Pengantar
Tanpa menyiapkan bendungan, arus manusia Indonesia, seperti halnya di banyak negara Dunia Ketiga, akan terkonsentrasi di kota-kota metropolitan. Desa mereka rasakan semakin tidak memberi rezeki yang seimbang dengan kota. Namun, bila ini dibiarkan terjadi, dikhawatirkan kesenjangan antara desa dan kota akan semakin tajam. Tidak hanya itu. Perbandingan antara jumlah penduduk kota dengan fasilitas pelayanan yang bisa disediakan setiap kota pun akan lebih timpang lagi. Apalagi kalau kita tidak sadar akan hirarki perkembangan kota, yang menurut Soenarjono Danoedjo, Direktur Jendral Cipta Karya Departemen PU, cenderung berkembang dengan sendirinya mengikuti arus barang dan jasa mulai dari tingkat rumahtangga dan desa sampai ke kota orde satu. Demikianlah misalnya, meskipun Kupang merupakan ibukota propinsi NTT, namun masih termasuk kota orde ketiga, karena dalam arus barang dan jaringan transportasinya masih berorientasi kepada kota orde kesatu Surabaya.
Untuk mencegah kota Surabaya, Jakarta, Bandung dan beberapa kota besar lainnya agar tidak terus mekar berkembang melampaui daya-tampungnya hingga menjadi megapolis yang tidak nyaman lagi dihuni manusia, agaknya perlu ditumbuhkan kota-kota lain dan kawasan pengembangan di sekitar kota orde pertama tersebut. Misalnya, dengan menumbuhkan Bogor, Tangerang dan Bekasi di sekitar Jakarta Raya, atau menunjang pertumbuhan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo dan Lamongan di sekitar Surabaya. Namun itupun belum cukup, sebab dalam tahap lebih lanjut, kata Hariri Hadi, Deputy Perencanaan Regional BAPPENAS, masih perlu terus dikembangkan kota-kota kecil tingkat kecamatan, agar penduduk desa yang ingin lari ke kota besar lebih dulu terjerat di kota kecamatan tadi. Jeratan itu dimaksudkan untuk mengurangi tekanan akan penyediaan fasilitas pelayanan kota yang dirasakan semakin mahal dan berat di pundak pemerintah kotamadya.
Menurut Daeng Patomppo, bekas Walikota Kotamadya Ujung Pandang, fasilitas pelayanan kota seperti gedung sekolah, jaringan air bersih, perumahan, dan sebagainya sebenarnya bisa saja dipikul dan dibayar sendiri oleh warga kota, ketika pemerintah kota cukup bijak mengelola kota sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan rakyat setempat. Masih banyak lagi aspek-aspek permasalahan kota ini yang belum kita ketahui, untuk mana dialog dengan ketiga tokoh ini akan memperkaya wawasan kita dalam menelusuri masalah pokok dan jalan keluar yang optimal di kemudian hari. Redaksi
Kota Kecamatan Bisa Bendung Serbuan ke Kota Besar, Hariri Hadi, Deputi Pengembangan Daerah, BAPPENAS
Perkembangan terakhir memperlihatkan, bahwa sektor pedesaan sudah tidak mampu lagi menampung pertambahan penduduk, sehingga terjadi perpindahan tenaga kerja dari pedesaan ke perkotaan dalam jumlah besar. Arus tenaga kerja ini semakin terpanggil ke kota yang berkembang dengan segala fasilitasnya. Namun di kota-kota manapun juga yang padat penduduknya di dunia ini selalu mengakibatkan munculnya masalah-masalah sosial, politik dan ekonomi yang semakin tajam. Termasuk di antaranya kejahatan.
Semua Pemakai Sarana Kota, Harus Bayar, Soenarjono Danoedjo, Direktur Jendral Cipta Karya, Departemen PU.
Tanya: Bagaimana latar-belakangnya hingga urusan perkotaan masuk dalam penanganan Departemen Pekerjaan Umum (PU)?
Tak Sulit Cari Dana, Jika Rakyat Nikmati Hasilnya, Daeng Patomppo, bekas Walikota Ujung Pandang, Sulawesi Selatan.
Tanya: Anda termasuk walikota yang dinilai berhasil dalam mengembangkan dan membangun kota. Apakah sebenarnya yang Anda tempuh dalam mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan Ujung Pandang ini?
