Selama berpuluh tahun, pendekatan pertumbuhan ekonomi mendominasi penjelasan tentang berbagai peristiwa ekonomi. Tidak mengherankan jika pendekatan tersebut juga banyak “memengaruhi” politik dan kebijakan ekonomi berbagai negara, termasuk Indonesia. Pendekatan itu dapat menyuarakan diri dan tersebar luas, baik melalui bahan bacaan dan lembaga-lembaga internasional atau perantaraan negara maupun para ekonom dan pengambil keputusan di sejumlah negeri. Di Indonesia, pemerintah Orde Baru beserta rezim ekonominya menyusun dan memformulasikan “trilogi pembangunan” terdiri dari tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi, stabilitas nasional yang dinamis serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Dengan wacana seperti itu, Indonesia tampil sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang menjalankan pembangunan nasional cukup pesat dengan tingkat pertumbuhan 7-9 persen per tahun.
Tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar itu dapat diverifikasi ketika roda pembangunan bergulir di pelbagai daerah, mulai dari infrastruktur seperti bandara, pelabuhan laut, jalan raya, gedung dan infrastruktur pertanian hingga pembangunan industri manufaktur seperti tekstil dan barang elektronik. Selain itu yang tidak kalah penting adalah andil para pekerja, yakni tenaga kerja terampil dan ahli serta nonahli. Dengan kata lain, pembangunan prasarana fisik dan keahlian memberi banyak kontribusi pada tingkat pertumbuhan. Logika verifikasi tersebut bisa saja dibalik, ketika pembangunan fisik dan keahlian berkembang pesat, maka tingkat pertumbuhan ekonomi pun akan tinggi. Namun, saat tingkat pertumbuhan tinggi dan pembangunan fisik serta keahlian dapat ditemukan di berbagai tempat, negara seperti Indonesia sulit bergeser dari layanan publik yang tetap buruk, fasilitas kesehatan dan pendidikan kurang layak, daya saing dan daya beli rendah, gagal menjadi negara industri, sering mengalami krisis, bahkan ketimpangan dan kesenjangan kian meningkat serta melebar antar-wilayah dan antar-pekerja, maka tidak ada lagi verifikasi. Konfirmasi yang pasti hanya satu, yakni gagalnya pendekatan pertumbuhan ekonomi dalam melihat realitas yang sesungguhnya. Mungkin hal itu dialami Indonesia. Ketika Tiongkok dan India berhasil memanipulasi verifikasi pertumbuhan dan realitas tersebut, Indonesia justru sebaliknya.