Ketika serat kelopak batang pisang kering untuk pengikat digantikan tali plastik buatan pabrik pada pertengahan 1960-an, orang berjumpa dengan masalah yang namanya proses penyingkiran. Pada waktu tanah penduduk “dibebaskan” untuk jalan, real estate, ataupun pusat pertokoan, kita juga menyaksikan persoalan yang sama. Pembangunan, kata orang-orang bijak, membawa proses marginalisasi. Di saat seperti itu, kita menangkap getaran yang menyangkut nasib masyarakat periferal – kerunyaman yang menimpa orang-orang “pinggiran” dalam pembangunan. Masalah “pusat-periferi” yang memulai riwayatnya pada zaman kolonial sudah menjadi persoalan lama yang akhirnya bagaimusykil untuk diselesaikan.
Kisah tentang nasib massa pinggiran menjadi lengkap oleh cerita tentang kaum buruh, penganggur, petani tak bertanah di pedesaan, dan riwayat para penghuni kawasan miskin di berbagai kota. Begitu banyak kasus yang disajikan dalam sekian banyak telaahan. Terkadang ia terasa begitu sesak untuk disimak. Ia secara keseluruhan menampilkan potret massa periferal yang tersuruk dalam ketidakberdayaan. Pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan, di manapun membuktikan dirinya sebagai jerat serta mendesak banyak orang ke arah kemeranaan. “Pusat”, tempat pertumbuhan ekonomi itu berlangsung dengan bebas, melaju dengan pesat menjauhi “periferi” yang tak kunjung terjangkau oleh tetesan pembangunan. Itu yang tampak dalam struktur perekonomian dunia. Juga itu yang terlihat pada masing-masing negeri di Dunia Ketiga: Asia, Afrika, dan Amerika Latin.
Untuk ukuran dunia, jarak pusat dan periferi mungkin akan semakin jauh. Tigapuluh persen penduduk bumi yang tinggal di negerinegeri industri maju, kini menguasai 98 persen kegiatan yang bertujuan untuk penelitian dan pengembangan teknologi, yang pada saatnya akan memperlebar jarak mereka dengan bagian terbesar penduduk dunia yang lain. Untuk ukuran nasional, Indonesia – terutama Jakarta dan daerah-daerah lainnya di Jawa – memperlihatkan bukti-bukti pula tentang ini. Lantas, perdebatan tentang distribusi pendapatan serta jurang pemisah dalam masyarakat kian mempertanyakan tujuan pembangunan. Kritik mengingatkan: ketimpangan, akan membuat mereka yang berada di periferi kian terjerumuskan. Kiranya, dari situlah munculnya janji untuk menyelenggarakan pembangunan buat seluruh golongan – dengan asas yang disebut pemerataan.
***
Tetapi “pinggir” bagaikan sudah ditakdirkan menjadi tempat di mana ombak selalu menerjang. Usaha mencari nafkah massa periferal dalam apa yang disebut dengan perekonomian subsisten, terlalu sering diamuk “kegiatan pembangunan” yang lain. Di kota, kegiatan pembangunan itu sering menghadirkan penggusuran, pengusiran dan berbagai pembatasan, dalam bahasa yang lebih lunak sering dikatakan “penertiban”. Di desa, ekonomi subsisten yang tak produktif menjadi tak berdaya ketika berhadapan dengan ekonomi produksi dengan orientasi pasar. Kenyataan ini diinsyafi sebagai lingkaran setan: pusat, bergerak menuju perkembangan yang berkelimpahan dan periferi menjurus pada perkembangan menuju kesengsaraan.
Masalah “pusat-periferi” pada dasarnya tetap merupakan masalah “siapa yang mengambil manfaat pembangunan dan siapa yang menentukan keputusan untuk pembangunan”. Yang terjadi adalah, manfaat itu tak banyak tersalurkan kepada massa pinggiran, dan keputusan tidak ditentukan oleh periferi. Massa periferal tak pernah memperoleh alat buat menentukan pilihan. Atau bahkan, mungkin, ia tak punya saluran untuk menyatakan kehendaknya. Depolitisasi pembangunan ekonomi, dalam hubungan ini, pada akhirnya akan selalu menutup jalan golongan periferal untuk turut menentukan. Pada tingkat seperti itu, kita akan selalu melihat “pinggir” ditakdirkan hanya sebagai tempat menghempasnya gelombang dari “pusat”. Dari sana tak akan ada ombak yang kembali ke tengah, bahkan tidak dalam bentuk riak sekalipun. Tapi, apakah soal ini memang terlalu musykil untuk dipecahkan – jika ideologi pembangunan yang “diterapkan” disesuaikan dengan ideologi pembangunan yang “dikatakan”