SEBAGAIMANA air yang terus mengalir, maka demikian juga dengan masyarakat yang terus bergerak. Jika derasnya air sering terhambat oleh batu-batu karang, maka tidak beda jauh dengan apa yang dialami gerakan masyarakat dalam perjalanannya. Keberadaannya acapkali diwarnai dengan dinamika dan pasang-surutnya sendiri. Dewasa ini, sering-kali kita rasakan bahwa sepak-terjang mereka digambarkan sebagai kelompok-kelompok masyarakat yang tidak terorganisir dan terstruktur secara baik. Ideologi maupun tujuannya pun terlihat secara samar-samar, jika tidak mau dikatakan tidak ada, dan bahkan lebih jauh dari itu, mereka lebih akrab dipandang sebagai pihak yang selalu menciptakan destabilitas sosial-politik dan sekaligus menghambat pembangunan ekonomi. Singkatnya, kehadiran gerakan masyarakat dipandang dengan wajah yang selalu negatif. Apakah memang benar demikian? Jika kita mau jujur, tentu jawabnya “tidak”, atau secara netral bisa dijawab dengan “tergantung darimana kita memandangnya”.
Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, cukup terbukti bahwa mereka pernah hadir dengan segala atribut keperkasaannya. Tentu kita masih ingat, sebagai contoh, sekitar tahun 1910-an, sektor masyarakat atau sektor non-negara di kemudian juga di luar Jawa dan puncaknya seluruh Indonesia mengalami politisasi dan ideologisasi yang mendalam. Mereka yang terdiri dari kaum bangsawan, pemimpin agama, intelektual didikan Barat dan kelompok-kelompok pedagang, merupakan embrio dari kelas borjuis pribumi. Kehadirannya jelas, terlepas atau bahkan justru berhadap-hadapan dengan kerangka “negara” Hindia Belanda.
Dalam perjuangan Revolusi Kemerdekaan, mulai dari 1945 sampai 1950, hingga lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sosok “negara” masih samar-samar dan tenggelam dalam gegap gempitanya “masyarakat”. Boleh dibilang saat itu, justru unsur-unsur masyarakatlah yang telah mempertahankan “negara” melalui organisasi perjuangan non-negara. Suasana yang sama mungkin bisa juga kita rasakan pada era Demokrasi Parlementer maupun Demokrasi Terpimpin. Walaupun juga harus diakui bahwa ada perbedaan eksistensi dari gerakan masyarakat dalam dua periode demokrasi tersebut. Tapi yang pasti, adalah suatu fakta sejarah bahwa gerakan masyarakat memiliki saham yang besar dalam ikut membantu kelahiran Negara Republik Indonesia, baik itu pada masa pra-kemerdekaan maupun pada saat awal-awal kemerdekaan.
Bagaimana dengan era Orde Baru? Dalam 20 tahun terakhir ini, sangat jarang kita mendengar gerakan masyarakat yang dimotori dari arus bawah. Sementara itu, kita rasakan juga bagaimana keperkasaan negara dalam menyelusup ke seluruh aspek kehidupan masyarakat. Ia tidak hanya penggerak roda pembangunan ekonomi, tetapi sekaligus alat rekayasa sosial-politik, Padahal tak kurang Jendral (Purn.) Soemitro sendiri, melihat peranan gerakan masyarakat, yang terpantul dalam gerakan Angkatan 66, berperan besar dalam turut melahirkan Orde Baru. Saat ini, kelihatannya kita memang lebih akrab dengan aktivitas masyarakat dengan warnanya yang mobilisasi daripada partisipasi, lebih bersifat “floatingmass” daripada terideologisasi, dan mementingkan stabilitas nasional daripada dinamika masyarakat yang berlebih-lebihan. Lebih jauh dari itu, seringkali kekuatan negara selalu ditempatkan berhadap-hadapan dengan kekuatan masyarakat, dan bukan sebagai kawan seiring atau saling melengkapi satu sama lain. Jika memang demikian adanya, tentu ada warisan sejarah yang melatarbelakanginya. Terbengkalainya pembangunan ekonomi pada masa lalu, yang pada gilirannya menyengsarakan masyarakat banyak, sering dituduhkan sebagai akibat politisasi dan ideologisasi gerakan masyarakat dengan slogannya “politik adalah panglima”. Dan apabila negara sekarang begitu dominan, maka itu hasil sintesa masa lalu. Namun demikian, apapun ceritanya, sebagaimana dinyatakan Romo Mangun, rakyat tidak pernah berhenti bergerak. Persoalannya tinggal bagaimana dan darimana kita melihatnya.
Dengan berpijak pada alur cerita di atas, edisi Prisma kali ini mencoba menampilkan tema “Gerakan Masyarakat” yang dipotret dari berbagai sudut. Aswab Mahasin mencoba menampilkan denah dari masyarakat yang sering disebut sebagai kaum pinggiran; Mohtar Mas’oed menerjemahkan aktivitas masyarakat dari perspektif yang melihat tarik-menarik antara “kekuatan negara” dengan “kekuatan masyarakat”. Sementaraitu, Philip Eldridge menangkap gerakan masyarakat dalam baju beberapa lembaga-lembaga swadaya masyarakat; kemudian Hermawan Sulistyo bercerita tentang gerakan rakyat dengan membandingkan antara Indonesia dengan Filipina. Untuk melengkapi tema ini, ditampilkan juga hasil dialog dengan beberapa tokoh, baik dari kalangan akademisi, rohaniawan, pesantren dan juga militer. Sebagai artikel lepas, masalah Peranan Koperasi di Jepang dan Prospeknya bagi Indonesia, tulisan Sutrisno Iwantono dan Izumi Iwama, sangat menarik untuk diketengahkan. Dan akhirnya, Prisma kali ini juga dilengkapi dengan dua tulisan tinjauan buku. Prisma
___________________________________________________________________________
Pemimpin Umum: Arselan Harahap • Pemimpin Redaksi: Ismid Hadad • Pemimpin Perusahaan: Maruto MD • Dewan Redaksi: Aswab Mahasin, Ismid Hadad, Masmimar Mangiang, M. Dawam Rahardjo, Vedi Renandi Hadiz • Staf Redaksi: Ade Armando, Nur Iman Subono • Sekretaris Redaksi: Tri Erni Lestari • Tata Usaha/Sirkulasi: Sudartoto, M. Sholeh, Jinan Mohammad • Iklan/Promosi: Anda Z. Noerzy • Produksi: Awan Dewangga, Idjas Shaham, Suradi Suprapto.
Penerbit: PT Pustaka LP3ES Indonesia, SIUPP: No. 072/SK/MENPEN/SIUPP/D.I/1986, 4 Maret 1986, Alamat: Jl. S. Parman 81, Jakarta 11420, Telepon, 597211, Tromol pos 493, Jakarta 10002 Indonesia. Bank: BUKOPIN, Cabang S. Parman, Jakarta, Nomor Rekening 004.00105 Pencetak: PT Temprint; IBM Setting: Bagian Penerbitan LP3ES Jakarta; Anggota SPS. ISSN 0301 – 6269.