Kelas Menengah di Jepang, Sebuah Ironi
Menanggapi tulisan “Pergeseran dalam Golongan Menengah di Indonesia” oleh Loekman Soetrisno (Prisma No. 2 Februari 1984), saya ingin menyampaikan sekedar contoh pengalaman Jepang dalam kaitan dengan masalah itu, sebagai sumbangan untuk lebih mendalami masalah tersebut.
Di Jepang, seperti diutarakan Dr. Morishima, dosen London School of Economics, dalam bukunya yang berjudul Bagaimana Jepang Berhasil?, perusahaan harus didirikan dan pengusaha harus dibina oleh pemerintah segera sesudah keberhasilan Restorasi Meiji pada tahun 1868. Pabrik-pabrik yang dibangun itu kemudian dijual kepada birokrat maupun pengusaha besar dengan harga murah dan dijadikan landasan untuk perkembangan zaibatsu pada dekade berikutnya, sampai akhir Perang Dunia II. Dengan meningkatnya kekayaan secara pesat, birokrat dan pengusaha tersebut bertumbuh dari golongan menengah ke golongan atas dalam stratifikasi masyarakat, meskipun tidak sampai mencapai tingkat tertinggi. Di bidang politik, menurut Morishima, “ketika mereka menjadi besar dan kuat, Zaibatsu mampu mengontrol pemerintah melalui partai politik.” Semua proses ini mengakibatkan kekacauan dan pertentangan ke dalam di satu pihak, dan agresi ke luar di pihak lain. Sayang, industrialisasi yang terlalu pesat di Jepang tidak dapat menciptakan golongan menengah secara luas dan tidak mampu membendung gerakan ekstrem.
Masalah kedua ialah ketergantungan pengusaha pada pemerintah. Hal ini terlihat juga di Jepang, meskipun barangkali ada perbedaan dalam taraf dengan di Indonesia. Misalnya, Keidanren (asosiasi organisasi-organisasi ekonomi Jepang) cenderung untuk menyampaikan pendapatnya bahkan tentang masalah-masalah yang menyangkut seluruh kehidupan masyarakat termasuk masalah politik. Namun tidak dapat disangkal bahwa tradisi ketergantungan dunia usaha pada pemerintah sejak zaman Tokugawa masih tetap dipertahankan di berbagai bidang ekonomi. Selanjutnya, menurut Morishima, khususnya “sejak zaman Meiji dunia usaha selalu dibina oleh pemerintah, dan memanfaatkan fasilitas yang disediakan pemerintah”, dan “meskipun jalur komunikasi dari pihak pemerintah hanya dalam bentuk usul, permintaan atau pengumuman yang tak bersifat mengikat, dalam hal ini berasal dari MITI (Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri), semua pengusaha takut akan sambutan MITI yang dingin apabila mereka tidak menanggapinya, karena itu mereka tak memiliki pilihan lain kecuali menaatinya”. Tetapi perlu ditambahkan bahwa ada juga fenomena kebalikannya, yaitu pemanfaatan badan pemerintah oleh dunia usaha demi keuntungannya. Tambahan pula, inovasi selalu datang dari pengusaha yang giat dalam bisnisnya dan kementerian atau badan pemerintah, dalam tahap terakhir, hanya sebagai kordinator.
Seperti di Indonesia dalam perjuangan mencapai kemerdekaan, Restorasi Meiji dipelopori oleh para cendekiawan muda sebagaimana diuraikan Morishima, meskipun mereka bukan intelektual kebarat-baratan. Sebagian besar dari mereka menjelma menjadi pegawai pada pemerintah pusat dan daerah sesudah keberhasilan restorasi. Pada masa berikutnya, sejumlah besar cendekiawan lahir berkat perkembangan pendidikan tinggi. Dari mereka inilah bertumbuh golongan cendekiawan yang kritis terhadap kebijaksanaan pemerintah. Namun jumlah mereka ini tidak besar. Pengaruh mereka terhadap rakyat umum pun sangat terbatas karena adanya kesenjangan antara mereka dan rakyat jelata. Pada zaman pasca Perang Dunia II, sebagai akibat munculnya mass society di Jepang dengan perluasan pendidikan tinggi yang tak dapat dibayangkan sebelumnya, timbul keadaan yang khas di mana pengaruh cendekiawan mengalami kemerosotan dibandingkan dengan zaman pra Perang Dunia II. Inilah suatu ironi sejarah., Tsutomi Sakai, Yokohama–Jepang