PROKLAMASI kemerdekaan Indonesia kini telah melewati usia lebih dari setengah abad. Sebelumnya, diselenggarakan pesta emas besar-besaran yang ditingkahi oleh ritual “membangkitkan” semangat juang 1945 serta “persatuan dan kesatuan bangsa.” Negeri berpenduduk terbesar keempat di dunia ini harus melangkah ke depan menyambut fajar abad ke-21. Masa silam dijadikan pengalaman meskipun angka atau bilangan data tetap dipakai untuk menentukan masa depan. Bukankah tahun kelima puluh, tahun 1945, terbesar keempat, dan abad kedua puluh satu merupakan bagian dari serangkaian tongkat estafet yang kini sangat berkuasa menentukan “nasib bangsa.”
Penguasa, pengusaha, dan sebagian besar “kaum pintar” pun seringkali mengungkap analisa dan berargumen soal angka. Tingkat inflasi sekian persen, pinjaman luar negeri sekian puluh milyar, rakyat miskin sekian puluh juta, pembayar pajak terbesar sekian ratus orang, vaksinasi sekian ratus ribu balita, pembangunan kondominium sekian puluh tingkat, upah minimum pekerja sekian ribu rupiah, swasembada pangan sekian ratus ton, dan lain sebagainya. Sebagian besar angka jelas masih bercokol pada ruang-ruang sosial-ekonomi. Ketika memasuki bidang politik, sejumlah angka yang sangat digdaya dalam urusan-urusan bukan politik, menjadi tak berdaya dan cenderung disimak secara serampangan.
Kesenjangan di bidang sosial-ekonomi bukan lagi merupakan hal yang tabu untuk dibicarakan, apalagi “kemauan politik” untuk memecahkan masalah ini semakin gencar dikumandangkan para petinggi negara. Angka-angka yang ada semakin liar berlomba muncul ke permukaan dengan pasangan masing-masing, ekonomi dan politik. Karena itu tak dapat disangkal pertemuan angka-angka ekonomi dengan politik terasa semakin rapat. Nilai-nilai “keseimbangan” di antara keduanya memang bukan persoalan masa silam. Ia menjadi persoalan yang amat sangat serius untuk masa depan.
Lalu apa korelasi antara organisasi-organisasi sosial politik yang akan “bertarung” dalam pemilihan umum mendatang dengan keinginan mengangkat rakyat yang masih bergulat lumpur kemiskinan. Apakah semakin tinggi tingkat “partisipasi politik,” sekian puluh juta rakyat yang miskin semakin berkurang. Atau-kah sebaliknya. Barangkali hanya angka yang sadar politik dapat menjadi garis sambung di antara keduanya. Agenda yang pertama jelas akan terisi penuh oleh selisih target dan perolehan suara, sedangkan penanganan “sasaran” berikutnya masih harus menunggu paradigma baru yang mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan peradaban manusia dalam dekade mendatang. Redaksi
______________________________________________________________
Penerbit: PT Pustaka LP3ES Indonesia, Anggota SPS. ISSN 0301-6269 SIUPP: No. 072/SK/MENPEN/SIUPP/D.I/1986, 4 Maret 1986
Pemimpin Umum: Arselan Harahap Pemimpin Perusahaan: Maruto MD. Pemimpin Redaksi: Ismid Hadad; Dewan Redaksi: Daniel Dhakidae (Ketua), Taufik Abdullah, M. Dawam Rahardjo, Aswab Mahasin, Rizal Ramli, Didik J. Rachbini, Vedi R. Hadiz Redaktur Pelaksana: Paulus Widiyanto Staf Redaksi: E. Dwi Arya Wisesa Sekretaris Redaksi:
Eriko Sustia Produksi: Arys Sutarman (Manajer), Awan Dewangga (Wakil Manajer), Yahya Sukaria, Idjas Saham, Teguh Supriyanto Pemasaran: Maruto MD. (Pjs. Manajer), M. Sholeh (Wakil Manajer) Iklan: Arys Sutarman Tata Usaha: Sudartoto (Kepala), Achmad Rifai, Masita Alamat: Jl. S. Parman 81, Jakarta 11420 Kotak Pos 6275/11062 Telefon Redaksi: 5663525 Pemasaran/Iklan: 5663527 Tata Usaha: 5667139, 5667141, 5674211 Fax.: (021) 5683785 Bank: BUKOPIN Cabang S. Parman Jakarta No. Rekening 14.0010.2.003 BNI Cabang Senayan Jakarta No. Rekening 001.284.001 Pencetak: PT. Temprint (isi di luar tanggungjawab percetakan)