PESTA emas kemerdekaan Indonesia pada tahun 1995 ini ditandai dengan bermacam-macam prestasi. Di bidang pemerintahan sejak 25 April 1995 dicanangkan uji-coba percontohan otonomi daerah di 26 Kabupaten di seluruh provinsi Indonesia, minus DKI Jakarta. Barangkali hal itu boleh disebut “tonggak” penting bagi sistem pemerintahan Indonesia sebab baru sekarang inilah kita secara berani memasuki era otonomi daerah. Meskipun selama ini berbagai urusan pemerintahan telah diserahkan ke Daerah Tingkat II, sebagai titik berat otonomi daerah, namun jumlahnya terlalu sedikit untuk memainkan peran sebagai daerah otonom. Sekarang 26 kabupaten sudah memiliki “kekuatan” lebih untuk berkiprah membangun wilayahnya dengan personil, perlengkapan dan sumber penghasilan sendiri.
Dari 300 lebih Daerah Tingkat II, memang baru dipilih 26 kabupaten, tanpa mengikutsertakan kotamadya. Ke-26 Daerah Tingkat II tersebut adalah: 1. Aceh Utara (D.I. Aceh) 2. Simalungun (Sumatera Utara) 3. Tanah Datar (Sumatera Barat) 4. Muara Enim (Sumatera Selatan) 5. Lampung Tengah (Lampung) 6. Kampar (Riau) 7. Batanghari (Jambi) 8. Bengkulu Selatan (Bengkulu) 9. Bandung (Jawa Barat) 10. Banyumas (Jawa Tengah) 11. Sleman (D.I. Yogyakarta) 12. Sidoardjo (Jawa Timur) 13. Sambas (Kalimantan Barat) 14. Kutai (Kalimantan Timur) 15. Kota Waringin Timur (Kalimantan Tengah) 16. Tanah Laut (Kalimantan Selatan) 17. Gowa (Sulawesi Selatan) 18. Kendari (Sulawesi Tenggara) 19. Donggala (Sulawesi Tengah) 20. Minahasa (Sulawesi Utara) 21. Badung (Bali) 22. Lombok Tengah (Nusa Tenggara Barat) 23. Timor Tengah Selatan (Nusa Tenggara Timur) 24. Aileu (Timor Timur) 25. Maluku Tengah (Maluku) 26. Sorong (Irian Jaya).
Apakah faktor kepemimpinan Bupati tidak menentukan? Tentu saja amat penting, juga aparat di Pemerintah Daerah Tingkat II tersebut. Dari ke-26 Kabupaten percontohan selama uji coba 2 tahun ada beberapa Bupati yang akan mengakhiri masa baktinya karena sudah menjabat dua periode, mengakhiri masa jabatan kedua dan baru saja menjabat bupati periode pertama atau periode kedua. Bupati Tanah Datar dan Bupati Lampung Selatan akan mengakhiri jabatannya pada tahun 1995 ini. Sedangkan bupati yang mengakhiri masa bakti pertama pada tahun ini adalah H. Arifin Ilyas (Sleman), U. Hatta Djatipermania (Bandung), Edhi Sanyoto (Sidoardjo) dan lain-lain. Kalau I. Gusti Bagus Alit Putra, Bupati Badung, dia sudah terpilih kembali dan dilantik untuk menjabat Kepala Daerah Tingkat II yang mencapai PAD terbesar di Indonesia. Keberhasilan Pelaksanaan uji-coba otonomi daerah, selain tergantung kepemimpinan Kepala Daerah, juga partisipasi seluruh masyarakat daerah tersebut. Itu adalah harapan sekaligus tantangan kita bersama. Redaksi
——————————————————————————–
Penerbit: PT Pustaka LP3ES Indonesia, Anggota SPS. ISSN 0301-6269. SIUPP: No. 072/SK/MENPEN/SIUPP/D.I/1986, 4 Maret 1986.
Pemimpin Umum: Arselan Harahap. Pemimpin Perusahaan: Maruto MD. Pemimpin Redaksi: Ismid Hadad. Dewan Redaksi: Daniel Dhakidae (Ketua), Taufik Abdullah, M. Dawam Rahardjo, Aswab Mahasin, Rizal Ramli, Didik J. Rachbini, Vedi R. Hadiz. • Redaktur Pelaksana: Paulus Widiyanto Staf Redaksi: E. Dwi Arya Wisesa, Harry Wibowo Sekretaris Redaksi: Eriko Sustia.
Produksi: Bambang Soetedjo (Manajer), Awan Dewangga, Yahya Sukaria, Idjas Saham, Teguh Supriyanto. Pemasaran: Arys Sutarman (Manajer), Anda Z. Noerzy, M. Sholeh, Jinan Muhammad. Iklan: Maruto MD. Tata Usaha: Soetadi Rahardjo (Kepala), Sudartoto, M. Jayani SA, Achmad Rifai. Alamat: Jl. S. Parman 81, Jakarta 11420 Kotak Pos 6275/11062 Telepon Redaksi: 5663525 Pemasaran/Iklan: 5663527 Tata Usaha: 5667139, 5667141, 5674211. Fax.: (021) 5683785. Bank: BUKOPIN Cabang. S. Parman Jakarta No. Rekening 14.0010. 2.003 BNI Cabang Senayan Jakarta No. Rekening 001.284.001. Pencetak: PT. Temprint (isi di luar tanggungjawab percetakan)