Penajaman Pengenalan Sasaran Pembangunan
Pengantar Sejak 1994 BKKBN mulai melakukan pendataan keluarga sejahtera, suatu upaya pengembangan dari pendataan pasangan usia subur dan peserta KB, yang pada masa sebelumnya, senantiasa dikerjakan secara teratur. Bila pada tahun 1993 ke belakang hanya tercatat data KB dan demografi saja, maka sejak tahun ini dikumpulkan data-data tentang KB, Demografi dan Keluarga Sejahtera. Ini merupakan langkah maju BKKBN untuk mengumpulkan informasi baik kuantitatif maupun kualitatif tentang keadaan keluarga di Indonesia. Sebagai langkah awal memang bisa dimaklumi bila kegiatan pendataan ini masih menghadapi berbagai masalah dan tantangan. Perdebatan tentang konsep keluarga sejahtera, indikator-indikator KS, Validitas data dan hal lain ternyata muncul di permukaan. Tetapi silang pendapat ini adalah hal yang lumrah dan wajar terjadi untuk sesuatu yang masih baru.
Untuk mengetahui secara mendalam persoalan pendataan KS dan hasil-hasil pendataan di berbagai daerah Tim Liputan Prisma bergerak ke beberapa provinsi di Indonesia. Harry Wibowo mengunjungi Sumatera Utara dan Sumatera Barat; Irma Vyanzy menengok DKI Jakarta; Paulus Widiyanto turun ke Jawa Barat dan Jawa Tengah; Mursidi Musa bergerak dari DI Yogyakarta ke Jawa Timur; Arya Wisesa terbang ke Bali dan NTB; Sedangkan Paul J. Litaay meliput ke Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Maluku. Berikut ini laporan khusus tentang pendataan Keluarga Sejahtera. Redaksi
Menguji Konsep, Menyusun Peta Kerja
KREATIVITAS dan kejelian BKKBN untuk mengemas konsep Keluarga Berencana (KB) menjadi konsep keluarga kecil, bahagia dan sejahtera tampaknya patut diberi acungan jempol. Di tengah prestasi Program KB yang sekarang berkembang menjadi Gerakan KB, lembaga pemerintah yang dimotori Dr. Haryono Suyono kembali menampilkan program Keluarga Sejahtera (KS). Dari KB menjadi KS; seolah-olah lahir sesuatu yang baru di bidang keluarga berencana. Ternyata hal ini tidaklah baru benar. Hanya kemasan dan penyajiannya saja yang berlainan, sedangkan isi dan tujuannya tetap sama; baik program KB maupun program KS, keduanya akan mengarah kepada pembangunan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.
Konsep “Sejahtera” dirumuskan lebih luas daripada sekedar definisi kemakmuran ataupun kebahagiaan. Ilmuwan Sosial — khususnya Sosiolog terkenal seperti Prof. Dr. Selo Soemardjan, Prof. Tapi Omas Ihromi, Sulaeman Soemardi dan lain-lain berada di balik perumusan konsepsi tersebut “Saya hanya pengguna atau pemakai konsepsi tersebut,” kata Haryono Suyono, Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN, yang juga ketua Ikatan Sosiolog Indonesia. Ini adalah penegasan untuk meyakinkan bahwa konsepsi itu memang memiliki dasar pemikiran ilmiah dan digarap serius. Meskipun masih bersifat awal tetapi di dalam konsepsi itu terdapat kompleksitas persoalan sehingga baik variabel maupun indikatornya dapat mengukur tahap-tahap keluarga sejahtera.
Tentu saja konsep “Sejahtera” tidak hanya mengacu pada pemenuhan kebutuhan fisik orang atau pun keluarga sebagai entitas tetapi juga kebutuhan psikologis mereka. Tiga kelompok kebutuhan yang harus terpenuhi adalah kebutuhan dasar, kebutuhan sosial dan kebutuhan pengembangan. Pembangunan program keluarga sejahtera mencakup 13 variabel seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, agama, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan, transportasi, tabungan, informasi dan peranan dalam masyarakat.
Berdasarkan variabel-variabel tersebut dan dikaitkan dengan tingkat pemenuhannya, BKKBN menetapkan 5 tahapan Keluarga Sejahtera: Pra Sejahtera, Sejahtera I, Sejahtera II, Sejahtera III dan Sejahtera III Plus. “Memang idealnya keluarga Indonesia mencapai tahap Sejahtera III Plus,” kata Haryono Suyono. Keluarga-keluarga Indonesia, dengan kemampuannya sendiri atau pun dengan dukungan masyarakat, dapat meningkatkan dirinya agar mencapai tahap ideal tersebut. Hanya perlu juga dipertahankan sebaik mungkin supaya keluarga-keluarga Indonesia tidak “turun” ke tahap di bawahnya.
Apa dan bagaimana rumusan lima tahap keluarga Indonesia tersebut? Rumusan berikut ini membedakan ciri-ciri masing kelompok keluarga.
