Kumpulan desa dan kota, itulah Indonesia. Tentu di antaranya ada hutan, laut, gunung, rawa-rawa dan pulau-pulau kecil, tapi tempat-tempat itu hampir tidak dihuni manusia. Sebab menurut catatan, 82% manusia Indonesia hidup di desa-desa dan 18% lagi tinggal di kota-kota. Karena itu mengungkap masalah kota dan desa pada hakekatnya menelaah masalah perimbangan-perimbangan antara sektor pertanian (yang disebut tradisionil) di daerah pedesaan dan sektor non-pertanian di daerah perkotaan (disebut sektor modern). Karena pentingnya masalah perimbangan kota dan desa itu, dirasakan perlu untuk meneliti kembali, apakah prioritas pembangunan telah sesuai dengan perimbangan tersebut? Adakah hasil-hasil pembangunan selama ini telah dibagi merata antara penduduk yang tinggal dalam dua daerah pemukiman itu? Apakah benar beban pembangunan sebagian terbesar harus dipikul dan dibayar oleh masyarakat desa, sementara rahmat pembangunan hanya untuk dinikmati masyarakat kota? Mungkinkah kepincangan dalam pembagian pendapatan masyarakat kota dan desa itu dikurangi? Bagaimana sebenarnya arah dan strategi pembangunan wilayah yang sedang dan akan dijalankan?
Pertanyaan-pertanyaan dasar tersebut di atas akhir-akhir ini menjadi aktuil kembali, karena perkembangan tumbuhnya kota dan desa kita menunjukkan tanda-tanda perimbangan yang kurang menggembirakan. Penanaman modal misalnya—baik modal domestik atau asing—yang dianggap sebagai faktor kunci pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, tampak makin tercurah pada sektor-sektor modern hingga menumpuk hanya di sekitar beberapa kota-kota besar saja. Sementara kondisi kemiskinan desa belum banyak berubah, berkembang pesatnya “kota-kota utama” yang penuh uang dan modal itu telah dengan dahsyat menggalakkan proses dan arus urbanisasi di negeri ini. Kalau tahun 1961 penduduk kota di Indonesia hanya 14,8%, tahun 1971 telah meningkat jadi 17,8%, dan pada awal 1976 ini mungkin lebih dari 20% penduduk Indonesia bermukim di kota-kota. Bahkan menurut proyeksi Prof. Sumitro Djojohadikusumo, dalam lima belas tahun lagi desa-desa di Jawa dan Madura akan lenyap dan menjelma menjadi “pulau kota” dengan dua kutub “megalopolis”-nya yaitu Jakarta Raya dan Surabaya.
Mengapa risau dengan “pengkotaan” desa? Bukankah itu berarti “modernisasi” sektor tradisionil? Presiden Bank Dunia Robert S. McNamara dengan tegas menunjukkan betapa kelirunya pola pembangunan kota-kota di banyak negara sedang berkembang yang hanya mengutamakan pembangunan sektor modern itu. Karena industrialisasi sektor modern tidak otomatis mampu menyerap pengangguran tenaga kerja di desa maupun kota, bahkan seringkali mendesak dan menyingkirkan usaha-usaha rakyat kecil yang terorganisir (sektor informil), hingga berakibat sekedar memindahkan kemelaratan dari desa ke kota. Tumbuhnya kantong-kantong pemukiman liar, kampung dan gubug miskin di tengah kota, adalah contoh dari pola pembangunan kota yang hanya menguntungkan mereka yang telah mapan dan kaya. Di lain fihak, Dr. Gordon P. Temple melalui analisa sosio-historis menunjukkan proses mundurnya “involusi” pertanian kita, di mana desa-desa komunal di Jawa telah menuju kepada desa komersiil dengan hampir kehilangan nilai dan sendi-sendi yang selama puluhan tahun melandasi kehidupan masyarakatnya. Menyadari keadaan daerah pedesaan yang demikian itu, umumnya para perencana tata-kota—juga Sugijanto Sugijoko dkk dari ITB—cenderung mengajukan konsep pembangunan perkotaan yang mampu menjadi “pusat-pusat pertumbuhan” untuk menampung dan menunjang daerah-daerah di sekitarnya. Apakah strategi dengan kecenderungan “primacy” kota-kota metropolis itu merupakan resep jawaban yang tepat, tentu masih perlu pengkajian lebih lanjut. Sebab kasus pembangunan “kota baja” sebagai lokasi PT Krakatau Steel di Cilegon yang ditulis Amri Marzali—kendati bisa ditafsirkan sebagai kasus ekstrim atau perkecualian—adalah contoh khas dari kota industri yang dicangkok di daerah pedesaan tanpa memberi “luberan” manfaat yang bisa langsung dirasakan masyarakat sekitarnya.
Akhirnya, semoga strategi umum pembangunan regional yang diuraikan oleh tokoh Bappenas Prof. A. Madjid Ibrahim serta percikan-percikan fikiran dalam rubrik “Dialog” yang disajikan Prisma nomor ini, akan memberi wawasan baru yang lebih kritis terhadap pemecahan masalah kota dan desa di masa mendatang.