PEMILIHAN Umum 1997 merupakan momentum penting bagi rakyat dan bangsa Indonesia untuk meninggalkan Abad XX dan memasuki Abad XXI. Warganegara Indonesia yang memiliki hak memilih dan hak dipilih berkiprah dalam kompetisi politik lima tahunan ini. Mereka mencoblos tanda gambar salah satu organisasi politik peserta pemilu (OPP), yang sekaligus secara tidak langsung kemudian akan merekrut elit politik sebagai wakil rakyat di lembaga-lembaga perwakilan dan permusyawaratan rakyat. Ada politisi lama yang terpilih kembali menjadi anggota Dewan dan Majelis, ada pula pendatang baru, bahkan tidak sedikit politisi senior yang tidak terpilih dalam pemilu 1997 sehingga mereka tidak akan lagi menyandang predikat sebagai wakil rakyat.
Posisi formal para politisi di lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara, juga kedudukan para pejabat negara dalam berbagai departemen pada Kabinet mendatang, merupakan kelompok elit nasional. Mereka akan mengambil berbagai keputusan nasional yang dampak dan pengaruhnya bakal mempengaruhi nasib seluruh rakyat Indonesia pada milenium mendatang. Namun keputusan politik di Indonesia selama ini ternyata tidak hanya menjadi milik elit formal. Justeru peranan pimpinan informal, baik tokoh-tokoh agama maupun kepala suku dan pimpinan golongan masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan politik cukup menonjol. Bahkan karena begitu kuatnya lobby mereka, bukan mustahil terjadi banyak keputusan politik yang sebenarnya telah ditentukan pada wilayah konsensus antara tokoh-tokoh informal, sedangkan formalitas keputusan itu baru dikukuhkan dalam perdebatan dan persetujuan pada lembaga-lembaga formal, baik di Dewan maupun di Majelis.
Banyak agenda persoalan menghadang bangsa dan negara Indonesia di masa mendatang, yang perlu diperhatikan oleh para elit nasional. Salah satu di antaranya adalah mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional. Bagaimana para elit nasional menghargai kemajemukan — suku, agama, ras dan golongan — dalam bingkai negara kesatuan, dan bukan berfikiran sempit sektarian dan primordialisme? Wawasan kebangsaan sebagai jawaban untuk memelihara keutuhan negara Proklamasi yang telah menjadi pegangan elit nasional juga harus dimiliki oleh elit-elit lokal di berbagai daerah dan suku di Indonesia.
Basis-basis sosial bagi kemunculan dan naiknya elit-elit lokal ke permukaan politik nasional perlu dipupuk dan dikembangkan. Organisasi-organisasi kemasyarakatan, selain organisasi politik, selama ini telah memberikan kontribusi bagi tampilnya elit-elit terkemuka Indonesia. Mereka lahir dari basis rakyat yang dipilih dan diakui oleh massa pemilihnya melalui cara-cara demokratis, bukan dengan rekayasa politik murahan. Redaksi
__________________________________________________________
Penerbit: PT Pustaka LP3ES Indonesia, Anggota SPS. ISSN 0301-6269 SIUPP: No. 072/SK/MENPEN/ SIUPP/D.I/1986, 4 Maret 1986
Pemimpin Umum: Arselan Harahap Pemimpin Perusahaan: Maruto MD. Pemimpin Redaksi: Ismid Hadad Dewan Redaksi: Daniel Dhakidae (Ketua), Taufik Abdullah, M. Dawam Rahardjo, Aswab Mahasin, Rizal Ramli, Didik J. Rachbini, Vedi R. Hadiz Redaktur Pelaksana: Paulus Widiyanto Staf Redaksi: E. Dwi Arya Wisesa Sekretaris Redaksi: Eriko Sustia
Produksi: Arys Sutarman (Manajer), Awan Dewangga (Wakil Manajer), Yahya Sukaria, Idjas Saham, Teguh Supriyanto Pemasaran: Maruto MD. (Pjs. Manajer), M. Sholeh (Wakil Manajer) Iklan: Arys Sutarman Tata Usaha: Sudartoto (Kepala), Achmad Rifai, Masita Alamat: Jl. S. Parman 81, Jakarta 11420 Kotak Pos 6275/11062 Telefon Redaksi: 5663525 Pemasaran/Iklan: 5663527 Tata Usaha: 5667139, 5667141, 5674211 Fax.: (021) 5683785 Bank: BUKOPIN Cabang. S. Parman Jakarta No. Rekening 14.0010. 2.003 BNI Cabang Senayan Jakarta No. Rekening 001.284.001 Pencetak: PT. Temprint (isi di luar tanggungjawab percetakan)