Pengantar
Perkembangan peranan negara di negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, sekarang dan juga pada masa kolonial dulu, makin lama makin dominan. Membesarnya peranan negara mengakibatkan otonomi kelompok-kelompok dalam masyarakat makin berkurang. Berbagai pergerakan rakyat muncul menentang dominasi itu.
Komersialisasi usaha pertanian di desa, menurut Dr. Loekman Soetrisno, telah mendesak warga desa untuk mencari pekerjaan di kota. Tapi di kota mereka tak mampu berpartisipasi dalam sistem perekonomian sehingga mereka mengusahakan sektor informal sebagai lapangan usaha. Sektor informal bukanlah resistensi masyarakat bawah, melainkan hanyalah mekanisme pelindung. Tapi bila ia ditindas terus-menerus, ia dapat berubah menjadi gerakan perlawanan, apalagi bila ia bekerjasama dengan kelompok intelektual yang telah kehilangan tempat untuk menyalurkan kreativitasnya.
Kelompok pedagang dan pengusaha, menurut Dr. Ichlasul Amal, selalu diperlakukan secara mendua oleh negara. Di satu pihak negara sebenarnya dapat memanfaatkan kemampuan mereka dalam mendinamikkan masyarakat. Tapi di pihak lain, penguasa sebagai pembawa kepentingan negara, takut akan dampak dinamika masyarakat; kelompok pedagang dianggap mengancam kedudukan elite. Karena itu, pemerintah hanya memberikan otonomi kepada satu kelompok saja dan minta loyalitas sepenuhnya.
Tentang gerakan kelompok Islam, bekas Menteri Agama RI — Prof. H.A. Mukti Ali, menilainya dari sudut kesatuan. Umat Islam bukanlah suatu entitas yang terlepas, tetapi merupakan bagian dan partner semua kelompok masyarakat. Kepentingan Islam adalah kepentingan negara, karena ia lebur di dalamnya. Ketakutan pada gerakan ekstrim Islam di Indonesia tak perlu ada; mereka baru pada tahap pemikiran radikal. Gerakan ekstrim Islam atau non-Islam tidak ada. Mereka hanyalah orang-orang ekstrim.
Pergerakan rakyat di Jawa pada masa kolonial, terutama petani dan buruh pabrik, menurut Dr. Onghokham, perlu dipandang dalam kenyataan masih luasnya lahan dan sedikitnya jumlah penduduk waktu itu. Penduduk dapat melarikan diri dan mengabdi kepada penguasa lain. Buruh pabrik dapat mogok dalam waktu yang relatif lama karena adanya dukungan hasil sawah. Tentang gerakan Cina, sejarawan ini melihatnya sebagai perlawanan menuntut persamaan hak dan perlakuan.
Keterlibatan guru dalam pergerakan nasional memang tak bisa dipisahkan dari usaha untuk mendidik bangsa yang terkebelakang. Menurut Abdurrachman Surjomihardjo, kemampuan guru juga dimanfaatkan oleh media massa pada masa penjajahan untuk menerjemahkan artikel. Dengan demikian ide-ide dapat disampaikan ke tengah masyarakat dalam bahasa Melayu lewat tangan guru ini.
Apakah pergerakan nasional Indonesia adalah gerakan massa atau gerakan intelektual? Dr. Taufik Abdullah melihatnya sebagai sesuatu yang tak dilepaskan dari situasi masyarakat Hindia Belanda. Waktu itu massa bersikap tak senang terhadap orang asing yang mengganggu hidup mereka. Perasaan ini diterjemahkan dan diberi makna oleh kaum intelektual. Berbagai ideologi yang mempengaruhi kelompok intelektual pada masa pergerakan juga dibahas oleh sejarawan ini.
Dialog Prisma kali ini membahas berbagai corak gerakan rakyat sejak masa kolonial sampai masa kemerdekaan, peranan negara yang besar, dan peranan rakyat yang kecil. Redaksi
Membahayakan, Kerjasama Massa Periferal dengan Intelektual, Loekman Soetrisno, Staf Pengajar Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Sektor informal merupakan mekanisme pelindung (mekanisme pertahanan) dari massa periferal karena mereka tak dapat berpartisipasi dalam sistem perekonomian sekarang. Dengan kata lain, sektor informal bukanlah bentuk resistensi masyarakat bawah. Pada umumnya mereka berasal dari daerah pertanian. Mereka keluar dari desa dan lari ke kota karena sektor pertanian telah dikuasai oleh komersialisasi usaha.
