Pengantar
Indonesia dan negara-negara Dunia Ketiga senantiasa menghadapi banyak persoalan di tengah perubahan cepat pada tatanan dunia yang baru. Berbagai kecenderungan internasional Pasca Perang Dingin seperti perubahan kekuatan negara adi daya setelah Uni Soviet runtuh, tampaknya kekuatan ekonomi negara-negara maju, mundurnya pakta-pakta militer, dan makin berkembangnya pengelompokan regional berbasiskan kerjasama ekonomi menjadi ciri-ciri transformasi sistem internasional. Forum-forum kerjasama intraregional dan antara beberapa regional juga mulai berkembang pada masa kini. Dialog antarnegara dan antarkawasan untuk menjalin kerjasama dan menyelesaikan konflik tampaknya makin meningkat. Dunia telah belajar banyak dari pengalaman pahit Perang Dunia I dan terutama Perang Dunia II, sehingga mereka berupaya untuk menghindari kemungkinan perang sejagat yang bakal menghancurkan umat manusia. Negara-negara adi daya telah mengurangi perlombaan persenjataan strategis dan berusaha mengalihkan anggaran negara mereka ke bidang peningkatan kemakmuran rakyat.
Kecenderungan ini menjadi perhatian dan pengamatan Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara. Kerjasama regional ASEAN juga makin meningkat dan berpengaruh, tidak saja dalam jumlah anggota dan kegiatannya, melainkan juga jangkauan dan antisipasi ke depan menghadapi perubahan cepat dunia. Negara-negara ASEAN, untuk memasukj era perdagangan bebas, kini makin masuk ke dalam kerjasama APEC. Meskipun ada perbedaan pendapat di antara pemimpin-pemimpin negara, namun mereka mengakui bahwa era pasar bebas merupakan masa yang tidak dapat dihindari lagi. Batas-batas negara bagi perdagangan dunia makin menipis bahkan nyaris hilang sama sekali. Berbagai teori ilmu hubungan internasional ditarik untuk lebih mengembangkan berbagai konsep dan pemikiran baru sesuai dengan arah dan perkembangan dunia di masa depan.
Bagaimana konstelasi politik dunia dan masalah strategis Pasca Perang Dingin, baik di tingkat global maupun di tingkat regional? Bagaimana regionalisme politik, ekonomi dan pertahanan keamanan pada masa kini? Bagaimana posisi Indonesia di tengah perubahan dunia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut Tim Liputan Prisma – Paulus Widiyanto, E. Dwi Arya Wisesa, Paul J. Litaay dan Anang B. Rachmadi melakukan serangkaian wawancara dengan Mayjen (Purn.) Soebijakto Prawirasoebroto, Kepala Eksekutif Lembaga Pengkajian Strategis Indonesia (LPSI); Jusuf Wanandi SH, pengamat internasional dari Center for Strategic and International Studies (CSIS); dan Dr. Hero Utomo Kuntjoro-Jakti, Direktur Eksekutif Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia. Berikut ini dalah rangkuman paparan pendapat dan pemikiran mereka. Redaksi
Meredam Potensi Konflik Lokal demi Keamanan Regional
Soebijakto Prawirasoebroto Kepala Eksekutif Lembaga Pengkajian Strategis Indonesia; sebelumnya menjabat Gubernur Lemhannas (1983-1990); alumnus Leadership Seminar di Georgetown University, Washington DC (1989); pernah menjadi Atase Pertahanan KBRI Moskow, Uni Soviet (1965-1969).
Tatkala Perang Dingin masih berlangsung kendali penguasaan politik internasional berada di tangan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Selama Perang Dingin hampir semua dana kedua negara adi daya tersebut dikorbankan untuk perlombaan senjata. Weapon race ini bertujuan agar tidak ada satu negara pun yang mempunyai keunggulan yang dapat meletuskan perang. Strategi-strategi negara tersebut berganti-ganti mulai dari massive retaliation sampai acomodation dan sebagainya. Dengan pelimpahan dana-dana ke perlombaan senjata, maka kemakmuran rakyat dikorbankan. Inflasi terjadi di negara-negara adi daya. Harga dollar terhadap Yen jatuh; begitu pula nilai Rubel sehingga Uni Soviet tidak mempunyai dana yang cukup untuk melaksanakan sosialisme yang direncanakan karena budget negara terpakai untuk kepentingan weapon race.
Saya tidak setuju seratus persen terhadap pendapat yang mengatakan bahwa faktor penyebab jatuhnya komunis adalah karena ideologi ini tidak laku lagi di masyarakat. Sebenarnya faktanya adalah bahwa faham komunisme belum diberi kesempatan oleh Amerika dan sekutunya untuk mempraktekkan pembangunan sosialisme, karena dana negara-negara seperti Uni Soviet dan Blok Timur diikat dan ditarik ke dalam weapon race. Hal ini mungkin adalah strategi Amerika Serikat. Kita bisa membayangkan betapa miskinnya masyarakat komunis akibat perlombaan senjata itu karena sampai tahun 1983, orang-orang Rusia masih antri untuk membeli makanan seperti roti dan susu.
