Pelita IV merupakan batu ujian terberat dalam sejarah pembangunan Orde Baru. Karena sejak pertumbuhan ekonomi kita anjlog dari 7,9 persen menjadi 2,2 persen pada tahun 1982, pukulan ekonomi itu begitu keras hingga banyak sektor pembangunan yang harus ditata kembali dari bawah. Salah satu pukulan terberat dan akan terasa dampak sosial-politiknya dalam 5 tahun mendatang, adalah pada sektor tenaga kerja, modal utama pembangunan negeri ini. Untuk mengatasinya, pemerintah memerlukan “orang kuat”. Tidak heran pilihan Presiden jatuh pada bekas Panglima Kopkamtib untuk memimpin Departemen Tenaga Kerja dalam Kabinet Pembangunan IV. Tapi, seberapa jauh resep keberhasilannya memimpin operasi pemulihan keamanan dan ketertiban negara dapat diterapkan untuk memimpin operasi pemulihan dan perluasan kesempatan kerja dalam kondisi ekonomi kita yang belum lepas dari gilasan resesi dunia itu? Tantangan besar yang dihadapi Menteri Tenaga Kerja dalam Pelita IV ini ialah: banjir tenaga kerja dan kemerosotan ekonomi yang akan membawa bahaya pengangguran massal—baik terbuka maupun terselubung—pada lapisan masyarakat yang paling produktif, kritis dan resah menuntut kesempatan kerja, posisi dan penghasilan yang layak.
Mari kita telaah tantangan itu. Pertama, akibat besarnya struktur kelompok penduduk berusia muda, maka laju pertumbuhan angkatan kerja jadi lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk. Karenanya, dengan laju pertumbuhan 2,78 persen per tahun, hingga akhir Pelita IV akan terjadi tambahan angkatan kerja baru sebesar 9,3 juta, atau setiap tahun akan ada gelombang 1,86 juta pencari kerja baru yang masuk pasaran kerja yang kini sudah kebanjiran tenaga kerja itu. Menaker Sudomo musti berusaha menyalurkan setiap hari kerja sekitar 6.200 angkatan kerja ke lapangan kerja baru di seluruh nusantara. Kalau satu hari saja absen, berarti menambah 6.200 armada penganggur di Republik ini.
Kedua, meski angka pengangguran terbuka tercatat kecil (± 2 persen), tapi karena bagian terbesar tenaga kerja kita bekerja di sektor pertanian di desa dan sektor informal di kota, justru angka tenaga kerja setengah menganggur yang besar sekali jumlahnya, yakni pada 1988 akan mencapai 21,8 juta atau 30 persen dari angkatan kerja. Sebenarnya, bukan kondisi setengah menganggur itu benar yang memprihatinkan, namun imbalan kerja yang mereka terima begitu rendahnya hingga sering tak mencukupi kebutuhan kalori fisik minimum untuk hidup layak. Menaker dituntut untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka dalam pekerjaan yang sudah ada, disamping berusaha mengalihkan mereka pada usaha lain di luar pertanian yang lebih produktif. Memobilisir hampir 4,5 juta tenaga setengah penganggur setiap tahun, atau 375.000 jiwa setiap bulan agar dapat bekerja lebih produktif, sungguh pekerjaan raksasa!
Ketiga, mengingat dalam Pelita IV laju pertumbuhan ekonomi tak mungkin dipacu lebih tinggi dari 5 persen, daya serap tenaga kerjanya pasti akan lebih rendah dari rata-rata 1,2 juta per tahun seperti yang terjadi pada 1971-1980. Artinya, tanpa adanya perubahan pola pembangunan, selama Pelita IV Menaker paling banter hanya mungkin menyalurkan sekitar lima juta angkatan kerja ke lapangan kerja baru. Batu ujian terbesar yang dihadapi Menaker bukan berapa banyak lapangan kerja baru yang bisa dimasukinya, melainkan seberapa jauh bisa mempertahankan benteng-benteng kesempatan kerja yang sudah ada. Sebab, pengaruh penciptaan kerja dan pendapatan terjadi sangat lambat, sementara dampak negatif dari investasi pengganti tenaga kerja berjalan pesat sekali. Laksamana Sudomo mungkin perlu menerapkan siasat gerilya menghadapi perusahaan besar yang menyiutkan jumlah karyawannya, Ditjen Pajak yang musti memburu pengusaha kecil dan usaha sambilan, serta para Walikota yang merestui pembangunan sektor formal dengan terus menekan ruang-gerak sektor informal.
Menteri Sudomo memang berusaha keras dan telah berbuat banyak, terutama untuk mencoba memperbaiki bekerjanya sistem pasar tenaga kerja. Sayangnya, sistem pasar yang berlaku itu tidak hanya dipengaruhi Depnaker, tapi sangat tergantung pada kekuatan ekonomi sektor formal yang padat modal dan teknologi, sementara sektor informal yang padat karya dan kini merupakan sumber kesempatan kerja bagi sebagian besar tenaga kerja kita, seolah-olah masih berada di luar sistem pasar tersebut. Kalau sistem itu mau diubah, banyak betul “PR” yang harus beliau lakukan untuk mencari dukungan dan ikut aktif membenahi lain-lain instansi. Tapi sebagai Menteri Tenaga Kerja, apa Sudomo punya pilihan lain? Selamat siang, pak Menteri.