Demokrasi dan kwalitas wakil rakyat
Apa yang dikatakan Sabam Sirait, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia, tentang pengambilan keputusan pembangunan Indonesia, adalah benar. “Pembangunan sendiripun tidak mengikutsertakan rakyat dalam pengambilan keputusan. Pembangunan seolah-olah ditimpakan kepada mereka. Dengan perkataan lain, pembangunan cenderung menjadi slogan. Untuk rakyat memang diperhatikan, tapi dari dan untuk rakyat masih menjadi pertanyaan”. (Prisma, No. 2, Februari 1977, halaman 55). memang demikian kenyataannya.
Mengapa sistem pengambilan keputusan pembangunan yang merupakan keputusan politik menjadi begitu? Ada suatu proses yang mendahului sebelum suatu keputusan diambil/ditetapkan. Dalam proses ini, segenap informasi yang masuk, bersama ingatan dan pengalaman masa lalu dikombinir dan kemudian menghasilkan suatu keputusan. Dengan sendirinya kwalitas suatu keputusan sangat dipengaruhi oleh akurasi data/informasi yang masuk, dan kemampuan pengambil keputusan mengkombinirnyya dengan ingatan serta pengalamannya.
Aspirasi rakyat kecil: quo vadis?
Saya sangat terkesan oleh edisi Prisma, Januari 1977, yang mengemukakan masalah “Aspirasi Rakyat Kecil dan Gerakan Sosial Keagamaan”. Saya yang dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan seperti itu (petani kecil di desa) merasakan sendiri betapa masalah dan kesulitan saling membelit bagai lingkaran setan yang takkan teruraikan lagi. Karena masalahnya tidak hanya terbatas pada materi/ekonomi tetapi juga pada aspek sosiokulturil, dalam arti sikap jiwa dan cara berfikir dalam menghadapi kenyataan hidup. Ditambah lagi dengan kepercayaan dan agama yang tidak murni lagi (sebab merupakan sintese dari bermacam-macam agama dan kepercayaan), membentuk suatu bangunan kehidupan yang unik. Unik tetapi juga tragis sebab kebudayaan demikian ternyata menghasilkan sikap hidup yang statis, pasif dan nerimo, tidak mampu mengatasi tantangan-tantangan hidup, apalagi membangkitkan inovasi menuju masa-depan yang lebih baik. Sebenarnyalah mereka membutuhkan pertolongan.
Kesenjangan sekarang tak mutlak terpikul pada universitas
Saya sangat tertarik dengan pernyataan Letjen. M.M. Rachmat Kartakusuma dalam “Dialog” Prisma, edisi “Cendekiawan Digugat”, November 1976. Dikatakannya antara lain: “Jika sudah ada pengertian yang benar tentang cendekiawan, tidak akan ada jurang antara cendekiawan dan ABRI. Seperti yang telah saya katakan bahwa dalam ABRI pun ada kaum cendekiawan. Jurang sekarang ditimbulkan oleh perbedaan antara semangat pendidikan universitas menganut pendidikan liberal, kebarat-baratan. Hal ini tak mengherankan sebenarnya karena ilmu modern adalah barang dari Barat sebagai mana pendidikan-pendidikan militer demikian pula. Untuk menghilangkan jurang tersebut maka sistem universitas mesti ditinjau kembali. Diusahakan supaya jangan kebarat-baratan. Misalnya dengan mengajarkan sejarah kebudayaan dan filsafat bangsa Indonesia sendiri. Dan perlu pendidikan militer di universitas yang lebih intensif, disertai sekaligus oleh pendidikan wajib bela nasional …. Hal ini bisa merupakan dasar bagi integrasi antara militer dan non-militer. Dan hal itu akan semakin diperlancar bilamana ditempuh jalan-jalan: selain wajibbela nasional, juga pembentukan resimen-resimen mahasiswa, pelaksanaan milisi dan pendidikan perwira cadangan sebagai salah satu sistem wajibbela nasional”. (hal. 49).
Pelacuran intelektuil atau pelacuran intelektualisme?
Sepintas lalu saya amat tertarik membaca artikel Dr. Alfian dalam Prisma, No. 2, Februari 1977. Tertarik pada sistematika kupasan dengan 9 pasalnya yang berbobot intelektuil dan berciri laborat. Kelihatannya sasaran artikel berusaha mencari pembenaran atas ukuran bahwa kebudayaan politik baru yang diperlukan untuk mendukung Demokrasi Pancasila masih dalam proses pembuatan. Namun begitu, setelah dengan cermat mengikuti kupasan tersebut, ada beberapa hal menarik yang masih perlu diingatkan, entah sebagai pelengkap, penyempurnaan atau perbandingan.
Tanggapan terhadap kritik dan komentar Saudara Jano F.B.
Saya amat menghargai kritik dan komentar Saudara Jano F.B. terhadap artikel saya dalam Prisma, No. 2, 1977 yang berjudul “Pemilihan Umum dan Prospek Pertumbuhan Demokrasi Pancasila”. Saya sampaikan rasa terima kasih saya yang sedalam-dalamnya.
Konflik, oposisi dan kritik dalam sistem politik yang demokratis
Tipisnya batasan pengertian sesuatu konsep dapat menimbulkan penafsiran yang salah dan mengaburkan pengertian tentang konsep tersebut, apalagi kalau konsep tersebut memiliki dimensi yang luas seperti demokrasi, termasuk di dalamnya Demokrasi Pancasila.
Dalam Prisma No. 2 Februari 1977 yang menelaah masalah demokrasi dan pemilihan umum, terlihat adanya perbedaan-perbedaan di antara para penulis dalam menafsirkan konsep-konsep tertentu yang berhubungan dengan demokrasi.
Manuel Kaisiepo, Jl. Lapangan Brombek 17, Jatinegara, Jakarta Timur.