Akhirnya weapon race memang ditinggal-
kan oleh baik Blok Barat maupun Blok Timur. Uni Soviet dan Amerika Serikat melakukan serangkaian pertemuan untuk menghentikan perlombaan senjata tersebut. Pemimpin-pemimpin komunis Uni Soviet yang moderat seperti Gorbachev makin melakukan pendekatan akomodatif terhadap Blok Barat. Mereka meninggalkan perlombaan senjata yang menjadi sumber kelangkaan dana yang menyulitkan praktek sosialisme di negaranya.
Usainya Perang Dingin, bagi Blok Barat maupun Blok Timur, merupakan masa perubahan dari konsep adu kekuatan menjadi upaya ke arah kemakmuran dan kebahagiaan masyarakat. Untuk membahagiakan manusia, ancaman perang harus ditiadakan. Apakah unsur utama ancaman perang? Persenjataan strategis dan nuklir. Karena itu pengurangan senjata nuklir dan pembatasan senjata strategis seperti ICBM dan sebagainya diprioritaskan. Setelah persenjataan nuklir dan strategis berkurang, lingkungan keamanan juga harus terjaga baik. Demokrasi di kalangan masyarakat pun ditumbuhkan.
Dari sudut politik, supaya perang tidak terjadi, dan tidak ada politik pengepungan (containment) maka harus ada keseimbangan (balance) baru di dunia, yaitu suatu negara atau kelompok negara segan untuk mendominasi pihak lain, karena ada keseimbangan kekuatan. Contohnya Uni Eropa ingin menjangkau Eropa Timur. NATO sebagai pakta pertahanan Blok Barat juga meluaskan pengaruh dan jangkauan persenjataannya ke wilayah Timur. Akibatnya Uni Soviet merasa takut dipojokkan sehingga ia berusaha mencegahnya.
Kerjasama Ekonomi Regional Butuh Dukungan Politik-Keamanan
Jusuf Wanandi, pengamat masalah internasional di CSIS.
Setelah Perang Dingin usai, perkembangan bidang ekonomi memang lebih menonjol, karena pada waktu itu bidang politik dan keamanan masih kacau balau dan arah perkembangan dunia belum jelas. Sampai sekarang pun wujud Tata Dunia Baru atau Orde Internasional Baru masih tetap diusahakan dan ternyata perwujudannya membutuhkan waktu lama.
Perkembangan ekonomi di kawasan Asia Tenggara pada khususnya dan Asia pada umumnya pesat dan dinamis sekali karena pemilihan economic policies tepat. Negara-negara Asia Timur, misalnya, menentukan set of policies yang memang sesuai dan merujuk pada ide kapitalisme klasik. Indonesia juga melakukan upaya pembangunan berdasarkan konsep dan saran World Bank seperti menentukan kebijaksanaan tabungan tinggi, peningkatan pendidikan, outward looking economies, export oriented, responsible monetary policies, mempertahankan balance budget yang ketat dan menahan inflasi. Kebijaksanaan ekonomi tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat di Indonesia dan Asia Tenggara.
Kenapa perekonomian di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur begitu cepat? Ada dua perkembangan penting di kawasan Asia Tenggara pada dekade 1960-an yang perlu dilihat. Pertama, bentuk konkret Asean yang dibentuk pada tahun 1967 dan semula dikatakan cuma Talk Shop, ternyata kini berkembang dengan cukup baik. Di antara kerja sama regional yang ada, selain European Union cuma ASEAN yang dianggap mantap.
Kedua, ASEAN sebagai suatu kerja sama antara negara-negara yang sedang berkembang mampu menciptakan suasana kawasan yang damai sehingga memungkinkan masing-masing negara berkembang dengan pesat. Memberikan kesempatan kepada masing-masing negara untuk tidak usah membeli senjata, tidak perlu bersiap diri dalam bidang militer untuk saling berhadap-hadapan. Kerja sama ini menimbulkan sinergi untuk bisa memperkembangkan ekonominya dengan baik. Memang sejak ASEAN berkembang pertumbuhan ekonomi rata-rata negara di kawasan Asia Tenggara mencapai 7-8% growth per tahun.
