Pemilihan umum disebut sebagai sarana demokrasi. Namun, akhirnya, orang berpendapat bahwa penyelenggaraan pemilihan umum belumlah menjamin secara mutlak untuk berjalannya demokrasi di suatu negeri.
Dosen Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Dr. Moelyarto Tjokrowinoto mengatakan, kecenderungan kita mengukur partisipasi masyarakat dalam Pemilu dengan pendekatan kuantitatif tidaklah tepat. Partisipasi harus diukur secara kualitatif, dan karena itu katanya, prinsip langsung, umum, bebas dan rahasia, harus direalisir dalam praktek.
Menurut anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Persatuan Pembangunan, H. Imam Sofwan, hasil pemilihan umum akan salah jika kita menetapkan dan memakai aturan-aturan yang salah untuk itu. Dia menyebut bahwa lembaga tertinggi negara, haruslah berupa lembaga legislatif yang betul-betul sesuai dengan konstitusi.
Dan pemilihan umum yang akan kita selenggarakan tahun depan, dalam pandangan bekas Pangdam VI Siliwangi (1966-1969) Letjen Purnawirawan H.R. Dharsono, tidak dapat diharapkan akan membawa perubahan-perubahan. Duta Besar RI untuk Muangthai (1969-1972), Dubes RI untuk Kamboja (1972-1975) dan Ketua Delegasi Indonesia untuk ICCS, serta Sekjen Asean (1976-1978) ini mengatakan bahwa semuanya itu harus kita catat dalam dokumentasi sejarah, namun kita juga harus siap untuk menghadapi perbaikan.
Untuk beberapa negeri, pemilihan umum dilakukan hanya sekedar memenuhi persyaratan luar demokrasi. Ia dipergunakan untuk mempertahankan status quo yang ada. Abdul Madjid, bekas anggota DPR dari Fraksi Demokrasi Indonesia mengatakan, jika Pemilu dibuat dan diselenggarakan untuk menciptakan aparatur yang tidak mengemban kedaulatan rakyat—apalagi kalau ia menghalangi terciptanya pembaharuan struktur politik—berarti Pemilu itu dipakai buat melanjutkan status quo yang ada. Penolakan pembaharuan struktur politik itu menurut Madjid ada dewasa ini.
“Dialog” kali ini menampilkan pendapat keempat tokoh tersebut. Redaksi.
