) yang pada akhirnya tidak mau mengambil resiko vivere veri coloso seperti halnya dalam jalur politik. Mana yang lebih persuasif? Herman W. Sutisna Mhs. Fakultas Hukum Univ. Ibnu Khaldun Bogor.
Siapakah yang Ditokohkan ?
Saya sebagai pembaca majalah Prisma ingin mendapatkan penjelasan seperlunya tentang rubrik “Tokoh” karena ada keinginan mencoba mengisi rubrik ini. Untuk itu saya minta dijelaskan mengenai; 1. Kriteria tokoh yang dapat ditampilkan, 2. Penekanan tulisan, 3. Prioritas jenis tokoh yang mungkin ditampilkan.
Atas perhatian Saudara saya ucapkan banyak terima kasih. Bambang Widiatmoko Palsu. Sastra UNPAD Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung.
Jawaban Redaksi
- Tokoh yang ditampilkan adalah yang sudah meninggal, karena peranan mereka dalam bidangnya dianggap sudah selesai.
- Bukan sekedar tulisan kenang-kenangan atau in memoriam, tetapi sebagai sebuah studi mendalam tentang peranannya di dalam bidang masing-masing.
- Tidak terkecuali. Segala bidang, asalkan peran Tokoh ini punya “gaung” nasional ataupun internasional. Bisa saja dalam bidang sastra, ekonomi, sosial, musik, ataupun politik dan sebagainya. Misalnya, tokoh Agama, bukan hanya sekedar dalam dakwah, tetapi juga punya wawasan nasional. (Redaksi)