Bukan urbanisasi itu benar yang terasa mencemaskan. Namun proses pemiskinan yang cenderung dibiarkan menyertai kehidupan mayoritas penghuni kota-kota itulah yang merisaukan nurani bangsa ini. Bayangkan, kalau massa rakyat yang miskin itu sudah sulit hidup di desa, dan tetap melarat ketika harus lari ke kota, lalu ke mana lagi mereka harus pergi mengadu nasib? Sudah mustahilkah pembangunan kota memberi berkah, juga bagi mereka yang terdesak dan tak punya modal?
Tapi di situlah soalnya. Kota telah menjelma jadi tumpuan harapan bagi masa depan sejumlah pihak yang saling berebut kepentingan. Apa boleh buat, masa depan itu memang bukan lagi bernama “desaku yang tenteram dan permai”, melainkan kota-kota yang gemerlap dan hiruk-pikuk. Hingga armada ‘pariah’ dari pedesaan itupun berbondong-bondonglah menuju dan membanjiri celah-celah kehidupan kota. Itulah ladang juang yang baru, tempat taruhan hidup-mati mereka. Namun kota-kota itu sudah terlanjur dipersiapkan bukan untuk mereka, tapi tempat pemukiman bagi yang berharta dan berkuasa. Pabrik dan industri, pasar uang dan modal, serta pusat-pusat kekuatan ekonomi, politik dan pemerintahan, semuanya ditanam dan dibangun di atas tanah perkotaan, bukan di pedalaman desa. Maka, kota juga merupakan basis taruhan kekuasaan.
Tak heran, kota merupakan gejala yang penuh paradoks. Tempat konsentrasi harta kekayaan nasional yang terbesar adalah di daerah perkotaan, tapi di kota-kota itu pula terjadi konsentrasi terbesar dari pemukiman penduduk yang hidup pada tingkat kemiskinan absolut. Sementara bagian terbesar penduduk kota bermukim, bekerja dan memperoleh nafkah dari kegiatan di Sektor Informal, pola pembangunan dan pelayanan kota masih terus saja ditujukan untuk kepentingan kelompok kecil elite kota di Sektor Formal. Dan, sekalipun produktivitas dan pendapatan per kapita yang tertinggi—menurut ukuran nasional—tercatat di kota-kota besar, namun hingga kini pembangunan kota-kota tersebut tidak dibiayai dari hasil dan sumberdaya kota itu sendiri. Bahkan, dengan segala akumulasi kekayaan dan produktivitas yang terkumpul dalam kota besar itu, belum ada satu pemerintah kota pun yang mampu memanfaatkannya untuk membiayai penyediaan fasilitas pelayanan bagi kebutuhan dasar mayoritas warga kota yang berpenghasilan rendah. Pertumbuhan ekonomi kota tidak dengan sendirinya untuk melayani kebutuhan warganya secara adil dan merata.
Namun, apa lacur. Banjir arus penduduk menyerbu kota itu tak akan mereda, dan pemekaran daerah perkotaan sudahlah niscaya. Karena itu konsentrasi penduduk miskin di daerah perkotaan juga akan terus meningkat, yang berarti akan kian meningkat pula tuntutan akan penyediaan fasilitas pelayanan kebutuhan dasar bagi lapisan tersebut. Sementara pertumbuhan lapisan masyarakat miskin di kota berjalan lebih pesat dari upaya maupun kemampuan pemerintah kotamadya menyediakan fasilitas pelayanan bagi mereka, pertumbuhan sektor ekonomi moderen pun tak akan begitu saja menetes ke sektor informal. Andaikata saja kemampuan pemerintah kota bisa ditingkatkan, agaknya belum akan cukup untuk menutup seluruh kebutuhan pelayanan penduduk miskin yang cepat membengkak itu.
Adakah jalan untuk mencegah proses pemiskinan mayoritas penghuni kota tadi? Ada, bahkan banyak cara bisa ditempuh. Kalau saja pemerintah kota mau menghapus peraturan dan prosedur yang membuat mahal dan memperlambat penyampaian pelayanan buat rakyat banyak. Kalau birokrasi kota tidak korup dan bisa dibikin efisien. Kalau mau menggunakan teknologi pelayanan yang lebih tepat guna. Kalau semua sumberdaya kota tidak hanya terserap untuk melayani elite kota di sektor moderen. Kalau sektor informal tidak lagi digusur tapi diperlakukan sama dengan sektor formal. Kalau masyarakat kota memperoleh keleluasaan untuk mengembangkan swadaya dan swakarya mereka sendiri. Kalau pemerintah bisa mendayagunakan sektor swasta dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk menjangkau lapisan masyarakat di bawah. Kalau investasi pembangunan bisa lebih disebar dan diarahkan ke daerah-daerah pedalaman dan luar Jawa. Kalau ada desentralisasi wewenang pada pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Ah, … banyak sekali ‘kalau’ itu. Siapa bilang pembangunan kota bukan soal politik?