Aspek baru yang fundamentil dari abad modern, demikian menurut Komisi Pearson, adalah kesadaran bahwa kita semua hidup dalam suatu “desa” dunia. Kita adalah anggota dari suatu komunitas dunia, dan karenanya secara moral adalah wajar jikalau mereka yang kaya membantu yang miskin untuk “dengan cara mereka sendiri, memasuki abad industri dan teknologi”. Jadilah sebuah “potret moral” dari bantuan pembangunan yang sampai hari ini masih terus dicetak ulang. Konon. seorang usahawan Amerika mempertajam versi ini ketika ia mengatakan kepada tuan rumahnya di Meksiko: “Kalian dan apa yang kalian ciptakan tidak bagus. Maka kami jual kepada kalian peradaban.”
Tetapi yang lebih meyakinkan adalah logika ekonomi dari bantuan pembangunan itu. Untuk mengejar laju pertumbuhan yang tinggi, diperlukan penanaman modal yang besar. Untuk itu diperlukan tabungan yang besar pula. Dan karena negara miskin terus menerus kekurangan tabungan, maka bantuan luar negeri sangat diperlukan. Keperluan akan bantuan itu menjadi lebih nyata lagi, karena ketiadaan bantuan bisa membawa kita kepada harga politik yang tidak terpikulkan. Satuan ekonomi kita mungkin harus jagi “cagar alam”, atau paling tidak harus kita terima risiko penjatahan devisa yang lebih rumit, tingkat pertumbuhan yang lebih rendah, atau, kita riskir pengangguran yang lebih besar. Dan semuanya itu gawat. Maka bantuan pembangunan boleh dibilang tak lagi merupakan soal pilihan, tetapi sudah menjadi keharusan yang tak boleh tidak.
Anehnya, beberapa negara yang semula termasuk blok sosialis agaknya juga mulai enggan membangun dalam kungkungan “cagar alam”. Yugoslavia dan juga Vietnam sekarang, mulai getol terhadap bantuan luar negeri. Barangkali pengalaman Rusia dan Cina terlalu berat untuk diulang pada masa sekarang. Ekonomi dunia telah begitu membesar dalam dimensi dan cakupan wilayahnya, hingga bantuan pembangunan agaknya mulai dianggap sebagai tiket yang syah untuk ikut serta dalam arus itu.
Sementara itu, banyak pengalaman baru yang muncul sejak Komisi Pearson melaporkan kajiannya kepada Bank Dunia di ujung dasawarsa 1960-an itu. Mulai sering terdengar keluhan tentang bantuan yang hanya menguntungkan lapisan atas di negara berkembang. Ada keluhan tentang beban hutang yang bertimbun, dan makin kuatnya ketergantungan. Ada lelucon tentang negara yang harus menggali lubang besar untuk menutup seperempat lubang, atau negara yang terengah-engah berpacu tetapi tak juga bergerak dari medan yang sama. Ujung yang paling ekstrim sering menuduh bantuan pembangunan sebagai “wajah manis dari kapitalisme”, suatu kompensasi yang tak juga memadai untuk bahan mentah yang dihargai terlalu rendah. Tuduhan ini lebih diperkuat lagi dengan munculnya imperium-imperium baru, yang dengan menawarkan “pola konsumsi beradab” dan tiket penanaman modal berusaha memperluas kekuasaan ekonomi melintasi batas-batas negara. Imperium itu tidak ditegakkan dengan senjata atau mesiu, tetapi dengan mengubah seluruh dunia menjadi shopping center, di mana hasil produksi onderneming multinasional ditawarkan dengan iklan yang menggoda. Agaknya para “manager dunia” ini sejak pagi-pagi menyadari, bahwa di mana imperium politik berakhir, di sana imperium bisnis mulai.
Kita semua berada dalam pusaran dua arus ini: kosmopolitanisme ekonomi di satu fihak dan nasionalisme ekonomi di fihak lain. Sikap-sikap kita terhadap bantuan luar negeri dan penanaman modal asing akan menetapkan di mana posisi kita yang sesungguhnya. Tetapi nasionalisme ekonomi agaknya masih berada pada tingkat yang reaktif; masih jadi pertanyaan besar, bagaimanakah caranya menghindari ketergantungan, dan kalau itu harus ditempuh dengan menghentikan bantuan, apakah ongkos politik dan ekonominya tidak terlalu mahal. Tetapi, tidak adakah pilihan lain lagi?