“Topik Pak Menteri”
Ismid Hadad, dalam Prisma Nov./Des. 1983, memberi alarm tentang suatu problematik pembangunan yang siap menanti kita di awal Pelita IV ini. Problematik yang barangkali terbilang pelik. Itulah soal ‘tenaga kerja’ serta ‘usaha pengembangan sumberdaya manusia(wi)’ sebagai follow up logisnya. Sedikit terasa seolah-olah dibebankan pada pundak Pak Menteri yang mengetuai Departemen Tenaga Kerja, yakni pak Domo. Begitu pak Menteri ditempatkan pada lavel atas (top) bagi upaya penyelesaian problematik ketenaga-kerjaan. Itulah nada topik kita edisi kali ini.
Nada dan cara berpikir dan bernalar seperti ini, sekurang-kurangnya masih dalam kerangka pemikiran piramidal. Cara berpikir yang mulai dari puncak mengalir ke bawah. Yang atas yang mesti banyak berikhtiar sementara yang bawah menanti ke mana bola akan ditendang. Lalu, tinggal suatu pertanyaan: Bukankah sudah lama partisipasi aktif dari level bawah, keterlibatan kaum the grass-roots, merupakan juga suatu cita-cita modernisasi pembangunan, juga dalam soal mencari alternatif-alternatif yang mungkin probable bagi penyelesaian masalah-masalah pembangunan itu?
Yang kedua, soal penciptaan lapangan kerja bukanlah suatu masalah tunggal. Ia selalu mesti berkaitan dengan masalah lain seperti sistem pasar, masalah produktivitas kerja. Kenyataan ini saja sudah memberitahukan perlunya suatu penanganan yang bersifat banyak segi (multidimensional). Karena, suatu pendekatan yang interaktif, menurut bidang-bidang yang mempunyai korelasi aktual dengan soal ketenagakerjaan, adalah suatu kemutlakan dan bukan cuma sekedar perlu saja. Sebetulnya pendekatan interaktif ini sudah lama disuarakan. Namun sampai hari ini, sering kurang mendapat perhatian, lantaran kordinasi manajemennya belum kompak.
Itulah sebabnya, soal pengembangan sumberdaya manusiawi bukanlah ‘PR’ cuma buat pak Menteri melainkan juga ‘PR’ buat mereka, buat kita semua, untuk memberi jawab dan jalan sesuai dengan profesi, disiplin ilmu, kategori sosial yang dijabat. Sebab seorang insinyur bangunan, misalnya untuk membangun suatu jembatan penghubung daerah pertanian/perkebunan buah-buahan di desa dengan kota sebagai tempat pemasaran, memerlukan tenaga terampil untuk mencampur ‘pasir, semen, air’. Sang insinyur tidak bisa mengerjakan semuanya untuk semua orang. Hendrik Berybe Tromol Pos 61, Yogyakarta.
Jawaban Arif untuk Adityakelana; Subchan Melihat Banyak Kemungkinan
Sehubungan dengan tanggapan saudara Adityakelana dalam Prisma No. 1, Januari 1984 terhadap tulisan saya berjudul “Subchan ZE: Buku Menarik yang Belum Selesai, Prisma No. 10, Oktober 1983, dengan ini saya berikan penjelasan sebagai berikut:
- Mungkin anda benar (mungkin juga salah), bahwa Subchan terpeleset membaca situasi ekonomi dan politik masa datang di Indonesia karena menurut anda bantuan luar negeri ternyata sampai sekarang tetap mengalir dan bertambah besar, kendati korupsi meledak dan terjadi di hampir semua sektor kehidupan. Padahal waktu itu, menurut Subchan negara-negara Barat tidak mau begitu saja memberikan bantuan kepada pemerintah yang asal anti-Komunis dan penguasanya korup serta vested. Subchan memang melihat kecenderungan tersebut, akan tetapi tentu saja bukan berarti bahwa kebijaksanaan tersebut tidak bisa berubah. (Suatu perbandingan saja; menurut Subchan biaya melawan komunis di Vietnam memerlukan 2 milyar dollar AS sebulan, sehingga orang mengkalkulasikan mendapat bantuan 1 milyar dollar AS adalah suatu hal yang mudah, tapi kenyataannya lain). Pertanyaan anda, tentu saja sangat erat hubungannya dengan kebijaksanaan pembangunan di Indonesia yang dititik beratkan pada bidang ekonomi, terutama di sektor industri. Untuk ini kita juga harus melihat berbagai kekuatan industri antar negara, pola-pola perkembangan industri, pusat-pusat