Di penghujung tahun 1975 ini, Prisma mengajak pembaca untuk membahas masalah yang akhir-akhir ini semakin sering diperbincangkan orang: gagasan pembentukan “Tata Ekonomi Internasional Baru” dan implikasinya bagi Indonesia. Rasanya sudah tiba saatnya bagi kita untuk memperluas cakrawala perhatian dan pemikiran, tidak saja terhadap masalah-masalah yang terjadi di negeri sendiri, tetapi juga terhadap masalah-masalah yang secara global sedang menimpa tata hubungan antarnegara, antabangsa, bahkan mungkin mengenai seluruh umat manusia. Kita semua merupakan suatu bagian dari tatanan itu, yang merupakan hubungan interdependensi yang saling mempengaruhi, sekalipun mungkin masih terlalu dini untuk membayangkan suatu tata dunia yang mengatasi wewenang kedaulatan negara-negara.
Berbagai krisis yang melanda dunia selama lima tahun terakhir ini, agaknya memang membantu mematangkan gagasan pembentukan “Tata Ekonomi Internasional Baru”, tetapi pada hakekatnya gagasan itu merupakan hasil benturan dari dua kepentingan yang saling bertentangan, yang oleh sementara kalangan disebut sebagai polarisasi Utara-Selatan. Di satu fihak, negara-negara sedang berkembang berkepentingan terhadap penataan kembali ekonomi internasional untuk mengoreksi ketimpangan dan ketidak-adilan dalam pembagian kemakmuran di planit kita ini, dilain fihak, negara-negara maju ingin bertahan pada pola dasar tatanan lama—dengan perubahan sedikit saja—agar dengan demikian kepentingan mereka tetap aman terjamin.
Sumber yang lebih dalam dari arus pertentangan kepentingan itu kelihatannya terletak pada apa yang selama ini membuat masygul masyarakat para pemikir kemanusiaan: ketidak sanggupan dari sistem yang diciptakan manusia untuk meratakan hasil kemakmuran. Dalam hubungan internasional, ini antara lain tercermin dalam terms of trade yang timpang, teknologi yang dijual terlalu tinggi dan bahan mentah yang dibeli terlalu murah. Berbagai ketimpangan lain terlihat dalam sistem moneter internasional, lalu lintas bantuan dan penanaman modal, serta berbagai aspek ekonomi, sosial maupun politis lainnya. Sementara itu, akumulasi dari ketimpangan-ketimpangan ini telah sedemikian menumpuknya, hingga jurang antara mereka yang berkelimpahan dan mereka yang kekurangan semakin tak terjembatani.
Gema dari benturan-benturan itu—yang resminya dicetuskan dalam Sidang Khusus VI Majelis Umum PBB—sampai juga ke negeri kita, karena sebenarnya arus pertentangan kepentingan itu ada juga di sini.
Adalah kewajiban kita semua untuk memberi jawab. Dan berbagai pemikiran yang tertuang dalam Prisma kali ini, adalah percobaan untuk menjawab tantangan itu, atau setidak-tidaknya merupakan rintisan telaah dan pembahasan permasalahannya, untuk seberapa mungkin menyarankan pemecahannya. Enam artikel yang disajikan di sini semula merupakan prasaran yang disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Orde Ekonomi Internasional Baru yang diselenggarakan baru-baru ini di Jakarta, oleh LEKNAS-LIPI dan LP3ES. Redaksi menyampaikan terima kasih kepada Panitia Seminar untuk kesempatan pemuatannya dalam Prisma. Tulisan Mahbub ul Haq semula merupakan sumbangan fikiran untuk Kelompok Studi Tinbergen, sedang tulisan Denis Goulet dimaksudkan untuk menampilkan aspek teknologi yang merupakan bagian essensiil dari Tata Ekonomi Internasional Baru itu, tetapi yang selama ini terasa kurang disoroti. Akhirnya masih ada catatan dari seorang diplomat kita tentang bagaimana masalah yang kontroversiil itu diperbincangkan dalam forum PBB.
Tentu, semuanya ini belum merupakan keseluruhan cerita. Tetapi bahwa cerita itu sudah dimulai, rasanya cukup berarti juga.