Ali Sadikin benar. Masalah pendidikan ibarat banjir. Setiap tahun ia datang melanda kehidupan masyarakat kita. Setiap tahun, ratusan ribu bahkan jutaan anak-anak usia sekolah dengan gemuruh datang menuntut pendidikan, menyuarakan hasrat melanjutkan pelajaran. Mereka menyerbu gedung-gedung sekolah dan perguruan. Menggetarkan rumah-tangga wali murid. Menembus dinding-dinding birokrasi kantor dan pejabat. Membanjiri halaman surat-kabar dan majalah. Menggemparkan dan menyedot dana-dana masyarakat, serta menghadang tanggung-jawab kebijaksanaan pemerintah. Tragisnya, gemuruh banjir anak didik yang dahsyat itu sebagian besar kemudian hanya bermuara dalam frustrasi dan terlantarnya suatu generasi yang putus sekolah. Memperbesar armada penganggur dan brandal masyarakat, kalau tidak meluap dalam keresahan dan ketegangan masyarakat. Semua itu merupakan pertanda dan akibat meningkatnya kebutuhan akan pendidikan yang jauh tidak sebanding dengan sarana dan kesempatan yang ada. Maka tidak heran, jika pendidikan dewasa ini dirasakan sebagai sesuatu yang langka, sulit diperoleh. Ya, suatu kebutuhan yang amat mahal. Hingga kalau republik ini mau mencerdaskan kehidupan rakyatnya, kalau setiap warga pada dasarnya berhak memperoleh pendidikan, lalu timbul pertanyaan: siapa sebenarnya yang sempat dan mampu menikmati pendidikan itu sekarang? Dan bagi yang belum sempat atau tak mampu sekolah: kapan dan di mana mereka dapat kesempatan? Siapa pula yang akan menanggung biaya pendidikan mereka?
Tetapi itu baru sebagian dari masalahnya. Masih ada pula soal lain: pendidikan untuk apa? Tentu untuk dan supaya orang jadi pintar, arif, dan trampil bekerja guna menunjang kelangsungan hidupnya. Supaya hidup manusia bahagia dan bermakna. Dalam konteks negara: pendidikan untuk pembangunan. Kalau maksudnya begitu, haruskah semua itu dicapai melalui jalur dan jenjang pendidikan formil yang ternyata langka, sulit dan mahal tadi? Lebih gawat lagi, sekolah dan sistem pendidikan yang ada justru seringkali tak ada hubungannya dengan lapangan kerja yang dicari anak didik. Tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Malahan tidak jarang, pendidikan kita cenderung makin mengasingkan anak-anak didik dari masyarakat dan lingkungannya. Membuat mereka makin tergantung pada pihak, peralatan dan keadaan yang mereka sendiri tak mampu menguasainya. Hingga pendidikan itu tak mampu berfungsi membebaskan seseorang dari belenggu keterbatasannya, tapi hanya sekedar alat guna mempertahankan status-quo, yang tak sanggup membawa perubahan yang diperlukan untuk pembangunan bangsa.
Masalah tadi membawa kita pada renungan dan tinjauan kembali terhadap sistem dan kebijaksanaan pendidikan yang berlaku selama ini. Sementara itu, terasa bahwa keinginan akan perubahan dan pembaharuan tersebut kadangkala melampaui proporsi yang wajar. Berapa kali sistem dan pendekatan baru disuntikkan, berapa kali sekolah dan jutaan anak-didik dijadikan “kelinci percobaan” teori dan konsepsi. Apakah segala eksperimen itu sepadan dengan hasil yang mau dicapai? Dan layakkah dibayar dengan “kebingungan murid-guru-dan orang tua” justru karena terlalu banyaknya input perubahan ke dalam sistem yang berlaku?
Prisma nomor ini tidak berambisi untuk menjawab setiap pertanyaan. Masalah penyelenggaraan pendidikan yang merata, relevan dan bermutu—yang menjadi tema pembahasan nomor ini—tentu hanya bisa disajikan di sini dalam keterbatasan yang ada. Penulis Waskito memberi gambaran umum tentang sistem pendidikan itu sebagai pengemban mandat masyarakat, suatu peralatan seleksi dan penentuan kedudukan anggota-anggota masyarakat di kemudian hari. Tulisan Soedjatmoko dan Willy Toisuta mencoba menelaah sistem dan lembaga pendidikan tinggi: seberapa jauh ia menunjang pembangunan dan mengemban missi keadilan sosial. Dua artikel lainnya merupakan studi kasus yang cukup menarik, mengungkapkan hasil eksperimen dan pengamatan terhadap program bantuan sekolah dasar (SD Inpres) di daerah Jawa Timur dan Sumatera Barat. Beberapa masalah yang belum terungkap dalam artikel-artikel itu, kami coba membahasnya lewat rubrik “Dialog”: kebijaksanaan dasar, soal biaya dan anggaran, tuntutan sosial, serta pemikiran variasi dan alternatif sistem pendidikan yang mungkin dilaksanakan.