Desa bukan saja tulangpunggung kota, bahkan merupakan jantung dan tulangpunggung perekonomian Indonesia. Sebab sampai kini lebih dari 81% penduduk republik ini hidup dan tinggal di desa-desa dan sekitar 50% dari penghasilan nasional negeri kita berasal dari sektor pertanian yang berakar di daerah pedesaan. Karena itu membahas pembangunan dan hari depan Indonesia tanpa mengetahui serta memperhitungkan keadaan dan kehidupan pedesaan, pasti akan kehilangan dasar berpijak dan orientasi yang tepat. Hal ini telah disadari benar oleh pemerintah, yang terus meletakkan pembangunan sektor pertanian pada prioritas paling tinggi dalam Pembangunan Lima Tahunnya dewasa ini. Berbeda dengan periode sebelum 1966, pemerintah Orde Baru hingga kini telah berusaha mengalihkan perhatian dan upayanya kearah pembangunan desa – tidak saja dalam slogan dan rencana – tapi juga dalam alokasi dana, pelaksanaan proyek, pembinaan administratif, bahkan usaha penciptaan iklim politik yang dianggap perlu untuk perkembangan desa. Pendek kata, kalau dulu desa senantiasa dijadikan sapi perahan dan kanchah perebutan kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi dari berbagai pihak, maka sekarang desa justru akan dijadikan titik pangkal pembangunan, yang harus dilindungi, dibangun dan dikembangkan potensinya lebih dulu, sebelum dimanfaatkan untuk menghidupi kota-kota, menunjang sektor-sektor lain serta pembangunan nasional Indonesia. Paling tidak, begitulah dikandung maksud yang seringkali dinyatakan pemerintah kepada umum.
Adakah maksud itu telah dilaksanakan, atau dengan strategi dan cara bagaimana pemerintah akan mencapai maksud tersebut, itulah masalah yang harus kita teliti sekarang. Juga, seberapa jauh pembangunan Indonesia sekarang ini telah menyentuh desa, serta bagaimana akibat dan pengaruh pembangunan itu terhadap perkembangan masyarakat desa, adalah persoalan-persoalan yang terlalu fundamental untuk dibiarkan tanpa penelaahan secara saksama. Untuk itu, suatu potret keadaan kehidupan desa kini, serta juga – lebih penting lagi – suatu gambaran prospek masyarakat desa di masa mendatang, agaknya perlu diketahui dan menjadi pemikiran kalangan yang lebih luas. Dalam keterbatasan penulis dan bahan yang ada, PRISMA pada nomor ini mencoba merekam beberapa mozaik dari potret dan prospek tersebut. Menyadari luas dan kompleksnya pembahasan prospek masyarakat desa, redaksi juga tidak punya prestensi untuk menyajikannya secara kategori, lengkap menyeluruh, namun hanya mengambil beberapa aspek yang perlu ditonjolkan. Terutama segi-sesi masalah desa yang sudah pernah diteliti secara empiris atau ada data-datanya secara kwantitatif.
Demikianlah dalam PRISMA nomor ini pembaca bisa mengikuti tulisan Dr Achmad T. Birowo yang melakukan aspek kesempatan kerja dan dinamik kehidupan desa sebagai akibat dari pembangunan pertanian di pedesaan. Sekalipun lasannya belum dilengkapi dengan data-data terakhir hasil sensus pertanian 1973 yang masih dalam proses pengolahan, namun telah disertai dengan beberapa hasil Survey Agro Ekonomi tahun 1972–73 yang cukup penting untuk ditelak lebih lanjut. Kemudian tak kalah pentingnya adalah pembahasan mengenai peranan Kepala Desa yang dalam hal ini diberikan oleh Dr TM Smith berdasarkan penelitiannya tahun 1970 terhadap 390 kepala desa dari tiga propinsi di Jawa dan luar Jawa. Dengan mengetahui latar-belakang dan keadaan kepala desa yang kita miliki, mungkin sampai saatnya kita bertanya: apakah tugas, wewenang dan peranan yang begitu besar dan sentral diletakkan di atas pundak kepala desa tersebut sesuai dengan kemampuan dan hasil yang diharapkan? Atau dalam pertanyaan penulis: mungkinkah kita mengandalkan diri pada kepala desa sebagai pelopor pembangunan dan pembaharuan untuk lapisan masyarakat yang merupakan mayoritas mutlak penduduk Indonesia itu?
