Bicaralah soal kwalitas kehidupan
Wancara Prisma Nomor 2, Februari 1977, dengan Ketua Fraksi Karya Pembangunan, Sugiharto, memberikan banyak kepahitan kepada kita. Agaknya inti persoalannya tidak tersentuh, sementara contoh yang dikemukakan tidak tepat sama sekali. Ini celakanya jika anggota DPR hanya bersidang di gedung DPR yang nyaman, sementara persoalan sebenarnya tidak diketahui dengan persis dan mendalam. Anggota-anggota DPR selama ini banyak yang berperan sebagai observers terhadap keadaan sosial sekitarnya.
Pernyataan seperti “memberi demokrasi sebelum kemakmuran bukanlah pemecahan masalah yang tepat” adalah contoh dari pengajian yang tidak tepat, apalagi dengan mengambil contoh India sebagai model yang gagal. India baru dua hari punya demokrasi, lagipula India gagal karena dia mengabaikan demokrasi. India di bawah Indira Gandhi bukanlah India yang memiliki demokrasi. Kita sendiri menyaksikan banyak sikap represive di sana, sensor pers, penahanan tokoh-tokoh politik, kebebasan berbicara, dan sebagainya. Hal-hal yang tidak demokratis inilah yang membuat Indira Gandhi jatuh.
Contoh lain adalah Pakistan. Negara ini pada mulanya sangat percaya dengan teori “kemakmuran dulu baru demokrasi”. Pembangunan kwantitatif dilaksanakan dengan berencana, tetapi aparat kontrol tidak berjalan. Rakyat merasa tidak diikut sertakan. Akhirnya rakyat marah, dan Pakistan pecah dua, Bangladesh lahir sebagai negara baru. Di sini demokrasi memang tidak ada, bukan saja terhadap para warganegara tetapi juga terhadap daerah-daerah. Sikap pemerintah yang tidak demokratis inilah yang melahirkan negara baru Bangladesh tersebut.
Rumah Internasional T. Mulya Lubis, 2299 Piedmont Avenue Berkeley, California 94720 Amerika Serikat
Demokrasi adalah primer dan mendesak
Saya tertarik oleh rubrik Dialog Prisma nomor 2, Februari 1977, dan berusaha memahami rekaman wawancara yang diberi judul “Memberi demokrasi sebelum kemakmuran, bukanlah pemecahan masalah.” Saya memperoleh kesan, bahwa demokrasi itu suatu pemberian. Lantas timbul pertanyaan, siapakah si pemberi. Pemerintahkah, atau suatu fraksi? Dan kepada siapa diberikan, serta haruskah dikembalikan tanpa “bunga” kepada pemilik asalnya? Rasanya, demokrasi adalah kekuasaan atau kedaulatan rakyat yang dipercayakannya kepada eksekutif—dalam hal ini pemerintah—untuk kepentingan dan pelayanan kepada rakyat.
Harry J. Tampi Jl. Ikip No. 24 Manado
Nomor khusus seusai pemilu
Setelah “pesta demokrasi” tanggal 2 Mei 1977 berlalu, banyak timbul pertanyaan, khususnya di kalangan para mahasiswa yang sempat saya perhatikan.
Dalam pemungutan suara kali ini, di beberapa kota seperti Jakarta, Palembang Pekanbaru, dan Padang, Partai Persatuan Pembangunan ternyata dapat mengungguli Golkar dalam meraih suara. Di kota-kota lain kekuatan kedua kontestan ini boleh dikatakan berimbang. Bertolak dari sini, boleh kita asumsikan, Golkar hanya menang di daerah-daerah yang kesadaran politik penduduknya belum begitu tinggi dibandingkan dengan kota-kota yang disebutkan tadi. Kenapa hal ini terjadi? Inilah isi pertanyaan, berikut prasangka jelek terhadap persiapan dan pelaksanaan pemilihan umum. Prasangka seperti inilah agaknya yang antara lain membuat para mahasiswa kita jadi sinis, seperti yang diungkapkan Sigit Kusumowidagdo dalam Prisma nomor 2, Februari 1977.
Azwar Rasyidin Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Andalas Kompleks Unand Air Tawar Padang.