Keluarga Pra Sejahtera, yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs) secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan.
Keluarga Sejahtera Tahap I, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya (socio psychological needs), seperti kebutuhan akan pendidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi.
Keluarga Sejahtera Tahap II, yaitu keluarga-keluarga yang di samping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan perkembangan (developmental needs) seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi.
Potret Tahap-tahap Keluarga Sejahtera di Berbagai Daerah Gotong royong memugar rumah
DI Propinsi Jawa Timur daerah-daerah yang tergolong ke dalam keluarga Prasejahtera sekitar 89,11% disebabkan faktor papan yang terbuat dari lantai tanah. Sedangkan faktor kesehatan, seperti kebiasaan masyarakat pergi berobat ke pengobatan non moderen mencapai 6,84%, sementara faktor sandang yaitu jenis pakaian yang berbeda-beda hanya mencapai 5,15%. Faktor pangan yaitu makan kurang dari dua kali sehari relatif kecil sekali yaitu 1,15%. Kabupaten Sampang merupakan wilayah yang banyak tingkat Prasejahtera-nya sedangkan Kotamadya Surabaya adalah daerah yang paling rendah Prasejahtera-nya.
Faktor pangan adalah indikator yang menyebabkan keluarga tergolong Prasejahtera untuk Kabupaten Bondowoso. Sedangkan 30 daerah tingkat dua lainnya faktor pangan sebagai penyebab hanya berkisar di bawah 1% saja. Menyangkut KS-I yang mencapai 22,8% di Propinsi Jawa Timur faktor sempitnya hunian rumah merupakan penyebab paling utama. Sedangkan faktor tidak bisa baca tulis latin merupakan faktor penyebab yang lain.
Menurut Drg. Soeharto SKM, Kakanwil BKKBN Propinsi Jawa Timur, peta keluarga sejahtera Propinsi Jawa Timur dari desa sampai propinsi menunjukkan keragaman kondisi keluarga sejahtera yang ada. Setiap daerah memiliki karakteristik tersendiri dalam 5 tahap keluarga sejahtera. Dari 7,7 juta keluarga yang didata di Jawa Timur, 42,0% masih berada pada tahap prasejahtera, sedangkan yang telah mencapai tahap KS-I sebanyak 22,8%, KS-II 20,0%, KS-III 11,4%, dan KS-III Plus sebanyak 3,9%.
Di Propinsi Jawa Barat hasil pendataan KS mencapai hasil yang sangat bervariasi. Dari 25 daerah tingkat II terdapat 3 daerah yang digolongkan sebagai sangat baik yaitu Kotamadya Bogor, Bandung dan Sukabumi. Sedangkan daerah yang tergolong kurang baik adalah kabupaten Pandeglang, Indramayu dan Karawang. Pada umumnya wilayah di pantai utara tergolong sebagai wilayah yang tingkat Pra KS nya di atas tingkat rata-rata propinsi Jawa Barat sebesar 18,04%.
Dari hasil pendataan keluarga di Jawa Barat diperoleh faktor dominan yang menyebabkan keluarga berada dalam tahapan Pra KS. Faktor bagian terluas lantai rumah terdiri dari tanah merupakan penyebab utama.
Kiat Bangun Desa: Usung Batu Gunung, Tangkap Hama Tikus
MESKIPUN senantiasa dicekoki dengan kata-kata yang membanggakan “wilayah kita penuh kekayaan alam yang melimpah” namun pernyataan ini tidak ada artinya bagi masyarakat bila tidak jeli memanfaatkannya. Kalau memang “kekayaan alam” itu berlimpah, kenapa masih banyak penduduk hidup dalam kemiskinan dan ketertinggalan? Mengapa desa ini dikategorikan sebagai desa tertinggal, atau desa itu digolongkan sebagai desa maju?
Tampaknya diperlukan kiat khusus dan kejelian tertentu oleh para kepala desa untuk memanfaatkan potensi alam wilayah desa, lingkungan industri yang ada di sekitar desa dan potensi manusianya. Sebagai desa yang terletak di daerah pegunungan Jawa Tengah, misalnya desa Banjaragung, kecamatan Kajoran, kabupaten Magelang, sungai ternyata membawa berkah. Kalau musim hujan aliran sungai itu cukup deras, tetapi bila keadaan normal aliran sungai itu sedang-sedang saja. Pada musim kemarau seperti sekarang aliran sungai tetap ada. Warga desa memanfaatkan sungai ini untuk keperluan hidup mereka.
