PEMBANGUNAN Indonesia jang berdjalan kini merupakan proses satu arah jang dipompa dari atas, ataukah ada djuga gerak dari bawah? Djawabannja mungkin masih sulit, bila jang dimaksud “atas” adalah Penguasa/Pemerintah, dan “bawah” dimaksudkan sebagai pertisipasi masjarakat. Tetapi, djika pengertian “atas” diterdjemahkan sebagai “Pusat” dan “bawah” berarti “daerah” (dimana keduanja bisa terdiri dari unsur Pemerintah sadja, meski “daerah” sebenarnja terdiri dari Pemda dan masjarakat setempat), maka Pembangunan Indonesia djelas mulai melangkah madju. Artinja, peranan daerah tidak sadja diperhatikan, tapi djuga mulai diperhitungkan. Kalau dulu daerah harus mengemis minta2 proyek dan merasa sjukur kalau bisa djadi sekedar pelaksana proyek pembangunan didaerahnja, maka mendekati achir Pelita I ini Daerah mulai diadjak merantjang dan menentukan Rentjana Pembangunan Daerah mereka sendiri.
Agaknja Pemerintah dewasa ini makin menjadari, bahwa melangsungkan pembangunan nasional tidak tjukup hanja dengan membagi “hadiah2” projek sadja kepada daerah2 di Nusantara ini. Ada dua alasan pokok jang tampaknja mendorong kebidjaksanaan perentjanaan pembangunan oleh Pemerintah Pusat untuk lebih berorientasi pada daerah tersebut. Pertama, alasan tehnis administratif atau alasan ekonomi. Jaitu, kalau rentjana pembangunan didaerah itu terus menerus hanja dirumuskan dan diwudjudkan setjara sektoral seperti selama ini, artinja hanja menurut garis vertikal rentjana & kebutuhan sektor2 pembangunan dan Departemen2 di Pusat sadja, maka dewasa ini sudah mulai tampak keruwetan2 koordinasi serta kesangsian urgensi dan effektifitasnja bila projek2 sektoral itu dilihat dari kondisi suatu daerah atau kawasan. Pendekatan setjara sektoral itu, djustru seringkali tidak mendjamin pembangunan sentra2 pertumbuhan jang strategis, jang sangat dibutuhkan suatu daerah. Jang kedua, lebih bersifat pertimbangan sosial-politis. Jakni membina negara kesatuan Indonesia atau persatuan bangsa, dengan meletakkan dan mengarahkan fondasi ikatan2 ekonomis antar-daerah jang lebih kokoh, dan peningkatan pertumbuhan daerah2 jang lebih riil. Hal terachir ini sangat vital dan mungkin baru pertamakali ini dilakukan Pemerintah Indonesia, mengingat sedjarah pergolakan2 daerah jang sangat membahajakan Republik dan begitu banjak menuntut korban di-masa2 jang lampau.
Mengingat pentingnja proses ini bagi masjarakat kita, maka selain BAPPENAS jang achir2 ini sibuk sekali menjelenggarakan sidang2 marathon (bull-sessions) membahas dan merantjang pola2 strategi pembangunan regional & daerah untuk Repelita Ke-II, maka PRISMA merasa terdorong pula untuk menjadjikan Nomor Chusus Pembangunan Daerah ini, terutama bagi berbagai daerah & propinsi jang dewasa ini djuga sibuk melakukan workshop, seminar dan berbagai persiapan naskah rentjana pembangunan daerah masing2. Artikel2 dan ulasan2 jang ditulis chusus untuk PRISMA oleh para sardja ahli dibidang perentjanaan pembangunan regional dalam nomor ini, tentu sadja belum memadai dan masih bersifat umum atau sekedar introduksi terhadap permasalaahan Pembangunan Daerah jang begitu kompleks. Kendati demikian, nomor ini kami harapkan bisa mendjadi sematjam referensi untuk menarik perhatian masjarakat umum terhadap masalah2 pokok dan aktuil tersebut.
Nomor ini djuga menjadjikan pandangan2 Prof. David C. McClelland mengenai masalah2 apa jang mendjadi penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara atau prestasi suatu bangsa, jang dilukiskannja sebagai kebutuhan mentjapai prestasi, terutama dikalangan usahawan2. Meski teori dari ahli ilmu psikologi Amerika ini bukan hal baru bagi sardjana2 kita, tapi mungkin ada gunanja dikemukakan sekarang, dimana masjarakat dan pemerintah kita kelihatan masih besar obsessinja terhadap faktor2 materiil dalam pembangunan.