Untuk pembahasan masalah aktuell yang dewasa ini menjadi taruhan suksesnya Pelita I, yaitu masalah BUUD dan pengadaan stok beras nasional, kami sengaja minta kepada Prof. Soedarsono Hadisapootro konseptor gagasan Badan Usaha Unit Desa – untuk membentangkan ide dan rencananya semula berdasarkan pilot-project yang dilaksanakan oleh di suatu desa dekat Yogyakarta, serta penilaiannya terhadap pelaksanaan pembinaan BUUD secara besar-besaran dan kenyataan-kenyataan bagi yang dihadapi pemerintah akhir-akhir ini dalam mengatasi kebutuhan pangan secara mendesak. Dalam konteks ini pula kita perlu melihat dan mengukur kesanggupan masyarakat desa untuk mengadaptasikan berbagai pengaruh sosial-politik, teknologi dan suasana pembangunan yang datang dari luar lingkungannya, baik itu berupa saluran-resmi dari tingkat atas, lewat mass-media, ataupun karena terbukanya pintu desa oleh perbaikan komunikasi, jalan raya, perdagangan, kegiatan proyek, dan sebagainya. Suatu tinjauan sosio-logis berdasarkan hasil penelitian yang dipimpin penulis sejak 1970 hingga kini terhadap kira-kira 25 desa di Jawa Tengah telah dilakukan oleh N.L. Kana dalam nomor ini, terutama untuk menjawab pertanyaan: adakah desa masih bisa dianggap sebagai unit yang otonom selama Pelita I ini. Barangkali artikel ini suatu bahan pemikiran yang menarik bagi para penyusunan konsep “floating mass” yang agaknya akan diterapkan di desa-desa dalam waktu dekat ini.
Salah satu potensi dan aspek kehidupan masyarakat desa yang pasti tidak boleh diabaikan adalah peranan anak-anak dan kaum remaja, khususnya dalam ekonomi rumah-tangga suatu desa. Menurut observasi Benjamin White – sekurang-kurangnya di desa Kulon Progo, Jawa Tengah – semboyan “banyak anak, banyak rezeki” bukannya tanpa argumentasi yang rasional dan secara ekonomis bisa dipertanggungjawabkan. Apabila kesimpulan ahli anthropologi AS ini benar, maka pasti pelaksanaan program keluarga berencana untuk daerah pedesaan, tidak sepatutnya dilaksanakan secara hantam kromo begitu saja, karena bisa berkaitan pada kelompoknya ekonomi rumah-tangga desa yang tentu tidak kita inginkan. Disamping itu, dalam usaha membangun masyarakat desa dewasa ini, faktor kehidupan bersama dengan potensi serta peranan pesantren yang sangat berkarakter dalam kehidupan pedesaan – khususnya di Jawa – agaknya belum cukup memperoleh perhatian dan penggarapan yang sepadan. Dalam nomor ini sekali lagi PRISMA menyampaikan satu uraian tentang pesantren dan peranan Kyai di desa, kali ini ditulis oleh M. Dawam Rahardjo berdasarkan survey di Jawa Barat dan observasi di Jawa Timur.
Akhirnya perlu kami jelaskan, bahwa nomor ini semula direncanakan dengan memuat juga pandangan dan pendekatan fikah pemerintah, c.q. Direktorat Jendral Pembangunan Masyarakat Desa, serta bahan informasi hasil survey tipologi desa yang telah diselenggarakan Ditjen PMD tersebut. Ternyata PMD tidak bisa memenuhi permintaan PRISMA kali ini, dan sebagai gantinya kami muat disini tuliskan Saukat Sacheh yang secara ringkas dan sangat kasar memberikan interpretasi sementara terhadap gambar bandaran tipologi desa yang telah disurye oleh Direktorat Jendral PMD tersebut.