Menilai Kinerja Tata Kelola Sebagai Prakiraan Awal Korupsi
Salah satu amanat Reformasi 1998 adalah melakukan desentralisasi pemerintahan dari pusat ke daerah serta membangun suatu tata kelola pemerintahan dalam
Lenny Hidayat
menyelesaikan studi S-1 Komunikasi Massa di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Indonesia (2004). Pengalaman bekerja dalam program Anti-Human Trafiking (ACILS-ICMC) di bawah program USAID (2006) dan di Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Partnership for Governance Reform) membangkitkan minatnya terhadap isu-isu kebijakan publik, penelitian dan tata kelola. Memperoleh Australia Development Award guna melanjutkan studi S-2 di Universitas Melbourne, Australia, dan meraih gelar Master of Public Policy pada 2012. Kembali ke Kemitraan untuk berkarya sebagai tim peneliti utama Indonesia Governance Index (IGI) di Knowledge Resource Center (KRC) Kemitraan. Sempat menjabat Manager Monitoring dan Evaluasi Unit Kemitraan (Juli 2008-Juli 2010). Salah satu Dewan Pembina Yayasan Wilwatikta Nusantara Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sosial itu, pernah menjabat sebagai Ketua Keluarga Mahasiswa Buddhis Universitas Indonesia dan Koordinator Komisi Pendidikan Konferensi Agung Sangha Indonesia (2004-2005). Konsisten terlibat dalam tim peneliti utama untuk Indeks Tata Kelola Kepolisian, Indeks Tata Kelola Perubahan Iklim dan Tata Kelola Sektor Sanitasi serta beberapa penelitian kebijakan sosial lainnya. Liputan karyanya meluas di berbagai media nasional dan regional, di antaranya “Indonesia Govt Education Spending Falls Short di Jakarta Globe” (2013); “Tata Kelola Daerah Rendah Politik Dinasti dan Ketertutupan Jadi Penyebab” (2013), “Perlu Deteksi Dini Terintegrasi” (2017); “Border Five-O: Protecting Indonesia’s Terrority”, dalam Strategic Review (2018); dan lain-lain.