Dinamika Kelompok Pedagang dan Pengusaha, Ichlasul Amal, Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Di negara sedang berkembang, peranan negara pastilah besar, sedangkan di negara yang telah maju, misalnya di negara Barat yang menganut sistem kapitalis, peranan negara jelas lebih kecil. Tapi peranan negara yang besar dan peranan rakyat yang kecil tak perlu dipertentangkan. Hanya masalahnya, bagaimana memanfaatkan peranan negara yang besar itu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itulah dibutuhkan “aturan permainan” yang harus diterima semua pejabat pemerintah. Dengan aturan permainan itu dapat dicegah penyamaan antara peranan negara dan kepentingan kelompok atau elite penguasa. Kepentingan itu jangan sampai disamakan.
Gerakan, Pemikiran atau Orang Ekstrim? H.A. Mukti Ali, Staf Pengajar Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Pemahaman saya terhadap Islam di Indonesia adalah bahwa umat bukanlah entitas yang harus memperjuangkan sesuatu untuk dirinya, tetapi umat Islam adalah bagian dan partner seluruh kelompok masyarakat. Begitu pula halnya dengan umat Islam Asia Tenggara. Ia bukanlah suatu kesatuan umat Islam yang harus memperjuangkan hak kelompoknya, tapi kelompok itu merupakan kesatuan bangsa di mana mereka hidup. Dengan demikian kepentingan mereka adalah juga kepentingan negara itu. Dia lebur di dalamnya.
Gerakan Cina: Tuntutan Persamaan Hak, Onghokham, Sejarawan dan Staf Pengajar pada Fakultas Sastra, Universitas Indonesia, Jakarta
Masalah partisipasi dan gerakan rakyat di Jawa pada abad XIX tak bisa dilepaskan dari kenyataan sedikitnya jumlah penduduk dan luasnya tanah waktu itu. Orang Jawa, misalnya, tak mengenal konsepsi “hak milik” atas tanah. Mereka sering berpindah tempat sekehendak hatinya. Tempat tinggal tak dipedulikan. Bila menghadapi masalah di daerahnya, mereka dapat pergi ke tempat yang lebih aman dan mengabdi pada “Yang Dipertuan” lain. Melarikan diri, ngambek, tak mengindahkan perintah, menyatakan kesanggupan tapi tak mengerjakannya, gerakan ratu adil dan lain-lain merupakan bentuk perlawanan rakyat terhadap penguasa.
Yang Lebih Dahulu dari Tokoh Politik, Abdurrachman Surjomihardjo, Sejarawan dan Staf Lembaga Riset Kebudayaan Nasional — Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LRKN — LIPI)
Dalam pergerakan nasional, secara khusus gerakan guru yang radikal sebenarnya tak pernah muncul. Guru adalah bagian dari rakyat yang bertugas untuk mendidik. Mereka merupakan kelompok yang menyadari keterbelakangan bangsanya. Mengingat sifat pekerjaannya, guru lebih leluasa bertindak dalam masyarakat. Karena itu sebenarnya guru lebih dulu muncul dalam usahanya mendidik bangsa dan bekerja ke arah kesejahteraan rakyat dibandingkan dengan tokoh politik.
Kaum Intelektual dan Perdebatan Ideologi, Taufik Abdullah, Sejarawan dan Staf Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Pergerakan menentang kolonialisme bermula ketika kekuatan asing memasuki komunitas dan kerajaan pribumi. Pada tahap awal ini penentangan itu bercorak penyalinan murni dari asumsi kultural. Baik perlawanan Pangeran Diponegoro maupun penentangan oleh petani kecil, semuanya menginginkan kembalinya “kewajaran yang lama.” Mereka berjuang agar kosmos yang telah terganggu, utuh kembali. Bukanlah musuh yang harus diusir, tapi keutuhan lama yang harus kembali.
