Salah satu amanat Reformasi 1998 adalah melakukan desentralisasi pemerintahan dari pusat ke daerah serta membangun suatu tata kelola pemerintahan dalam kerangka demokratisasi yang dapat dipertanggungjawabkan, transparan, dan partisipatif. Namun, itu bukan hanya menyinggung soal tata kelola pemerintahan, melainkan juga melihat relasi dan interaksinya dengan masyarakat sipil dan politik. Untuk mengukur kinerja tata kelola dan seberapa jauh keberhasilan reformasi kelembagaan, dikembangkan sebuah indeks tata kelola pemerintahan (IGI). Riset dan hasil survei IGI menemukan korelasi positif antara buruknya tata kelola pemerintahan dengan banyaknya kasus korupsi di daerah. Sebagai sebuah instrumen, IGI dapat dikembangkan untuk memprakirakan indikasi korupsi melalui prinsip transparansi dan andil untuk mencegah korupsi.
Kata Kunci: good governance, pencegahan korupsi, reformasi kelembagaan, tata kelola pemerintahan