Pada awal 2012, perbincangan tentang kelas menengah kembali menyeruak di tengah pesona pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bank Dunia melaporkan jumlah kelas menengah Indonesia meningkat cukup dramatis. Pada 2012 saja, bila diukur berdasarkam tingkat pengeluaran belanja 2 sampai 20 dolar sehari, ada sekitar 135 juta orang Indonesia tergolong “kelas menengah” Sementara survei AC Nielsen mencatat 30 juta orang, dan Asian Development Bank memasukkan 81 juta orang sebagai golongan kelas menengah Indonesia. Istilah kelas menengah sesungguhnya masih dapat diperdebatkan, mengingat ketidakjelasan locus kelas ini dalam stratifikasi sosial. Ada yang menyebutnya sebagai kelas konsumen baru, menimbang kelas inilah yang sebetulnya hanya memeriahkan budaya konsumsi, saat Indonesia kian terbuka bagi pasar global. Kritik terhadap kelas menengah juga masih sama seperti halnya ketika kelas ini diperbincangkan secara akademik pada pertengahan tahun 1980-an. Laporan media tentang gaya hidup kelas menengah juga tak banyak berubah, khususnya watak kelas menengah yang cenderung pro-kemapanan terutama dalam soal-soal politik. Untuk mengupas lebih dalam masalah tu, Nezar Patria dan Arya Wisesa dari Prisma bertemu dan berbincang dengan Marzuki Darusman, mantan Jaksa Agung Republik IndonesiaI dan Ketua Komnas HAM yang kini menjadi Pelapor Khusus PBB untuk Isu Korea Utara. Walaupun banyak bergiat di bidang hukum, Marzuki dikenal cukup intens mengikuti dan mengamati isu-isu kelas menengah. Berikut petikan dialog tersebut.
***
Marzuki Darusman, SH dikenal sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, untuk periode yang singkat di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (1999- 2001). Lahir di Bogor pada 26 Januari 1946, Marzuki punya latar pendidikan beragam. Dia pernah kuliah Fisika Murni di Institut Teknologi Bandung pada 1963, tetapi tidak selesai. Kuliah di jurusan aristektur (1965) Universitas Frankfurt, juga kandas. Pendidikan tinggi yang dilakoninya hingga tamat adalah di Fakultas Hukum Kelautan Internasional, Universitas Parahyangan, Bandung (1974). Sebelum menjadi Jaksa Agung, pernah menjabat Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (1998-2003), dan aktif di Golongan Karya sebelum berubah menjadi Partai Golkar. Karier politiknya di partai berlambang pohon beringin itu lumayan panjang. Dia pernah menjadi Ketua Fraksi Karya Pembangunan di Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat era tahun 1990-an. Figur yang memiliki integritas cukup tinggi itu pernah ditunjuk sebagai Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kerusuhan Mei 1998. Setelah tidak lagi menjabat Jaksa Agung, tercatat sebagai anggota DPR RI (2004-2009) dari Fraksi Golkar. Kini, kakak kandung komposer musik Indonesia Chandra Darusman ini ditunjuk sebagai Pelapor Khusus HAM PBB untuk Korea Utara