SECARA ideal sebetulnya setiap pelaksanaan pembangunan nasional harus memiliki mekanisme pengawasan untuk melihat lancar tidaknya jalannya roda pembangunan yang sudah, sedang dan akan dijalankan. Ini tentu sangat berkaitan dengan masalah-masalah serta hambatan-hambatan yang muncul di balik pelaksanaan pembangunan tersebut. Di Indonesia, secara konstitusional pengawasan pembangunan tersebut mengambil bentuk internal (dilakukan oleh Departemen dan Non-Departemen), fungsional (melalui BPKP dan Irjen) serta eksternal (melalui BPK dan DPR, dan juga berbagai kekuatan sosial-politik seperti media massa).
Mekanisme antara pengawasan dengan pembangunan, umumnya menjadi suatu persoalan yang pelik di negara-negara sedang berkembang sebagaimana dialami oleh Indonesia. Di satu sisi, untuk mengejar target pembangunan (baca: pertumbuhan ekonomi), seluruh rancangan dan pelaksanaannya dijalankan secara teknokratis, dan ini menyebabkan peranan negara menjadi sangat dominan dalam seluruh rekayasanya. Sebetulnya langkah yang diambil ini, dengan dominannya peranan negara, bisalah dipahami. Mengingat dalam periode pra-Orde Baru, pembangunan nasional lebih diwarnai dengan gegap-gempitanya partisipasi dan mobilisasi politik, dan pada gilirannya mengabaikan pembangunan ekonomi. Sementara itu secara internasional, pembangunan nasional Indonesia sudah tertinggal dengan negara-negara dunia ketiga lainnya. Namun akibatnya di sisi lain, kekuatan-kekuatan non-negara menjadi kurang menonjol keberadaannya. Kehadiran mereka lebih dilihat hanya sebagai partisipan yang menjalankan “blue-print” yang sudah dirancang dari atas.
Dalam periode “oil-boom”, masalah pengawasan pembangunan kelihatannya kurang tampil ke permukaan. Ini bisa jadi karena negara memiliki dana yang besar untuk merekayasa seluruh aktivitas pembangunan ekonomi dan sosial-politik. Akibatnya, segala penyimpangan atau distorsi yang seringkali hadir dalam pengelolaan pembangunan jarang dipermasalahkan secara serius dan tuntas. Seakan-akan semua persoalan yang ada bisa secara gampang dikompensasi oleh melimpahnya dana pembangunan yang terus mengalir.
Setelah periode berkah minyak lewat, maka persoalannya menjadi berubah. Negara dibatasi oleh kendala dana untuk mempertahankan momentum pembangunannya yang pada perkembangan selanjutnya, menghadirkan ke permukaan masalah penyimpangan, inefisiensi dan biaya tinggi, yang selama ini kurang diantisipasi, sebagai agenda persoalan yang harus ditangani secara serius. Secara subyektif, negara terus berupaya memutarkan roda pembangunan yang sudah dijalankan selama ini. Sementara itu secara obyektif, kendala-kendala yang dihadapi semakin berat dan kompleks. Sampai di sini, persoalan-persoalan efisiensi, efektifitas dan penjadwalan kembali proyek-proyek pembangunan menjadi faktor yang menentukan dalam pelaksanaan pembangunan. Dan sampai di sini pula, masalah pengawasan pembangunan menjadi faktor X yang harus diperhitungkan.
Atas dasar itu, edisi Prisma kali ini menampilkan beberapa tulisan yang berkaitan dengan masalah pengawasan pembangunan. Ada yang mencoba melihatnya dari sudut pengawasan internal, dan ada juga yang menerawangnya dari sudut pengawasan eksternal. Di sini kita akan berkenalan dengan beberapa penulis seperti Moeljarto T., S. Pamudji, S. Effendi, Waluyo Ratam dan Dwight King. Di samping itu, edisi ini juga menampilkan rubrik dialog dengan mewawancarai beberapa tokoh terkemuka, baik tokoh pemerintah maupun tokoh masyarakat, yang berkompeten dengan masalah pengawasan pembangunan. Mereka adalah Sarwono Kusumaatmadja, Mochtar Lubis, Sartono Kartodirdjo, Djamaluddin Ancok dan Yahya A. Muhaimin. Sebagai artikel lepas, ditampilkan topik tentang perkembangan kota-kota baru di wilayah JABOTABEK yang ditulis oleh Tommy Firman.
Edisi Prisma tersebut dirancang bersama editor tamu, Dr. Sofian Effendi. Redaksi
________________________________________________________________________________________________________________________
Pemimpin Umum: Arsalan Harahap • Pemimpin Redaksi: Ismid Hadad • Pemimpin Perusahaan: Maruto MD • Dewan Redaksi: Aswab Mahasin, Ismid Hadad, Masmimar Mangiang, M. Dawam Rahardjo, Vedi Renandi Hadiz • Staf Redaksi: Ade Arnando, Nur Iman Subono • Sekretaris Redaksi: Tri Erni Lestari • Tata Usaha/Sirkulasi: Sudartoto, M. Sholeh, Jinan Mohammad • Iklan/Promosi: Anda Z. Noerzy • Produksi: Awan Dewangga, Idjas Shaham, Suradi Suprapto.
Penerbit: PT Pustaka LP3ES Indonesia, SIUPP: No, 072/SK/MENPEN/SIUPP/D.I/1986, 4 Maret 1986. Alamat: Jl. S. Parman 81, Jakarta 11420, Telepon, 597211. Tromol pos 493, Jakarta 10002 Indonesia. Bank: BUKOPIN, Cabang S. Parman, Jakarta, Nomor Rekening 004.00105 Pencetak: PT Temprint; IBM Setting: Bagian Penerbitan LP3ES Jakarta; Anggota SPS, ISSN 0301 – 6269.