Pengantar
Pembangunan perumahan rakyat berkembang pesat sejak Pelita I. Jutaan orang sudah berhasil dilepaskan dari kebutuhan papan yang begitu mendesak. Namun, mereka yang memperoleh kesempatan mencicil rumah sederhana untuk masa yang panjang ada yang cuma merasa bahagia untuk sesaat, karena kemudian mereka harus berpikir panjang, sebab biaya transportasi menjadi begitu besar jika dibandingkan dengan ketika mereka masih tinggal di perkampungan yang sempit di tengah kota.
Orang pun masih sempat melihat, bahwa beberapa tahun yang lalu pola pengembangan kota, dan pembangunan perumahan rakyat mirip dengan pola yang dipergunakan Belanda ketika menjajah nusantara ini. Rumah mewah yang diberi lokasi tersendiri, dan rumah menengah juga terpisah, serta rumah sederhana di pinggiran kota, seakan memperlihatkan pola di zaman lampau. Namun ini dibantah oleh Menteri Perumahan Rakyat, Cosmas Batubara, serta Soehoed WP, Wakil Gubernur Jawa Barat, yang melihat pengelompokan itu cuma melihat dari segi teknis, bukan politis, sebab sekarang diwajibkan membangun dengan perbandingan 1:3:6 untuk rumah sederhana, sedang dan mewah.
Berkembangnya kota, dan peranan perusahaan swasta yang hendak membantu pemerintah dalam pengadaan rumah-rumah rakyat, ternyata kurang diikuti dengan rencana induk yang matang dari pemerintah daerah. Juga tidak dibuntuti oleh kemampuan aparat pemerintah lainnya untuk mengelola daerah perumahan baru yang sudah jadi.
Pengumpulan bahan dan wawancara laporan khusus ini dilakukan oleh Paulus Widiyanto (Jakarta, Surabaya, Malang dan Sidoardjo) bersama Edward Saoloon Simandjuntak (Jakarta, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta). Laporan perumahan ini ditulis oleh Edward Saoloon Simandjuntak. Redaksi.