industri dunia dan juga pasar (konsumen). Dilihat dari kacamata ini saja, Indonesia adalah termasuk negara konsumen yang potensial dari produk industri negara maju, tapi juga penyedia bahan mentah yang termasuk besar di dunia. Dalam kondisi yang demikian inilah kemudian banyak negara industri berebut pengaruh di Indonesia, misalnya dengan memberikan bantuan pinjaman maupun menanam modal. Di penghujung dasawarsa 60-an, Subchan telah melihat liberalisme kebijaksanaan perekonomian di Indonesia dengan memberikan keleluasaan terhadap kekuatan-kekuatan ekonomi asing menanamkan pengaruhnya di Indonesia. Terhadap kebijaksanaan ini, Subchan berpendapat bahwa suatu ketika Indonesia menjadi sangat tergantung pada negara-negara penanam modal tersebut (Ia memakai istilah complete economical dependency). Untuk hal ini Subchan menganggap penting adanya, apa yang ia sebut struktur kekuasaan politik demokratis yang sehat menjadi suatu prasyarat yang terutama bagi berhasilnya suatu rencana dan pola pembangunan. Tentang korupsi di mana-mana, ya seperti yang anda lihat itulah. Tapi di tahun 1968, Subchan pernah menulis begini, magnitude of coruption di Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang bukan saja memperkaya petugas yang memiliki kekuasaan itu. Tetapi sudah sampai pada suatu tingkat yang dapat menghancurkan secara menyeluruh sendi-sendi perekonomian pada umumnya, khususnya bisa mengalahkan segala program pembangunan ekonomi.
- Tentang julukan play boy untuk Subchan, saya menduga hanya sebagai “kelakar” saja, sebab saya belum mendapatkan bukti yang dapat menguatkan julukan itu dalam arti yang sebenarnya. Tetapi paling tidak bisa dijelaskan begini: Subchan, yang sedikit banyak telah memperoleh didikan Barat ini memiliki pergaulan yang luas. Tidak terbatas pada lingkungan NU saja, melainkan pergaulan bisnis dan “kekawanan” sebagaimana layaknya pemuda. Ia dikenal dekat dengan kelompok-kelompok muda/mudi; kalangan HMI, PMII maupun PMKRI dan pemuda Katolik, tentu saja dengan segala romantikanya. Menurut kalangan yang mengenal dia, Subchan ini orangnya pinter dansa, tidak sok alim dan jika ada teman mengajak melantai dia tak menolak. “Jika kami mengadakan pesta dia selalu datang,” kata seorang tokoh PMKRI waktu itu.Barangkali dengan gambaran itulah, orang kemudian menyebut play boy, sebab dia’kan tokoh NU. Arief Mudatsir Jakarta Selatan.
Bantahan terhadap Lapsus
Di dalam tulisan “Laporan Khusus” (Prisma 2, Februari 1984) pada bab “Perang Promosi dan Pemalsuan”, alinea ke 7, Anda telah melakukan sesuatu yang dapat merugikan kelanjutan perusahaan kami, dengan menuliskan seolah-olah tongkat hitam/putih Madura adalah hasil produk kami. Untuk itu perlu kami tegaskan, bahwa kami tidak pernah memproduksi jenis jamu tersebut.
Maka dengan ini kami menyatakan rasa penyesalan dan kekecewaan kami atas penulisan tersebut. Untuk itu kami harap Anda meralatnya.
Memang kami terlambat mengetahuinya, karena baru saja membacanya berdasarkan pemberitahuan dari rekan-rekan kami. Sebaiknya lain kali terlebih dahulu dicek kebenarannya sebelum hal tersebut diekspose. Sebab setahu kami, sewaktu mengadakan wawancara dengan wartawan Anda, kami tidak pernah mengatakan hal yang demikian.
Demikian bantahan kami ini dan terima kasih atas perhatiannya. Ny. Yayuk Abulhayat Pimpinan U.D. Sari Ayu Madura Jl. A.M. Sangaji No. 1-B. Jakarta.
Jawaban Redaksi
Setahu kami “tongkat hitam putih” ini pernah diproduksi dan dipasarkan. Namun dengan adanya penertiban dari Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan, terutama karena kekhawatiran terjadi infeksi di dalam vagina akibat dari “tongkat” yang ditempatkan di sana, sekarang tidak lagi diproduksi. Bagian tulisan ini memang dalam kaitan dengan penertiban. Terimakasih atas ketelitian dan teguran Anda. Redaksi.