MENGAMATI perkembangan ekonomi kita dewasa ini, tampak dengan jelas beberapa persoalan yang dihadapi pemerintah dalam upaya menjaga momentum dan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan nasional. Pertama, berakhirnya “boom minyak” yang secara langsung memberi dampak terhadap kemampuan pemerintah membiayai proyek-proyek pembangunan dan dalam menggerakkan dinamika ekonomi masyarakat. Kedua, masih rendahnya penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Ketiga, adanya kewajiban membayar hutang dan cicilan bunga, di samping syarat-syarat pinjaman luar negeri yang makin berat. Keempat, masih terbatasnya kemampuan daya saing produk-produk non-migas kita dalam pasar internasional. Kelima, masih panjangnya deretan perizinan yang pada gilirannya mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.
Mungkin kita masih bisa menginventarisir masalah dan hambatan lain yang cukup membebani pemerintah. Namun apa yang sudah diutarakan di atas, sedikit banyak menunjukkan mengapa pemerintah dalam beberapa waktu belakangan ini mengeluarkan serangkaian paket kebijaksanaan deregulasi untuk menjawab persoalan dan tantangan tersebut.
Prisma edisi kali ini, mencoba menampilkan beberapa tulisan tentang masalah deregulasi ekonomi yang dijalankan pemerintah, kendati disadari bahwa kemungkinan perubahan kebijaksanaan deregulasi begitu cepat terjadi saat ini. Mari Pangestu, staf ahli CSIS dan pengajar FEUI, secara tajam mencoba melihat rangkaian deregulasi sebagai suatu mata rantai dalam proses restrukturisasi ekonomi. Mempelajari paket deregulasi, katanya, tidak bisa dilakukan secara terpisah, tapi harus secara komprehensif. Dan bukan hanya jenis (tipe) kebijaksanaan, tapi urutan proses deregulasi itu sendiri penting untuk dipelajari. Anwar Nasution, yang juga staf pengajar FEUI, menyajikan sebuah tinjauan kritis mengenai dampak dan tindak lanjut yang perlu dilakukan setelah paket deregulasi tanggal 27 Oktober 1988 (Pakto 27) berikut penyempurnaannya yang disampaikan Menteri Keuangan tanggal 25 Maret 1989 yang lalu. Sedangkan Soeharsono Sagir, pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran menguraikan berbagai kendala dalam perekonomian menjelang Pelita V serta pentingnya mengkaji arah kebijaksanaan fiskal dan perdagangan luar negeri setelah Pakto 27.
Dan sebagai suatu kesatuan dengan tema Prisma edisi kali ini, dalam rubrik “Dialog”, disajikan pula hasil wawancara dari dua orang yang memiliki posisi yang berbeda. Mereka adalah Sanyoto, Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Mochtar Mas’oed, staf pengajar FISIPOL UGM.
Di samping itu, ada sebuah tulisan yang berbicara soal ekonomi dari perspektif yang agak lain. Dwight Y. King, staf pengajar pada Northern Illinois University, berupaya menguraikan signifikansi penggunaan pendekatan ekonomi politik dalam menjelaskan persoalan-persoalan sosial politik dan ekonomi.
Dan Prisma juga menampilkan dua buah artikel lepas. Yang pertama tulisan Tommy Firman, staf pengajar ITB, mengupas tentang mobilitas tenaga kerja pada industri konstruksi di Jawa. Kemudian M. Idrus Abustam, staf pengajar IKIP Ujung Pandang, mengungkapkan perilaku gerak penduduk, perubahan sosial dan pembangunan di Sulawesi Selatan. Keduanya, merupakan sisi lain dalam kehidupan kita yang mungkin menarik untuk Anda baca. Redaksi.
__________________________________________________________________________
Pemimpin Umum: Arselan Harahap • Pemimpin Redaksi: Ismid Hadad • Wakil Pemimpin Redaksi: Masmimar Mangiang • Pemimpin Perusahaan: Maruto MD • Sidang Redaksi: Aswab Mahasin, Ismid Hadad, Masmimar Mangiang, M. Dawam Rahardjo, Vedi Renandi Hadiz • Sekretaris Redaksi: Poppy Soeyono • Tata Usaha/Sirkulasi: Sudartoto, M. Sholeh, Jinan Mohammad • Iklan/Promosi: Anda Z. Noerzy • Produksi: Awan Dewangga, Idjas Shaham, Suradi Suprapto.
Penerbit: PT Pustaka LP3ES Indonesia. SIUPP: No. 072/SK/MENPEN/SIUPP/D.I/1986, 4 Maret 1986. Alamat: Jl. S. Parman 81, Jakarta 11420, Telepon, 597211. Tromol pos 493, Jakarta 10002 Indonesia. Bank: BUKOPIN, Cabang S. Parman, Jakarta, Nomor Rekening 004.0010.5 Pencetak: PT Temprint; IBM Setting: Bagian Penerbitan LP3ES Jakarta; Anggota SPS. ISSN 0301 – 6269.