Perkembangan ASEAN yang amat meyakinkan banyak pihak, termasuk negara-negara Asia Pasifik, makin mendorong negara-negara di kawasan ini untuk lebih intensif lagi dalam kerja sama ekonomi yaitu memasuki era perdagangan bebas melalui AFTA. Saya menilai AFTA merupakan suatu loncatan penting karena keadaan ekonomi dunia waktu itu, sebagai hasil Uruguay Round, mendesak anggota-aggota ASEAN untuk mengambil
tindakan drastis dalam kerja sama ekonomi mereka. Sebab kalau tidak mengambil keputusan dengan cepat, mungkin negara-negara Asia Tenggara akan ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Pasifik.
Kenapa demikian? Negara-negara ASEAN akan tertinggal dalam mencari investasi dan modal selain itu trade barrier yang diciptakan oleh NAFTA dan EU akan mengakibatkan ASEAN terlantar kalau tidak memperkuat diri dan mempunyai alternatif di kawasan sendiri. Hal inilah yang mendorong terciptanya AFTA. Meskipun pasal 24 dari GATT memang diskriminatif namun kita menganggap hal itu begitu kecil persoalannya, dan kita menentukan policies yang begitu terbuka serta liberal bagi masing-masing negara anggota. Karena dengan AFTA kita tidak bisa menjangkau banyak hal maka antisipasinya harus menuju kerja sama ekonomi yang lebih besar di kawasan Asia Pasifik.
Menguatnya Kembali Nation-State
Hero U. Kuntjoro-Jakti, Direktur Eksekutif Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia
Apakah peta dunia sekarang ini telah bergeser dari masalah ekonomi ke nonekonomi, nation state yang menuju regionalisme atau multilateralisme, kepemimpinan yang unipolar atau multipolar tetap menarik untuk dibahas. Dari sini terlihat bagaimana perjalanan ekonomi politik internasional saat ini.
Tidak sepenuhnya benar pendapat yang mengemukakan masalah internasional saat ini didominasi persoalan ekonomi. Hal ini seolah-olah melihat, seperti dikatakan Fukuyama, tidak akan ada konflik karena liberalisme saat ini sudah menang. Pasar bebas dan demokrasi dikatakan menjadi pilihan satunya bagi setiap negara.
Masalahnya tidak sesederhana itu. Kita sebetulnya sedang berada di dalam tahapan amat krusial. Misalnya, apakah negara-negara bekas Uni Soviet dan Eropa Timur akan menuju pasar bebas atau kembali ke sosialisme yang sentralistis. Dalam menentukan pilihan, mereka seringkali menemui berbagai masalah sangat rawan baik dalam ekonomi maupun dampaknya pada perpecahan politik. Keruwetan sosial baru yang muncul, seperti bagaimana mengatasi pengangguran, belum sepenuhnya dapat diatasi. Mereka juga melihat negara-negara Barat tidak bisa banyak membantu. Begitu pula dengan beberapa negara lain yang terlihat mulai menuju demokratisasi dan liberal. Negara industri baru seperti Korea Selatan atau Taiwan mungkin lebih pasti menuju arah itu.
Dalam hal ini patut dikemukakan perdebatan cukup menarik antara Adam Przeworsky dengan Samuel Huntington. Huntington berbicara gelombang ketiga demokratisasi melalui tahapan-tahapannya menjelang Perang Dunia I, sesudah Perang Dunia II, dan setelah tahun 1973. Disebut-
kannya jumlah negara yang menuju demokratisasi dan diperlihatkan pula pada periode satu dan kedua ada negara yang sudah menuju demokratisasi dan balik kembali menjadi tidak demokrasi.
Menurut Przeworsky, perdebatan tentang jumlah negara tidaklah penting. Tetapi yang lebih penting, dan berdasarkan pengalaman, suatu negara secara stabil akan menuju demokratisasi dan pasar terbuka bila telah memenuhi beberapa syarat. Pertama, income per kapita negara bersangkutan harus di atas 6.000 US dolar. Kedua, kondisi internasional turut berperan atau membantu. Misalnya, Taiwan tidak akan menjadi sebuah negara demokrasi bila negara tetangganya bukan Cina. Ketiga, tingkat pertumbuhan ekonomi negara bersangkutan yang sustainable. Jelas kelihatan negara-negara industri baru yang pasti menuju ke arah sana.
Artinya, nation-state masih tetap penting dan kuat. Pertimbangannya adalah karena proses ke arah kerja sama ekonomi yang menyebabkan globalisasi dan akhirnya memecah batas-batas negara mungkin masih jauh. Sengketa antarnegara masih menyangkut masalah nonekonomi. Misalnya, masalah perbatasan, atau klaim tumpang-tindih sebuah pulau. Hal demikian dapat membangkitkan emosi nasionalisme yang dimanipulasi para politisi. Misalnya, karena yang lebih penting adalah masalah dengan Korea Utara, Kim Young-sam dari Korea Selatan lantas berpikir realistis menyelesaikan sengketa soal Pulau Tokdo dengan Jepang dalam waktu singkat.