Mata air sungai itu “diincar” dan selanjutnya dimanfaatkan untuk keperluan sumber air bersih. Hampir seluruh warga desa Banjaragung yang berjumlah 312 kepala keluarga telah mendapatkan air ledeng. Di setiap rumah hampir telah mengucur air kran. Berapa uang kontribusi ke desa? Murah sekali. Hanya Rp 200 per keluarga setiap bulan. Itu pun untuk penggantian pipa pralon. Air bersih inilah yang digunakan untuk keperluan rumah tangga. Namun kepala desa Banjaragung minta agar warga desa lebih sering mandi di sungai. “Mau 3 kali sehari mandi di sungai, silahkan” katanya. Kenapa begitu? Sehabis mandi para warga desa, laki-laki atau perempuan, tua atau muda, diminta untuk membawa pulang bongkahan batu ke rumahnya masing-masing. Mau sebesar buah kelapa, atau sebesar buah pepaya, monggo kerso! Kalau mereka mandi di sungai makin sering, tentu mereka akan membawa pulang banyak batu gunung yang berserakan di kali. Apakah tindakan itu tidak akan merusak atau mengganggu keseimbangan lingkungan? Tidak! Karena setiap musim hujan banyak batu-batu gunung turun terbawa arus sehingga mengganti batu-batu yang diambil masyarakat sebelumnya. Memang mereka tidak mungkin sanggup mengangkat batu gunung segede kerbau. Paling kuat mereka dapat mengusung batu gunung sebesar kelapa. Satu kali usung, paling-paling dua bongkahan batu. Jadi keseimbangan alam lingkungan tetap terkendali.
Wajah Keluarga dan Kehidupannya
TENTU saja tak seorang pun mau hidup dalam kemiskinan, ketertinggalan, keterbelakangan dan kesengsaraan. Kalau pun banyak keluarga hidup menderita, baik yang tinggal di daerah pedesaan maupun di wilayah perkotaan, dari mereka yang mendiami wilayah kumuh, tinggal di puncak gunung, bermukim di tepi pantai/danau/waduk/sungai, sampai bertempat tinggal di pemukiman umum lainnya, pasti karena berbagai faktor penyebabnya. Mungkin saja karena ketidakmampuan ekonomi, ketidakpedulian lingkungan, kondisi alam yang kurang bersahabat ataupun disebabkan oleh ketidaktahuan dan masalah budaya. Persoalan internal dan eksternal yang menyebabkan banyak keluarga termasuk dalam tahap Pra Sejahtera dan Sejahtera I berikut ini barangkali dapat membuka cakrawala pemahaman kita tentang latar belakang kehidupan mereka. Pemetaan yang jelas dan akurat tentang masalah yang dihadapi tampaknya akan memudahkan penentuan rencana intervensi program yang tepat bagi mereka.
Minus Sumbangan Gagal Masuk III Plus?
BAIK masyarakat Bali yang mayoritas penganut agama Hindu maupun masyarakat Nusa Tenggara Barat yang mayoritas penganut Islam yang taat, agaknya aneh dan tak masuk akal bila ada di antara mereka yang “gugur” masuk tahap Keluarga Sejahtera III Plus hanya karena indikator “sumbangan.”
Pada kolom 67 disebutkan bahwa jika “keluarga atau anggota keluarga secara teratur memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materiil” pendata harus mencentang (ya) pada kolom jawaban. Pada kenyataannya, misalnya, di Kabupaten Lombok Timur, sebesar 23.787 KK (96,37%) dari 24.683 KK gugur karena indikator tersebut. Apakah betul masyarakat NTB yang agamis tidak pernah memberikan sumbangan secara teratur untuk rumah ibadahnya? Agaknya janggal, tetapi begitulah hasil pendataannya. Atau apakah bukan kekeliruan pendata menerjemahkan jawaban-jawaban yang diberikan keluarga?
Di Bali ditemukan fakta yang hampir sama dengan kejadian di NTB. Model banjar (dusun) yang sangat kuat mengakar dan upacara-upacara, baik upacara keagamaan maupun bukan keagamaan, yang secara teratur dijalankan seseorang, keluarga atau di lingkungannya sejak lahir hingga meninggal tidak lagi menjadi persoalan masyarakat Bali. Berapapun biayanya akan selalu disiapkan oleh mereka.
Misalnya, keluarga Wayan Sudjana, pegawai negeri pengadilan. Tamat SMA langsung diangkat masyarakat menjadi kliyan banjar. Salah satu tugas pokoknya adalah membina sekaligus memahami keinginan masyarakatnya, namun segala tindakannya harus mendapatkan persetujuan banjar. “Menjadi kliyan banjar betul-betul pengabdian dan korban perasaan,” ujarnya serius. Sekarang, jabatannya di banjar adalah seksi lingkungan hidup, sedangkan di pura sebagai seksi kordinator penerangan. Isterinya banyak membantu pendapatan keluarga dengan melukis wayang, di samping dua anaknya yang SMP dan SMA turut melukis. Di banjar Bapak ini tidak ada satupun yang masuk dalam tahap KS III-plus. “Saya tidak lolos dalam sumbangan teratur, meskipun semua orang Bali pada setiap banjar dikenakan sumbangan wajib dan sukarela,” kata Wayan Sudjana.
